Jakarta – Keamanan data saat Pemilu sangat penting bagi negara untuk membangun kepercayaan dari rakyatnya. Hal terpenting yang bisa dilakukan adalah mendorong transparansi dalam sistem pemilihan.
Demikian diungkapkan peneliti keamanan siber yang juga General Manager untuk Asia Tenggara di Kaspersky, Yeo Siang Tiong, dalam keterangannya kemarin, menanggapi klaim peretas yang telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Informasi itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data e-commerce Tokopedia pada awal bulan ini. Data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya. Peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya. Dalam cuitannya, @underthebreach mengunggah foto tangkapan layar di sebuah forum hacker di mana sang peretas menyebutkan bahwa data ID termasuk NIK dan NKK.
“Pemilu menjadi bagian sangat penting dan kritikal bagi seluruh negara secara global. Ia menjadi elemen penting dari demokrasi apa pun. Oleh karena itu, jumlah data yang dikumpulkan, ditransfer, dan disimpan oleh pemilu juga menjadikannya target yang matang bagi para pelaku kejahatan siber,” kata Yeo Siang Tiong.
Ia menambahkan, mengamankan data mulai dari proses menyalurkan hingga penyimpanan akan selalu menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia karena dua faktor: pertama, beragamnya sistem yang dikelola secara lokal dan kedua adalah mesin turun temurun (legacy machine) yang tidak dirancang untuk dunia yang terhubung.
“Ruang siber kita yang sangat terhubung sekarang, telah membuka ruang pemilu lokal bagi para peretas lokal maupun asing. Perangkat keras dan sistem lama yang digunakan juga menambah kesulitan untuk mengamankannya,” katanya.
Ia menjelaskan pula, transparansi dalam system pemilihan menjadi penting dan berarti pula membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat. Sekaligus menunjukkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius.
Selain itu, negara juga dapat melibatkan para ahli atau pekerja di sektor keamanan untuk menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam menilai risiko dan menambal kemungkinan celah keamanan.
Untuk menjamin transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem pemilihan akan membutuhkan kolaborasi terbuka di antara organisasi publik dan swasta. “Mencegah pelanggaran data dan peretas memasuki sistem pemilihan tidak diragukan lagi menjadi tantangan, tetapi dengan kerja sama yang bertujuan meningkatkan keamanan pemilu, setiap negara dapat menggagalkan upaya pelanggaran apa pun secara efektif di masa depan,” tambahnya. [*]
