JAKARTA – Pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak paham Pancasila, membuat orang-orang dekat Jokowi angkat suara. Hal itu diungkapkan Rocky pada acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (3/12/2019) malam.
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, jangan langsung dianggap tidak Pancasilais. Karena itu, ia menilai apa yang diungkapkan Rocky hanya melihat dari sisi lain.
“Saya pikir, cara menilainya itu kacamatanya buram,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Bila iuran BPJS Kesehatan tak dinaikkan maka APBN bakal terbebani. Oleh sebab itu, menurut Moeldoko, Jokowi merupakan sosok yang paham Pancasila.
Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu sang presiden memberikan kuliah terkait internalisasi Pancasila. “Internalisasi Pancasila itu sudah kelas yang paling tinggi,” katanya.
“Pertama hapal. Kedua, mulai di penghayatan. Kalau dia sudah bisa merasa sesuatu yang enggak enak karena melanggar sapta marga, melanggar Pancasila, di situ internalisasi sudah melekat,” Moeldoko menambahkan.
Tak hanya Moeldoko yang kesal, politikus PDIP, Junimart Girsang, malah mengancam mempolisikan Rocky karena dianggap menghina presiden. Namun masih berkoordiasi terlebih dahulu dengan partainya.
“Sedang koordinasi dengan DPP. Saya akan melaporkan bahwa Pak Gerung karena sudah menghina simbol negara,” katanya.
Menanggapi itu, rupanya Rocky mendukung Junimart melaporkan dirinya. “Malah bagus. Untuk membuka diskursus, supaya kita bicara pancasila dalam tataran yang bermutu,” ujarnya.
Rocky bahkan menyebut, Junimart tak betul-betul memahami prinsip dasar konstitusi tentang simbol negara. Karena itu, menganggap politisi PDIP itu keliru jika dirinya dianggap menghina simbol negara.
“Simbol negara itu bukan Presiden. Presiden itu enggak mungkin menetap, karena bisa diganti. Yang menetap itu lambang negara. Seperti bahasa adalah simbol negara,” katanya.
Ia menambahkan, apa yang diungkapkannya merupakan kebebasan berpendapat yang mesti dijamin bagi setiap warga negara. “Kalau orang bilang, Presiden paham, terus dia enggak marah. Kalau Presiden enggak paham, kenapa dia marah? Kan dua-duanya pendapat,” kata dia.
“Justru karena saya manusia bebas, saya bisa memilih. Mengkritik atau memuji. Saya memilih mengkritik. Kenapa disalahin? Ajaib logika itu,” Rocky menambahkan.
Sekadar diketahui, kontrovesi Rocky bermula saat berbicara mengenai polemik perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam di acara ILC TVone.
“Polisi Pancasila atau presiden juga enggak ngerti Pancasila kan, dia hapal tapi enggak paham, kalau dia paham, dia enggak berhutang, kalau dia paham, dia gak naikin BPJS, kalau dia paham, dia gak langgar undang-undang lingkungan,” ujar dia. [Fan]
