“Saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama sebulan ke depan”
JAKARTA – Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, langsung memerintahkan agar PTM di DKI Jakarta disetop.
Anies Baswedan mengusulkan kepada Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menghentikan pembelajaran tatap muka, namun pembelajaran dialihkan ke daring selama sebulan ke depan.
“Saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama sebulan ke depan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (3/2).
Ketentuan pembelajaran tatap muka, kata Anies, selama ini diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Atas dasar itu, segala kebijakannya diatur oleh pemerintah pusat.
“Berbeda ketika dulu kita menggunakan regime PSBB. Pada saat PSBB, keputusan PTM itu diatur melalui kewenangan gubernur. Sekarang ini diatur melalui keputusan dari pemerintah pusat,” kata dia.
Usulan tersebut, lanjut Anies, sedang dalam tahap pembahasan. Meski begitu, dirinya meyakini usulan tersebut dapat mengurangi risiko penularan kasus Covid-19 terhadap murid selama PTM berlangsung.
“Kita menyadari persis bahwa kondisi di Jakarta membutuhkan anak-anak untuk mengurangi risiko, dan usulan dari Jakarta adalah kita hentikan PTM dan kita 100 persen belajar dari rumah saja. Nanti hasilnya seperti apa, kita update kemudian,” katanya.
Atas usulan itu, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi tersebut merespons positif usulan Anies.
Jodi mengatakan usulan itu sedang didiskusikan bersama empat kementerian/lembaga terkait yang turut andil dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) PTM.
“Masih didiskusikan dengan 4 kementerian/lembaga yang bikin SKB PTM. Opsi-opsinya sedang dipertimbangkan,” kata dia.
Data Positif Covid-19 di DKI Jakarta
Sebelumnya, dari data Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 4.711 kasus aktif virus corona (Covid-19) pada Selasa (1/2). Dari angka itu, sebanyak 2.892 adalah kasus Covid-19 varian Omicron.
“Dari 2.892 orang yang terinfeksi, sebanyak 1.581 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 1.311 lainnya adalah transmisi lokal,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI, Dwi Oktavia.
Dwi mengatakan positivity rate atau rasio kasus positif Jakarta lebih tinggi dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 5 persen.
Dalam sepekan terakhir, persentase kasus positif di Jakarta sebesar 16 persen, sementara persentase kasus positif secara total 10,9 persen. Karena itu, pihaknya terus melakukan vaksinasi Covid-19 dan pelacakan kontak erat untuk menekan laju penularan di tengah masyarakat.
Menurutnya, penularan varian Omicron kini tak hanya berasal dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), tetapi juga transmisi lokal di masyarakat.
