“Kami yakin penegakan hukum di Indonesia akan semakin baik, semakin transparan, dan berkeadilan. Kita bersama-sama perlu terus mengawal proses perbaikan dari seluruh tatanan kelembagaan kita,” kata Faldo.
JERNIH-Lembaga Survei Indonesia (LSI) sudah merilis hasil surveinya terhadap 1.197 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon pada 25 Februari hingga 1 Maret 2022. Hasilnya, disebutkan bahwa 66,3 persen menyatakan masih puas atas kinerja Presiden Jokowi.
Namun, tren penurunan masih terus terjadi. Misalnya, pada November tahun lalu, menurut LSI, Jokowi masih mendapatkan penilaian baik yakni 72 persen responden. Sebulan kemudian, nilai itu mengalami sedikit penurunan menjadi 71,4 persen dan kini sudah terpangkas lumayan jauh.
Responden sendiri, dipilih dengan metode simple random sampling denan margin eror 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel, diambil dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional dan diklaim mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.
“Kepuasan atas kinerja Presiden menurun cukup besar,” tulis LSI.
Penurunan penilaian tersebut, tak lepas dari penilaian terhadap empat sektor yakni, demokrasi, ekonomi, politik dan hukum.
Menanggapi hasil survei tersebut, Staf Khusus Menteri Sekertaris Negara, Faldo Maldini mengatakan, pihaknya bakal menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi.
“Hasil survei selalu kami jadikan kaca untuk menjawab tantangan dan mewujudkan kepuasan. Angka naik dan angka turun pasti akan ada. Saya kira yang harus kita lakukan adalah terus bekerja dan memperbaiki diri,” ujar Faldo.
Mengutip Tempo, meski teradi penurunan, Faldo bilang bahwa hasil survei juga menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap Jokowi masih besar. Bahkan angka kepuasan yang mencapai 60 persen itu, tak buruk karena Presiden tak mungkin bisa memuaskan semua orang.
Sementara terkait adanya tren negatif pada sektor hukum dan HAM, dia bilang Istana akan menjadikannya sebagai tolak ukur untuk bekerja lebih baik lagi.
“Kami yakin penegakan hukum di Indonesia akan semakin baik, semakin transparan, dan berkeadilan. Kita bersama-sama perlu terus mengawal proses perbaikan dari seluruh tatanan kelembagaan kita,” kata Faldo.[]
