- Para akademisi mengingatkan bahwa kebijakan “main hakim sendiri” AS di Amerika Latin selalu berakhir dengan bencana.
- Ambisi Trump tidak berhenti di Venezuela dan mengisyaratkan akan melakukan serangan serupa di Kolombia, Iran dan Greenland.
JERNIH – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan pengabaiannya terhadap hukum internasional dalam menjalankan kebijakan luar negerinya yang semakin agresif. Pernyataan mengejutkan ini muncul tak lama setelah operasi militer AS yang berujung pada pencidukan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sebuah langkah yang memicu kecaman global namun justru dibanggakan Gedung Putih.
Dalam wawancara eksklusif dengan The New York Times Kamis (8/1/2026), Trump menegaskan bahwa satu-satunya hal yang membatasi tindakannya bukanlah aturan global, melainkan hati nuraninya sendiri. “Saya tidak butuh hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti orang,” ujar Trump. Ketika didesak apakah ia merasa wajib mematuhi hukum tersebut, Trump menjawab sinis bahwa hal itu “tergantung apa definisi Anda mengenai hukum internasional.”
Langkah Trump belakangan ini menunjukkan kembalinya penggunaan kekuatan militer murni untuk mencapai ambisi politik. Operasi penangkapan Maduro di Caracas dianggap banyak pihak sebagai pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara lain.
Namun, alih-alih meredakan ketegangan, Trump justru memperkuat retorikanya. Ia menyatakan AS akan “mengelola” Venezuela dan mengeksploitasi cadangan minyak raksasa negara tersebut. Bahkan, Presiden Interim Delcy Rodriguez tak luput dari ancaman. “Jika dia tidak melakukan apa yang benar, dia akan membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih mahal dari Maduro,” tegas Trump dalam wawancara dengan The Atlantic.
Ambisi Trump tidak berhenti di Venezuela. Trump mengisyaratkan akan melakukan serangan serupa di Kolombia terhadap Presiden sayap kiri Gustavo Petro. Pada Juni lalu, Trump juga memerintahkan pemboman terhadap tiga situs nuklir utama Iran dalam perang yang dianggap tidak beralasan. Kini Trump melakukan kampanye agresif untuk mengakuisisi wilayah Denmark.
Menuju Zaman Imperialisme
Sikap tanpa penyesalan ini didukung penuh oleh penasihat seniornya, Stephen Miller. Kepada CNN, Miller menegaskan bahwa AS di bawah Trump akan bertindak murni sebagai negara adidaya. “Kita adalah kekuatan super, dan kita akan bertindak sebagaimana mestinya sebuah kekuatan super,” ujarnya.
Namun, dunia menatap tren ini dengan ngeri. Pelapor Khusus PBB, Margaret Satterthwaite, memperingatkan bahwa dunia mungkin sedang terseret kembali ke Abad Imperialisme. Ia menekankan bahwa mengikis hukum internasional akan membuka kotak pandora bagi negara lain seperti China atau Rusia untuk melakukan agresi serupa dengan dalih yang sama.
“Hukum internasional memang tidak bisa menghentikan negara melakukan hal buruk jika mereka sudah bertekad melakukannya. Tapi, kita akan berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk jika kita tidak bersikeras pada hukum yang ada. Kita akan jatuh ke lereng yang sangat licin,” kata Satterthwaite mengutip Al Jazeera.
Para akademisi mengingatkan bahwa kebijakan “main hakim sendiri” AS di Amerika Latin selalu berakhir dengan bencana. Ian Hurd, profesor ilmu politik dari Northwestern University, menyebut sejarah panjang invasi dan kudeta AS di Panama, Haiti, hingga Chile hanya menyisakan ketidakstabilan dan pelanggaran HAM berat.
“Dalam setiap kasus sejarah tersebut, Amerika Serikat akhirnya menyesali pilihannya untuk melakukan intervensi. Ini tidak pernah berjalan dengan baik,” pungkas Hurd.
Dunia kini menanti, apakah “moralitas pribadi” yang didengungkan Trump mampu menjaga perdamaian, atau justru menjadi lonceng kematian bagi tatanan hukum global yang telah dibangun sejak Perang Dunia II.
