Ia menegaskan musyawarah ini bukan sekadar seremoni tahunan. “Ini Musyawarah Tahunan MMS bukan sekadar seremoni tetapi ruang strategis untuk memastikan kebudayaan menjadi fondasi utama arah pembangunan di Jawa Barat dan Indonesia. Karenanya, kami akan berikan policy brief, rekomendasi, dan pernyataan sikap dalam acara nanti,” kata dia.
JERNIH– Musyawarah Majelis Sunda (MMS) akan menggelar Musyawarah Tahunan ke-II di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (22/11/2025). Panitia memastikan sejumlah tokoh lintas profesi dan pemangku kebijakan akan hadir dalam forum yang disebut sebagai salah satu pertemuan kebudayaan terbesar di Jawa Barat.
Ketua Badan Panata Gawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, mengatakan pihaknya telah menyiapkan daftar tokoh yang akan hadir. “Para tokoh yang dijadwalkan hadir, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol Purn Akhmad Wiyagus, Menteri Koperasi Fery Juliantono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wamen Dikdasmen Atip Latiful Hayat, Gubernur Jawa Barat, Sekda Jabar Herman Suryatman, Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa, dan banyak lagi,” kata Andri.
Menurut Andri, sejumlah tokoh senior MMS dan pinisepuh juga telah mengonfirmasi kehadiran. “Turut hadir Presidium Pinisepuh MMS Burhanudin Abdullah, Pinisepuh Laksamana Purna Ade Supandi, Pinisepuh MMS sekaligus Ketua Perkumpulan Urang Banten Irjen Pol Purn Taufiequrachman Ruki, dan Pinisepuh Komjen Polisi Purna Adang Darajatun.”
Ia menambahkan pihaknya telah mengundang Menteri Keuangan asal Bogor Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi/CEO Danantara asal Majalengka Rosan Perkasa Roslani, Gubernur DKJ Pramono Anung, serta Gubernur Banten Andra Soni. Undangan juga ditujukan kepada anggota DPR RI lintas fraksi, perwakilan dari 35 rektor perguruan tinggi, serta unsur TNI dan Polri.
Andri menjelaskan, Musyawarah MMS memiliki posisi strategis dalam merumuskan arah kebijakan kebudayaan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. “Rekomendasi strategis akan disampaikan langsung kepada pihak terkait, khususnya Pemprov Jabar dan pemerintah pusat seperti Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Ia menegaskan musyawarah ini bukan sekadar seremoni tahunan. “Ini Musyawarah Tahunan MMS bukan sekadar seremoni tetapi ruang strategis untuk memastikan kebudayaan menjadi fondasi utama arah pembangunan di Jawa Barat dan Indonesia. Karenanya, kami akan berikan policy brief, rekomendasi, dan pernyataan sikap dalam acara nanti,” kata dia.
Rangkaian dokumen strategis itu sudah dirumuskan dalam Pra Musyawarah MMS ke-II di Unpad, Jalan Dipatiukur, pada Sabtu (15/2). Ratusan peserta yang terdiri dari panata pikir dan para pinisepuh hadir dan terlibat dalam pembahasan intensif.
“Sejauh ini amanah para pinisepuh dan aspirasi masyarakat Sunda ingin itu semua diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di pemerintahan agar budaya Sunda mampu menguatkan identitas dan martabat bangsa. Agar terjadi loncatan pembangunan di Tatar Sunda dan Indonesia,” kata Andri. [ ]
