Australia: Belajarlah Upaya Rekonstruksi Pasca-Bencana dari India, Bukan Sikap Rasisnya

JAKARTA– Bencana kebakaran hutan dan lahan Australia sudah seharusnya disikapi dengan upaya rekonstruksi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah Australia sebaiknya belajar dari India dalam menangani pemulihan komunitas pasca-gempa bumi di Gujarat pada 2001.

Hal itu dinyatakan peneliti India, Mittul Vahanvati, dalam tulisannya di The Conversation. Menurut Mittul, kegamangan yang dihadapi Australia setelah kebakaran yang besarnya belum pernah terjadi sebelumnya itu  adalah bagaimana rekonstruksi dapat dilakukan secara berbeda? “Australia perlu memastikan upaya pembangunan kembali dan pemulihan yang membuat wilayahnya lebih aman, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi bencana di masa depan,” tulis Mittul.  Untuk itu, kata dia, Australia dapat belajar dari pendekatan inovatif yang diadopsi India pada 2001 setelah gempa bumi terbesar kedua di negara itu.

Gempa di negara bagian Gujarat pada saat itu menewaskan 20 ribu orang, melukai 300 ribu orang, dan menghancurkan sekitar satu juta rumah. Penelitian Mittul Vahanvati telah mengidentifikasi dua elemen yang sangat penting untuk pemulihan komunitas yang hancur.

Pertama, kata dia, India membentuk gugus tugas pemulihan yang beroperasi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat negara bagian, lokal, dan masyarakat. Kedua, pusat koordinasi pemulihan berbasis masyarakat adalah inovasi informal tetapi bekerja dengan sangat efektif.

Para pakar dan lembaga internasional seperti Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) telah mempromosikan rekonstruksi pasca-bencana sebagai peluang untuk membangun ketahanan. Artinya, itu berarti tidak hanya membangun kembali struktur fisik berupa rumah, sekolah, dan jalan agar lebih aman dari sebelumnya, tetapi juga menghidupkan kembali bisnis lokal, menyembuhkan masyarakat, dan memulihkan ekosistem agar lebih siap menghadapi kebakaran Australia berikutnya atau bencana lain.

Tentu saja, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Rekonstruksi adalah proses yang sangat kompleks dan panjang. Dua tantangan utama di antara lain adalah kurangnya komitmen jangka panjang setelah rekonstruksi awal dan kegagalan untuk berkolaborasi secara efektif antar sektor.

Program rekonstruksi membutuhkan upaya menyeimbangkan berbagai permintaan yang saling bersaing. Keinginan untuk membangun kembali dengan cepat harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan tantangan jangka panjang seperti adaptasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.

Akan selalu ada beragam pandangan tentang masalah-masalah seperti itu. Sebagai contoh, para perencana tata kota mungkin menyarankan agar orang-orang tidak diperbolehkan membangun kembali di daerah-daerah dengan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Sementara itu, warga mungkin ingin membangun kembali di sana karena koneksi mereka dengan lahan atau komunitas setempat.

Perbedaan pendapat semacam itu tidak selalu menjadi penghalang, karena mengelola perbedaan seperti itu dengan baik dapat menghasilkan solusi inovatif.

Gempa bumi Gujarat pada 2001 dinyatakan sebagai bencana nasional. Penelitian Mittul Vahanvati meneliti proses rekonstruksi pasca-bencana yang mempengaruhi pemulihan masyarakat, yakni fisik, sosial dan ekonomi. Temuan dari Gujarat 13 tahun setelah gempa kemudian dibandingkan dengan proses pemulihan tujuh tahun setelah banjir Sungai Kosi pada 2008 yang menghancurkan di negara bagian Bihar di India.

Dari penelitian yang dilakukannya, terdapat dua temuan yang paling relevan dengan kebakaran Australia saat ini.  Pemerintah India membentuk satuan tugas pemulihan khusus dalam waktu satu minggu setelah gempa bumi. Gugus tugas dibentuk di tingkat federal, negara bagian, lokal, dan komunitas dengan menominasikan lembaga yang telah ada (seperti pengadilan) atau dengan membentuk otoritas baru.

Pemerintah Australia telah membentuk Badan Pemulihan Kebakaran Nasional (NBRA) yang mengucurkan dana sebesar 2 miliar dolar Australia untuk membantu orang-orang yang kehilangan rumah dan bisnis mereka, serta membangun kembali komunitas. Australia secara efektif memiliki satuan tugas khusus di tingkat federal dan negara bagian (seperti lembaga Badan Pemulihan Kebakaran Victoria), tetapi lembaga semacam itu juga dibutuhkan di tingkat lokal dan masyarakat. Selain itu, tidak ada lembaga semacam itu di tingkat negara bagian di New South Wales.

Tanpa pengaturan yang terdesentralisasi, akan sulit untuk mempertahankan fokus dan menetapkan prioritas jelas yang dibutuhkan masyarakat lokal untuk pemulihan yang berjalan lancar.

Kedua, pusat koordinasi pemulihan India di tingkat masyarakat merupakan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan mendengarkan beragam pandangan, menyalurkan informasi, dan mengoordinasi antar berbagai lembaga.

Sebuah konsorsium organisasi masyarakat sipil di Gujarat mendirikan Setu Kendra, yang secara harfiah berarti pusat penghubung. Itu didirikan secara informal pada 2001. Setiap penghubung terdiri dari anggota komunitas lokal, pekerja sosial, profesional bangunan, pakar keuangan, dan pengacara. Mereka bertemu secara teratur setelah gempa bumi untuk menyampaikan informasi dan mendiskusikan solusi.

Pemulihan Kebakaran Victoria telah mengalokasikan dana sebesar AUD$15 juta untuk mendirikan pusat pemulihan masyarakat, tetapi masih belum jelas bagaimana anggaran itu akan dimodelkan dan dikelola.

Penghubung komunitas di India memiliki banyak manfaat, yang terutama adalah komunitas mempercayai informasi yang diberikan orang-orang di penghubung yang membantah informasi yang salah. Manfaat dari keterlibatan masyarakat di pusat penghubung tersebut adalah pemulihan emosional mereka. penghubung juga berhasil memengaruhi perubahan besar dalam kebijakan pemulihan. Rekonstruksi bergeser dari yang digerakkan oleh pemerintah menjadi digerakkan oleh masyarakat dan digerakkan oleh pemilik.

Hal ini terutama dimungkinkan karena setiap Setu Kendra bertindak sebagai saluran dua arah untuk informasi dan pendapat. Anggota masyarakat dapat menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemerintah dengan cara yang pasti akan didengar, demikian juga sebaliknya.

Dengan keberhasilan pusat koordinasi di Gujarat setelah 2001, pemerintah negara bagian Bihar mengadopsi model tersebut pada 2008. Bihar mendirikan satu pusat penghubung per 4.000 rumah. Di Gujarat, penghubung tersebut berlanjut selama lebih dari 13 tahun.

Badan PBB untuk pemukiman manusia UN-Habitat menyoroti peran pusat penghubung komunitas itu sebagai inovasi yang layak ditiru.

Australia berada pada titik yang perlu menciptakan penghubung semacam itu untuk menyatukan para peneliti, ilmuwan, praktisi, pemerintah dan anggota masyarakat. Mereka perlu melakukan percakapan terbuka tentang tantangan, nilai-nilai, dan prioritas mereka untuk dapat bernegosiasi dan merencanakan masa depan.

Mittul menyimpulkan, Australia membutuhkan kombinasi antara kepemimpinan pemerintah dan inovasi oleh organisasi masyarakat akar rumput untuk menghasilkan program pemulihan yang terencana dengan baik yang membantu mencapai masa depan yang tangguh. [TheConversation/matamatapolitik]