Kegelisahan itu mengemuka dalam kegiatan “Refleksi 28 Tahun Reformasi Indonesia” yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Cirebon, Kamis (21/5/2026), di Convention Cyber lantai 8 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Forum tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran buku “Jalan Terjal Menuju Indonesia Adil dan Makmur: Mengapa Pertumbuhan Tak Kunjung Membawa Kemakmuran?” karya Adang Djumhur dan Yuddy Chrisnandi.
JERNIH– Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi nasional yang terus dipromosikan stabil, sejumlah akademisi, tokoh nasional, dan aktivis justru mengingatkan adanya paradoks besar yang masih membelit Indonesia: ekonomi tumbuh, tetapi ketimpangan sosial belum juga terurai.
Kegelisahan itu mengemuka dalam kegiatan “Refleksi 28 Tahun Reformasi Indonesia” yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Cirebon, Kamis (21/5/2026), di Convention Cyber lantai 8 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Forum tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran buku “Jalan Terjal Menuju Indonesia Adil dan Makmur: Mengapa Pertumbuhan Tak Kunjung Membawa Kemakmuran?” karya Adang Djumhur dan Yuddy Chrisnandi.
Sekitar 140 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari unsur akademisi, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga unsur pemerintahan Kota dan Kabupaten Cirebon.
Sejumlah tokoh nasional dan daerah turut hadir, di antaranya Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Prof. Aan Jaelani, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional Prof. Ganzar Razuni, Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Henry Indraguna; Ketua Umum Garuda Asta Cita Nusantara Burhanuddin; Ketua ICMI Orwil Jawa Barat, Sutarman; mantan Wali Kota Cirebon Eti Herawati; mantan Pj Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi, hingga Ketua Umum Benteng Persatuan Rakyat, Mukhtar Tompo.
Ketua pelaksana kegiatan, dr. Asad, menegaskan Reformasi tidak boleh berhenti menjadi seremoni tahunan belaka, melainkan harus menjadi ruang evaluasi kebangsaan secara terbuka dan jujur. “Reformasi harus terus dikawal agar tetap berada pada cita-cita awalnya, yaitu menghadirkan keadilan sosial, pemerintahan yang bersih, dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat,” ujar Asad.
Ia menilai tantangan bangsa saat ini tak cukup dijawab hanya melalui pendekatan politik dan ekonomi, melainkan membutuhkan penguatan moralitas, etika kepemimpinan, serta budaya intelektual di tengah masyarakat.
Dalam pemaparannya, Prof. Adang Djumhur menilai Reformasi Indonesia semestinya tidak hanya dimaknai sebagai perubahan sistem politik, tetapi juga transformasi moral dan peradaban bangsa. Menurut dia, Indonesia kini menghadapi persoalan serius berupa melemahnya etika publik, pragmatisme politik, serta lunturnya nilai keadilan sosial dalam praktik demokrasi.
Prof Adang menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama lebih dari satu dekade berada di kisaran lima persen, tetapi belum mampu menjawab akar persoalan ketimpangan sosial.
Dalam buku tersebut disebutkan Koefisien Gini Indonesia masih berada di angka 0,388 pada September 2025. Konsumsi 10 persen penduduk terkaya menyumbang hampir sepertiga konsumsi nasional, sementara 40 persen penduduk terbawah hanya menikmati kurang dari 18 persen konsumsi nasional. Bahkan satu persen rumah tangga terkaya disebut menguasai lebih dari 50 persen aset finansial nasional.
“Ini bukan sekadar ketimpangan biasa. Ini adalah struktur,” demikian kutipan dalam prolog buku tersebut.
Prof. Adang juga mengkritik arah pembangunan yang dinilai lebih berpihak kepada pertumbuhan ekonomi berbasis modal besar dibanding ekonomi kerakyatan. Ia mencontohkan berbagai insentif fiskal yang lebih banyak mengalir ke industri padat modal seperti smelter, industri ekstraktif, dan manufaktur skala besar dibanding sektor padat karya yang menyerap mayoritas tenaga kerja informal.
Menurutnya, hilirisasi industri nikel yang selama ini dipromosikan sebagai lompatan ekonomi nasional pun belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan optimal bagi masyarakat lokal. Nilai tambah industri disebut terkonsentrasi di kawasan industri yang dikuasai segelintir korporasi, sementara efek ganda terhadap ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dinilai masih jauh dari harapan.
Sorotan juga diarahkan pada reforma agraria yang dinilai berjalan lambat. Buku tersebut mencatat realisasi reforma agraria baru mencapai 11,8 persen dari target sembilan juta hektar sejak 2015, sementara sengketa tanah justru meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Sementara itu, Prof. Yuddy Chrisnandi memaparkan evaluasi kritis terhadap perjalanan 28 tahun Reformasi dari sisi ekonomi, politik, dan tata kelola pemerintahan. Menurut dia, Indonesia memang mengalami kemajuan ekonomi signifikan sejak krisis 1998. Produk Domestik Bruto Indonesia meningkat dari sekitar USD 95 miliar menjadi sekitar USD 1,47 triliun pada 2025, sedangkan pendapatan per kapita meningkat dari USD 465 menjadi sekitar USD 5.083. Namun capaian tersebut, katanya, belum diikuti pemerataan kesejahteraan dan penguatan kualitas demokrasi.
Prof Yuddy menyoroti masih kuatnya oligarki politik, praktik politik dinasti, lemahnya supremasi hukum, serta besarnya pengaruh modal dalam proses demokrasi nasional. “Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan kesenjangan baru. Reformasi harus dikembalikan pada semangat awalnya, yaitu membangun negara yang bersih, demokratis, dan berpihak kepada rakyat,” kata Yuddy.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penguatan lembaga antikorupsi, pembangunan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia sebagai jalan menuju Indonesia Emas 2045.
Sejumlah tokoh yang hadir memberikan apresiasi terhadap buku tersebut. Mereka menilai buku itu hadir sebagai kritik konstruktif sekaligus tawaran solusi kebangsaan di tengah berbagai persoalan nasional.
Ketua Umum Garuda Asta Cita Nusantara Burhanuddin menyebut buku tersebut sebagai cahaya yang memberi arah bagi perjalanan bangsa.
“Buku ini ibarat cahaya yang memberi sinar terang bagi perjalanan bangsa. Kritik yang dibangun bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menemukan solusi terbaik bagi Indonesia,” katanya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan tingginya perhatian peserta terhadap isu demokrasi, korupsi, ketimpangan sosial, hingga masa depan pembangunan nasional. Forum itu sekaligus menegaskan bahwa semangat Reformasi dinilai masih relevan untuk terus diperjuangkan di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks. [ ]
