Perusahaan-perusahaan Korsel, termasuk raksasa otomotif seperti Hyundai dan Kia, sangat terpukul oleh tarif AS sebesar 25 persen atas mobil dan suku cadang. Tarif ini membuat mereka kalah bersaing dengan rival Jepang dan Eropa yang hanya dikenakan 15 persen.
JERNIH – Kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Korea Selatan, sebagai perhentian terakhir dalam rangkaian tur Asia-nya, diwarnai dengan adegan pujian yang intens dan hadiah mewah. Korsel memainkan diplomasi tingkat tinggi untuk melunakkan Presiden AS itu demi mengamankan kesepakatan dagang yang melibatkan investasi triliunan rupiah dan nasib industri otomotifnya.
Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung menggelar seremonial karpet merah, jamuan steak premium, hingga lagu kampanye ‘YMCA’ dan memberikan sanjungan secara maksimal. Puncaknya, ia menganugerahkan Grand Order of Mugunghwa—medali kehormatan tertinggi negara—yang menjadikan Trump sebagai Presiden AS pertama yang menerimanya.
Tak hanya itu, Trump juga dihadiahi replika mahkota kerajaan Silla yang berusia ribuan tahun. “Itu adalah tontonan yang luar biasa, dan pemandangan yang indah,” ujar Trump kepada Lee, terkesan dengan tampilan bendera penuh warna di sepanjang karpet merah, yang ia sebut “sangat sempurna, dilakukan tanpa cela.”
Tarif Otomotif dan Taruhan Investasi $350 Miliar
Meskipun Trump menyukai kemegahan dan pujian—bahkan sempat melembutkan retorika dagangnya yang biasa agresif, mengatakan bahwa “Kesepakatan terbaik adalah kesepakatan yang menguntungkan semua orang”—negosiasi ekonomi tetap menjadi titik krusial.
Perusahaan-perusahaan Korea Selatan, termasuk raksasa otomotif seperti Hyundai dan Kia, sangat terpukul oleh tarif AS sebesar 25 persen atas mobil dan suku cadang. Tarif ini membuat mereka kalah bersaing dengan rival Jepang dan Eropa yang hanya dikenakan 15 persen.
Setelah negosiasi yang intens, Kim Yong-beom, Kepala Staf Kebijakan Presiden Lee, mengumumkan kemajuan signifikan. Meskipun belum ada perjanjian final yang ditandatangani, kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan tarif otomotif denga tarif timbal balik 15 persen untuk mobil dan suku cadang yang menjadi sektor ekspor terbesar Korea ke AS. Selain itu juga muncul kerangka investasi dengan rincian sebesar $350 miliar yang diminta Trump untuk disalurkan ke ekonomi AS.
Meski Trump mengklaim kesepakatan sudah “cukup banyak difinalisasi,” para pejabat AS belum mengonfirmasi rincian tersebut. Negosiasi berjalan jauh lebih lambat dari perkiraan, dengan sticking point utama adalah format investasi $350 miliar.
Pejabat Korea khawatir jika mereka memberikan uang tunai langsung, hal itu dapat mengacaukan ekonomi domestik mereka. Karena itu mereka lebih memilih menawarkan skema pinjaman dan jaminan pinjaman, serta menuntut adanya swap line untuk mengelola aliran mata uang Korea ke AS.
Ancaman Domestik dan Kritik Proteksionisme
Diplomasi soft power yang dilakukan Lee Jae Myung menyimpan risiko domestik. Seoul harus mengorbankan waktu dan sumber daya demi mengamankan keuntungan ekonomi, terutama di tengah government shutdown AS yang memasuki minggu kelima.
Selain itu, ketegangan sempat memanas pasca-penggerebekan imigrasi AS terhadap pabrik Hyundai di Georgia, sehingga menyebabkan lebih dari 300 warga Korea ditahan. Insiden itu memicu kemarahan dan rasa pengkhianatan di Seoul. Lee bahkan memperingatkan bahwa tanpa perbaikan sistem visa, perusahaan Korea akan ragu berinvestasi di AS.
Dalam forum bisnis APEC di Gyeongju—yang dihadiri Trump—Presiden Lee sempat menyentil bahaya proteksionisme yang dianut Trump. “Pada saat proteksionisme dan nasionalisme meningkat dan negara-negara fokus pada kelangsungan hidup mereka, kata-kata seperti ‘kerja sama,’ ‘koeksistensi,’ dan ‘pertumbuhan inklusif’ mungkin terdengar kosong,” kata Lee. “Namun, paradoksnya, justru di masa krisis seperti inilah peran APEC sebagai platform solidaritas bersinar lebih terang.”
Kunjungan ini diakhiri dengan agenda krusial yakni pertemuan yang sangat dinantikan antara Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Hal ini menunjukkan bahwa Seoul, melalui tarian diplomatik yang rumit, berhasil menempatkan isu-isu ekonomi vitalnya tepat di tengah perundingan global para kekuatan besar.
