Sekitar 6.000 Massa Kepung Seoul Tuntut Pemilu Ulang Gara-gara Surat Suara Habis
JERNIH — Gelombang protes massa mengguncang ibu kota Korea Selatan, Seoul, pada Jumat (5/6/2026) malam. Lebih dari 6.000 orang turun ke jalan menuntut pelaksanaan pemilu lokal ulang setelah insiden kelangkaan surat suara (ballot shortages) mengacaukan proses pemungutan suara dan memicu pengunduran diri massal pejabat tinggi kepemiluan.
Melansir laporan Yonhap, massa berkumpul dan mengepung SK Olympic Handball Stadium di Seoul, lokasi di mana penghitungan suara untuk pemilihan wali kota, gubernur provinsi, pejabat daerah, serta anggota parlemen lokal tengah berlangsung. Sembari mengibarkan bendera nasional, para demonstran meneriakkan slogan-slogan yang mendesak pembatalan hasil dan penjadwalan ulang pemungutan suara.
Kemarahan publik meledak setelah laporan mengenai habisnya kertas suara dan penundaan logistik beredar secara real-time di media sosial sepanjang hari pencoblosan pada Rabu (3/6/2026).
Para demonstran menilai kejanggalan ini telah merusak legitimasi proses demokrasi di Korea Selatan. Warga menilai kekacauan logistik ini sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional untuk memilih.
Seorang warga Seoul berusia 21 tahun mengaku turun ke jalan karena menganggap klarifikasi dan alasan yang dikeluarkan oleh otoritas pemilu sangat tidak memadai dan tidak masuk akal.
Di distrik Songpa, Seoul, tensi sempat memuncak ketika kerumunan massa memblokade petugas yang hendak membawa kotak suara. Massa bahkan bertahan di lokasi semalaman hingga polisi harus turun tangan mengawal petugas pemilu.
Imbas dari kekacauan logistik ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Nasional (National Election Commission) Korea Selatan resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kelalaian tersebut.
Otoritas pemilu membeberkan data teknis di balik kegagalan logistik tersebut. Sedikitnya 50 dari total 14.300 Tempat Pemungutan Suara (TPS) kehabisan surat suara total sebelum waktu memilih habis. Aktivitas pencoblosan di 22 TPS terpaksa dihentikan sementara akibat keterlambatan pengiriman logistik.
Otoritas berdalih kelangkaan ini dipicu oleh melonjaknya jumlah pemilih yang jauh di luar prediksi saat fase early voting (pemungutan suara awal). Petugas kedapatan hanya mencetak surat suara untuk sekitar setengah dari total pemilih yang memenuhi syarat pada hari pencoblosan, meskipun total pasokan logistik diklaim mencakup 73% dari keseluruhan periode pemungutan suara. Adapun tingkat partisipasi akhir (final turnout) pemilu lokal ini menyentuh angka 63%.
Komisi Pemilihan Umum menyatakan akan menggelar tinjauan eksternal dan siap menerima seluruh hasil investigasi independen untuk memulihkan kepercayaan publik.
Partai Demokrat Keok di Seoul
Di tengah carut-marut logistik tersebut, Partai Demokrat yang mengusung Presiden Lee Jae Myung keluar sebagai pemenang dominan dalam pemilu lokal ini. Kemenangan ini sekaligus memperkuat pengaruh politik sang presiden setelah satu tahun menduduki kursi nomor satu di Korea Selatan.
Partai Demokrat sukses merebut 12 dari 16 pemilihan wali kota dan gubernur provinsi di seluruh negeri, membalikkan dominasi panjang kubu konservatif yang sebelumnya menguasai 12 wilayah pemerintahan daerah.
Pemimpin Partai Demokrat, Jung Chung-rae, menyampaikan apresiasi tinggi atas kemenangan besar ini. “Saya sangat berterima kasih kepada rakyat yang telah memberikan kemenangan besar bagi Partai Demokrat di seluruh negeri,” ujarnya.
Meski menang mutlak secara nasional, Jung Chung-rae mengakui partainya terpukul karena gagal merebut ibu kota. Kubu konservatif lewat partai oposisi, People Power Party, berhasil mengamankan kemenangan krusial di Seoul setelah wali kota petahana, Oh Se-hoon, kembali terpilih untuk masa jabatan berikutnya.
