Turki Kecam Larangan Jilbab Uni Eropa Sebagai ‘Pelanggaran Kebebasan Beragama’
Turki telah berulang kali menuduh negara-negara Eropa tidak berbuat cukup untuk mencegah diskriminasi terhadap Muslim, dengan mengatakan akan mulai menerbitkan laporan tahunan tentang apa yang disebutnya contoh-contoh Islamofobia di seluruh dunia.
JERNIH—Pemerintah Turki Minggu (18/7) lalu mengecam keputusan pengadilan tinggi Uni Eropa yang mengizinkan pelarangan jilbab sebagai “pelanggaran nyata terhadap kebebasan beragama.” Turki menambahkan bahwa langkah itu akan memperburuk prasangka terhadap perempuan Muslim di Eropa.
Pengadilan Uni Eropa (CJEU) yang berbasis di Luksemburg pada Kamis lalu memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan di Eropa tersebut dapat melarang karyawan mengenakan jilbab dalam kondisi tertentu, jika mereka perlu melakukannya untuk memproyeksikan citra netralitas kepada pelanggan.
Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa keputusan itu merupakan tanda meningkatnya Islamofobia, justru pada saat perempuan Muslim di Eropa menjadi sasaran meningkatnya diskriminasi dan kebencian karena keyakinan agama mereka.
“Keputusan CJEU, pada saat Islamofobia, rasisme dan kebencian yang telah menyandera Eropa meningkat, jelas mengabaikan kebebasan beragama dan menciptakan dasar dan perlindungan hukum untuk diskriminasi,” kata Kementerian Luar Negeri Turki.
Sabtu lalu, direktur komunikasi kepresidenan Turki Fahrettin Altun mengutuk langkah itu, dengan mengatakan “keputusan yang salah ini adalah upaya untuk memberikan legitimasi kepada rasisme.”
Masalah jilbab, kain penutup tradisional yang dikenakan di kepala dan bahu, telah memecah belah Eropa selama bertahun-tahun, menggarisbawahi perbedaan tajam dalam mengintegrasikan Muslim.
Partai AK yang berakar pada Islam pimpinan Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang berkuasa pada 2002 dengan memadukan pendekatan pasar demokratis pro-Barat, telah dikritik oleh sekutu Barat dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatkan otoritarianisme dan intoleransi agama. Amerika Serikat, Yunani, Rusia dan para pemimpin gereja menyatakan keprihatinan tahun lalu atas langkah pemerintahnya untuk mengubah Hagia Sophia Istanbul menjadi masjid, tahun lalu.
Ankara telah berulang kali menuduh negara-negara Eropa tidak berbuat cukup untuk mencegah diskriminasi terhadap Muslim, dengan mengatakan akan mulai menerbitkan laporan tahunan tentang apa yang disebutnya contoh-contoh Islamofobia di seluruh dunia.
Menanggapi apakah pelarangan jilbab di tempat kerja merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama, CJEU mengatakan larangan tersebut dimungkinkan jika ada kebutuhan majikan untuk menghadirkan citra netral.
Hubungan antara Ankara dan Eropa telah tegang karena sejumlah masalah, yaitu perselisihan antara anggota UE Yunani dan Turki mengenai yurisdiksi maritim dan hak energi di Mediterania timur. [Reuters]