Sejak 2016, China telah meningkatkan langkah-langkah keamanannya di Xinjiang, termasuk penggunaan fasilitas interniran secara ekstensif, pengawasan ketat, dan indoktrinasi politik yang intens. Baru pada 2020 negara-negara Barat menyatakan hal itu sebagai genosida.
JERNIH– Zhang Chunxian dipandang oleh banyak orang sebagai harapan Xinjiang pada tahun 2010. Hanya beberapa bulan setelah pertumpahan darah tahun 2009 dan bentrokan etnis yang keras yang mengguncang wilayah tersebut dan menewaskan lebih dari 190 orang, Zhang, kepala partai baru yang cerdas dan karismatik di wilayah itu, turun tangan untuk menggantikan pendahulunya yang keras kepala yang telah memerintah wilayah itu untuk lebih dari satu dekade.
Dalam satu bulan, Zhang mencabut larangan internet selama delapan bulan di Xinjiang. Pada 2015, ia menjadi bos partai Xinjiang pertama yang bergabung dengan kelompok Muslim untuk merayakan Idul Fitri, yang menandai akhir Ramadhan, bulan ketika umat Islam berpuasa.
Namun meskipun pendekatan menenangkan Zhang diterapkan, di samping janjinya untuk “tidak ada belas kasihan kepada teroris”, serangan kekerasan terus meningkat di bawah pengawasannya dan menjangkau ke luar wilayah.
Pada 2013, penyerang dari wilayah tersebut mengguncang ibu kota Cina, Beijing, dengan serangan di Lapangan Tiananmen yang sangat simbolis. Beberapa bulan kemudian, sekelompok jihadis yang bersenjatakan pisau menyerbu stasiun kereta api di kota Kunming di barat daya China, menewaskan 33 orang.
Zhang mengatakan dia kesulitan memahami serangan itu.
“Saya sendirian di sebuah ruangan dan memikirkan hal ini dengan tenang,” dia mengingat reaksinya setelah dia pertama kali mendengar tentang serangan itu. “Bagaimana bisa ada kebrutalan seperti itu?”
Teka-teki yang dihadapi Zhang bukanlah hal baru bagi Beijing. Wilayah Xinjiang, rumah bagi lebih dari 10 juta orang Uygur, di antara kelompok etnis lainnya, telah menjadi persimpangan bagi berbagai peradaban dan memusingkan pemerintah pusat China di Beijing selama berabad-abad.
Ketika China menghadapi sanksi atas tindakannya di Xinjiang dan tuduhan genosida dari pemerintah Barat, China telah gagal meyakinkan sebagian besar negara maju bahwa pendekatannya terhadap terorisme dapat dibenarkan– sebuah masalah yang dalam benak Beijing harus bergema di New York, London, Paris, Brussel dan Berlin.
Pada tahun-tahun serangan kekerasan dan bentrokan etnis sejak 1990-an, para pejabat Tiongkok menyalahkan separatisme, pertama kali berasal dari kemerdekaan negara tetangga bekas republik Soviet di Asia Tengah pada 1990-an, dan kemudian menjadi ekstremisme Islam global, yang diperburuk oleh perang saudara Suriah.
Perang itu–yang dipicu oleh musim semi Arab dan secara efektif menyediakan ruang yang dibutuhkan oleh ISIS untuk mencapai keunggulan global–pecah pada tahun 2011, setahun setelah Zhang mengambil alih kepemimpinan di Xinjiang.
Sejak 2016, China telah meningkatkan langkah-langkah keamanannya di Xinjiang, termasuk penggunaan fasilitas interniran secara ekstensif, pengawasan ketat, dan indoktrinasi politik yang intens.
Langkah-langkah ini diyakini sebagai respons Beijing terhadap serangan teroris dan bentrokan etnis antara 2009 dan 2015, menurut Raffaello Pantucci, spesialis terorisme global di Sekolah Studi Internasional S Rajaratnam di Singapura.
“Kekerasan menjadi lebih sering, dan ketika dimulai di Nanjiang (di Xinjiang selatan), Anda melihat bagaimana kekerasan itu dari waktu ke waktu menyebar ke seluruh wilayah,” kata Pantucci. “Dilihat dari Beijing, saya pikir perasaannya adalah bahwa ini adalah masalah yang berkembang—(ini) telah berpindah dari bagian Xinjiang yang didominasi Uygur ke seluruh China dan bahkan luar negeri.”
Pantucci menunjuk ke berbagai babak kekerasan, termasuk serangan 2013 di Beijing yang menewaskan dua orang dan melukai puluhan lainnya, dan ledakan dan serangan pisau di ibu kota Xinjiang, Urumqi, pada hari yang sama di tahun 2014 ketika Presiden Xi Jinping menyelesaikan perjalanan ke wilayah itu.
Kedua peristiwa itu diyakini sangat membuat marah Xi, yang menetapkan nada baru untuk kebijakan Xinjiang dalam pertemuan penting pada 2014, kata Pantucci.
Selama pertemuan itu, Xi menyerukan fokus pada memerangi terorisme, memobilisasi warga sipil untuk mendukung kepolisian dan mendirikan “jaring di atas dan jerat di bawah”. Pada bulan yang sama, China memulai tindakan keras selama setahun terhadap terorisme di Xinjiang dan sekitarnya.
Namun serangan dan bentrokan terus berlanjut.
“Pada 2016, ada perasaan bahwa apa pun yang dicoba tidak berhasil dan diperlukan sesuatu yang baru,” kata Pantucci. “Zhang Chunxian tidak dapat melakukannya. Itulah mengapa dia dikeluarkan dan Chen Quanguo masuk.”
Dengan serangkaian kebijakan yang sekarang didefinisikan sebagai genosida oleh pemerintah Barat, Chen Quanguo, yang memimpin Xinjiang pada tahun 2016, dengan bangga melaporkan tidak ada serangan teroris sejak 2017.
Tetapi Chen, yang duduk di 25 anggota Politbiro Partai Komunis, juga menjadi pejabat China paling senior yang mendapat sanksi dari Washington pada tahun 2020.
China mengatakan serangan kekerasan dan bentrokan etnis adalah hasil dari perencanaan dan dorongan ekstremis di luar perbatasannya. Adanya ancaman semacam itu adalah mengapa kebijakan keras tetap berlaku di Xinjiang, meskipun tidak ada serangan sejak 2017, kata Li Wei, seorang analis kontraterorisme di Institut Hubungan Internasional Kontemporer China di Beijing.
“Ancaman tidak hanya dilakukan oleh ekstremis dari dalam Xinjiang, tetapi yang lebih penting dari pihak-pihak yang terkait dengan kelompok teroris internasional di luar China,” katanya. “Pihak seperti itu masih memiliki kapasitas untuk menyusup melalui internet.”
Beijing terutama memfokuskan kesalahannya pada Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) atas serangan di Xinjiang dan di tempat lain di negara itu. Kelompok itu telah terdaftar sebagai kelompok teroris oleh Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB al-Qaeda sejak 2002, setahun setelah serangan 11 September. Tetapi akhir tahun lalu Washington memutuskan untuk menghapus kelompok itu dari daftar sanksinya. Sesuatu yang membuat marah Beijing.
Para pejabat China mengatakan kelompok itu diuntungkan dari kebangkitan ISIS, yang mengubah sebagian Irak dan Suriah menjadi tempat pelatihan bagi militan dari Xinjiang. Tetapi Wu Sike, utusan khusus China untuk urusan Timur Tengah, mengatakan pada 2014 bahwa tidak semua rekrutan ISIS China akan kembali ke China.
Sekitar 114 orang dari Xinjiang termasuk di antara 3.500 rekrutan asing yang bergabung dengan ISIS, seperti yang diungkapkan oleh seorang pembelot dari organisasi jihadis, menurut studi tahun 2016 oleh New America Foundation yang berbasis di Washington.
Jumlah tersebut menjadikan Xinjiang sebagai kontributor tertinggi kelima bagi pejuang kelompok itu–di belakang tiga wilayah Arab Saudi dan satu dari Tunisia– yang menurut studi tersebut dikaitkan dengan kegagalan dalam kebijakan Beijing sendiri.
Meskipun ada bukti kuat tentang pertempuran Uygur di Suriah untuk ISIS dan kelompok lain seperti Al-Qaidah, tidak ada bukti bahwa mereka terkait dengan serangan di China, kata Pantucci.
“Kami belum melihat bukti dari kelompok-kelompok ini yang mengarahkan orang-orang itu kembali ke China untuk melancarkan serangan,” katanya. “ISIS dan Al Qaidah lebih fokus pada pertempuran di medan perang di Suriah atau Irak atau melawan Barat.”
Terlepas dari ancaman yang ditimbulkan ISIS secara langsung kepada pemerintah Barat, upaya China untuk membenarkan kebijakan Xinjiang sebagian besar telah gagal.
Ini sebagian karena pihak berwenang sengaja mengecilkan tingkat keparahan serangan selama bertahun-tahun, kata Li Wei, pakar studi terorisme yang berbasis di Beijing.
“Pertimbangannya kemudian adalah untuk menghindari mempengaruhi citra Xinjiang, atau untuk membangkitkan ketegangan antar kelompok etnis,” kata Li. “Begitu banyak serangan yang sengaja diremehkan atau tidak dilaporkan sama sekali… dan efeknya tidak ideal.”
Ketakutan Beijing terhadap ketegangan etnis pada saat itu bukannya tidak berdasar. Setelah serangan pisau di stasiun kereta api Kunming pada tahun 2014, warga Uighur yang tinggal di bagian lain negara itu menghadapi diskriminasi dan kemarahan yang meluas dari etnis Han China.
Belakangan tahun itu, Yu Zhengsheng, pejabat paling senior keempat di Partai Komunis, merasa perlu untuk memberi tahu publik China agar tidak menerapkan label apa pun–seperti terorisme–ke Xinjiang.
Ketegangan semakin memburuk segera setelah bentrokan di Urumqi pada Juli 2009. Ketua partai Xinjiang saat itu Wang Lequan muncul di televisi untuk mencoba menghentikan etnis Hans, yang berkumpul di jalan-jalan kota, untuk membalas dendam terhadap Uygur.
Tetapi Beijing hanya menerbitkan lebih banyak rincian tentang banyak dari episode ini setelah kebijakan Xinjiang-nya mendapat reaksi internasional yang besar dalam dua tahun terakhir. Beberapa informasi tentang 2009 tidak dirilis hingga satu dekade kemudian, dalam sebuah film dokumenter oleh CGTN.
Meskipun ada kelompok yang mirip dengan separatis Xinjiang di masa lalu, pendekatan yang diambil China sangat kontras dengan yang diambil di Barat, kata Pantucci. “Separatis Xinjiang mungkin lebih dekat dalam ideologi dan pandangan ke ETA [kelompok nasionalis Basque] di Spanyol atau IRA [Tentara Republik Irlandia] atau loyalis di Irlandia,” katanya, menambahkan bahwa kelompok-kelompok ini percaya mereka berjuang untuk melindungi identitas komunitas mereka. .
“Karena Uygur adalah Muslim Sunni, ini berarti bahwa beberapa dari mereka tertarik pada ideologi Islamis yang kejam yang… menarik bagi identitas agama mereka.”
Namun dia mengatakan bahwa di Eropa, anggota kelompok yang berpotensi melakukan kekerasan dapat disalurkan ke pendekatan politik yang lebih biasa dengan menawarkan lebih banyak keterlibatan dan peluang politik. Dia mengatakan tidak ada tanda seperti itu di Xinjiang. [South China Morning Post]
