“Apakah para pembantu Presiden benar-benar diseleksi dengan standar yang ketat, atau sekadar hasil kompromi politik tanpa pertimbangan kualitas?” tanya Ridwan, sebuah pernyataan yang bernada kontemplatif sekaligus menggugah kesadaran publik yang diunggahnya di media sosial.
JERNIH– Di tengah wacana yang belum juga mereda mengenai kekecewaan publik atas sosok-sosok dalam kabinet serta lambannya gerak pemerintahan di enam bulan pertama masa kerja Presiden, suara kritis muncul dari politisi senior sekaligus anggta Dewan Pakar Partai Golkar, HM. Ridwan Hisyam. Ridwan mempertanyakan secara tajam dasar penunjukan para pembantu Presiden—dari Wakil Presiden hingga jajaran menteri—yang dinilainya banyak diisi berdasarkan akomodasi politik sempit ketimbang pertimbangan kapasitas dan integritas.
“Apakah para pembantu Presiden benar-benar diseleksi dengan standar yang ketat, atau sekadar hasil kompromi politik tanpa pertimbangan kualitas?” tanya Ridwan, sebuah pernyataan yang bernada kontemplatif sekaligus menggugah kesadaran publik yang diunggahnya di media sosial.
Ia mengajak bangsa ini merenungkan kembali ajaran Aristoteles tentang pemimpin sejati yang diibaratkan sebagai elang-elang—makhluk yang memiliki penglihatan tajam, kapasitas luar biasa, keberanian mengambil keputusan besar, dan visi jangka panjang untuk melampaui kepentingan sektoral.
“Kalau bukan elang, bisa jadi mereka hanya burung-burung peliharaan. Jinak, tidak punya daya inisiatif, dan hanya terbang di dalam sangkar sempit politik,” ujar Ridwan. Ia menekankan bahwa di tengah dunia yang bergerak cepat dan kompleks, bangsa ini tak bisa lagi dipimpin oleh tokoh-tokoh simbolik atau sekadar pengisi kursi, melainkan oleh pemimpin yang benar-benar mampu bekerja dan berpikir strategis.
Suara dari Masa Lalu: Kesaksian Bambang Wiwoho
Pandangan Ridwan mendapat resonansi dari seorang saksi sejarah dua era pemerintahan Indonesia, Bambang Wiwoho. Dalam wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube, Bambang—yang pernah berada di lingkaran dalam birokrasi Orde Lama dan Orde Baru—mengungkapkan bahwa pada masa lalu, proses pemilihan menteri dan pembantu presiden dilakukan dengan kehati-hatian tinggi, jauh dari pragmatisme politik yang marak hari ini.
Ia mencontohkan bagaimana tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, hingga para teknokrat di masa Soeharto dipilih bukan karena kedekatan atau tekanan politik, melainkan karena kualitas pemikiran, integritas pribadi, dan keberpihakan kepada rakyat. “Pak Harto, misalnya, tidak sembarangan. Ia mengandalkan banyak masukan—dari intelijen, tokoh agama, kampus, bahkan suara rakyat,” ujar Bambang.
Namun, Bambang juga menyesalkan bahwa tradisi seleksi semacam itu kini nyaris hilang. Sebagian besar posisi penting dalam kabinet lebih sering ditentukan oleh lobi partai, tekanan kelompok, atau bahkan popularitas semu. Menteri-menteri pun kehilangan daya sebagai aktor transformasi, dan lebih banyak menjadi simbol atau sekadar operator kepentingan kekuasaan.
Kembali ke Prinsip Kepemimpinan
Baik Ridwan Hisyam maupun Bambang Wiwoho, dengan latar dan generasi yang berbeda, membawa pesan yang sama: pemilihan pembantu Presiden tidak boleh lagi didasarkan pada kalkulasi politik jangka pendek. Di tengah tantangan yang begitu besar—dari krisis ekonomi, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, hingga turbulensi geopolitik global—bangsa ini membutuhkan “elang-elang” yang dapat terbang tinggi dengan gagasan dan ketegasan.
“Kita butuh pemimpin-pemimpin yang tidak hanya pandai pidato, tapi juga mampu mengeksekusi. Bukan hanya loyal, tapi juga punya nyali,” kata Ridwan.
Kini, setelah enam bulan berjalan dengan ritme yang lamban dan penuh keluhan, publik menuntut perubahan arah. Pertanyaannya sederhana namun fundamental: apakah Presiden akan berani memilih pembantunya berdasarkan kualitas dan integritas, atau tetap terjebak dalam pola akomodasi politik yang sudah usang? [rls]
