Ujian Demokrasi di Tengah Puing: Gaza dan Tepi Barat Gelar Pemilu Lokal Pertama Sejak Perang
JERNIH – Untuk pertama kalinya dalam dua dekade di Jalur Gaza dan tiga tahun di Tepi Barat, warga Palestina kembali mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada Sabtu (25/4/2026). Pemilihan umum kota (munisipalitas) ini digelar di bawah bayang-bayang kehancuran pasca-perang dan skeptisisme publik yang mendalam terhadap otoritas politik mereka.
TPS dibuka pukul 07.00 pagi waktu setempat bagi sekitar 70.000 pemilih terdaftar di wilayah Deir el-Balah, Jalur Gaza tengah. Wilayah ini dipilih oleh Komisi Pemilihan Pusat (CEC) sebagai lokasi “pilot” atau percontohan karena infrastrukturnya yang relatif masih utuh dibandingkan wilayah Gaza lainnya yang lumat akibat serangan Israel.
“Ide utamanya adalah menghubungkan Tepi Barat dan Gaza secara politik dalam satu sistem,” ujar Fareed Taamallah, juru bicara CEC. Langkah ini sangat simbolis mengingat Jalur Gaza belum pernah menggelar proses elektoral sejak Hamas memenangkan pemilu legislatif pada 2006 silam.
Di Tepi Barat, hampir satu juta pemilih terdaftar diharapkan menentukan anggota dewan lokal yang mengurusi layanan dasar seperti air, jalan, dan listrik. Namun, di balik semarak poster kampanye di beberapa sudut desa, kota-kota besar seperti Ramallah dan Nablus justru tidak menggelar pemungutan suara kompetitif.
Kedua kota utama tersebut menggunakan proses acclamation (aklamasi), di mana hanya ada satu daftar kandidat tunggal yang diajukan tanpa penantang. Hal ini memicu rasa frustrasi di kalangan warga. “Ini tidak akan mengubah realitas,” keluh Hani Odeh, Wali Kota Qusra yang memilih mundur dari pencalonan karena kelelahan menghadapi tekanan militer Israel dan keterbatasan dana dari Otoritas Palestina (PA).
Secara politik, pemilu kali ini dianggap timpang. Sebagian besar daftar kandidat didukung oleh faksi Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas (90) atau kandidat independen. Hamas, yang secara de facto masih menguasai sebagian Gaza, tidak berpartisipasi secara resmi setelah adanya dekrit presiden yang mewajibkan semua kandidat mengakui program PLO—termasuk pengakuan terhadap Israel dan penghentian perjuangan bersenjata.
Data menunjukkan 88 persen kandidat kali ini maju lewat jalur independen. Pengamat menilai hal ini merupakan bentuk “pelarian” kandidat dari label partai politik karena menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi PA yang dianggap korup dan stagnan.
Meski banyak yang pesimis, tunas harapan tetap muncul dari pemilih muda. Iyad Hani (20), seorang pemilih pemula di el-Bireh, menyatakan antusiasmenya. “Semoga yang datang lebih baik dari yang pergi. Yang terpenting adalah perbaikan jalan dan pembangunan kota,” ujarnya.
Ramiz Alakbarov, perwakilan PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, menyebut pemilu ini sebagai “kesempatan penting bagi rakyat Palestina untuk menggunakan hak demokratis mereka di periode yang luar biasa menantang.”
