Hanya dalam 9 bulan, tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap Presiden Prabowo anjlok tajam dari 81,2% menjadi 51,1%. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka ini? SMRC membeberkan data lengkapnya.
WWW.JERNIH.CO – Bulan-bulan awal tampaknya telah resmi berlalu bagi Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Rilis survei nasional terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” menyengat ruang publik dengan temuan yang terbilang cukup menohok: tingkat kepuasan (approval rating) masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo merosot drastis hingga tersisa 51,1 persen pada Juli 2026.
Angka ini menandai penurunan signifikan mencapai 30,1 persen hanya dalam waktu sembilan bulan, mengubah lanskap optimisme awal pemerintahan menjadi evaluasi kritis nan tajam di mata publik.
Periode Survei
Guna memotret dinamika persepsi masyarakat secara valid, SMRC menggelar riset ini pada periode 5 hingga 19 Juli 2026. Riset ini melibatkan 749 responden yang dipilih melalui metode acak (random sampling) dari seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.
Mengombinasikan wawancara tatap muka dan sambungan telepon, survei ini mematok margin of error sekitar ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Kualitas metrik inilah yang mempertegas bahwa lonjakan ketidakpuasan publik bukan sekadar riak kecil, melainkan pergeseran opini tebal yang tepercaya secara statistik.
Jika membandingkan temuan Juli 2026 dengan rilis SMRC pada November 2025, kontrasnya begitu mencolok. Pada November tahun lalu, tingkat kepuasan masyarakat masih berada di puncaknya sebesar 81,2 persen, sementara kelompok yang tidak puas hanya mengantongi 16,0 persen. Namun, per Juli 2026, peta itu berubah drastis: hanya 4,8 persen warga yang menyatakan sangat puas dan 46,3 persen cukup puas.
Di sisi seberang, ketidakpuasan melesat tinggi—terdiri dari 35,0 persen responden yang kurang puas dan 11,9 persen tidak puas sama sekali, ditambah 2,1 persen sisanya yang tidak memberikan jawaban. Gabungan kelompok tidak puas yang melonjak hingga 46,9 persen mencerminkan kenyataan bahwa hampir separuh populasi kini memandang kritis jalannya roda pemerintahan.
BACA JUGA: Menakar Amunisi Fiskal 2027: Antara Target Ambisius Prabowo dan Bayang-bayang Rapor Merah APBN 2025
Persepsi Masyarakat
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menegaskan bahwa kejatuhan approval rating ini merupakan implikasi langsung dari memburuknya persepsi masyarakat terhadap tiga sektor vital, utama sekali adalah perekonomian nasional.
Sebanyak 49,4 persen publik kini menilai kondisi ekonomi berada dalam keadaan buruk (37,9%) hingga sangat buruk (11,5%), dan hanya 15,7 persen yang masih memandangnya positif. Tren persepsi negatif ini naik signifikan jika dibandingkan dengan penilaian buruk pada November 2025 (22,7%) maupun periode Februari–Maret 2026 (31,7%).
Di saat yang sama, sektor penegakan hukum dan kebebasan sipil juga turut menyumbang rapot merah. Hanya 26,4 persen warga yang menilai penegakan hukum berjalan baik, sementara 37,6 persen menganggapnya buruk. Sentimen ini makin tertekan akibat insiden intimidasi terhadap aktivis—seperti kasus teror air keras yang menimpa pegiat KontraS—serta sikap dinilai kaku dalam merespons kritik akademisi.
Tiga Masalah
Secara analitis, penurunan drastis hingga 30 poin ini memetakan tiga masalah mendasar yang membayangi rezim berjalan. Pertama, hilangnya masa bulan madu (honeymoon period) yang memaksa pemerintah berhadapan dengan himpitan ekonomi riil. Angka awal 81,2 persen dahulu merupakan cerminan euforia dan ekspektasi tinggi; namun saat ini, masyarakat mulai menanggung beban berat berupa melonjaknya harga bahan pokok, tingginya biaya hidup, dan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang menciptakan jarak antara janji politik dan realita harian.
Kedua, terjadinya krisis kepercayaan terhadap komitmen penegakan hukum dan demokrasi. Rasa tidak aman yang dialami kelompok kritis mengikis optimisme kelompok masyarakat terdidik, yang memandang kegagalan negara melindungi kebebasan sipil sebagai sinyal kemunduran demokrasi.
Ketiga, munculnya tantangan serius pada efektivitas dan eksekusi kebijakan publik. Ketika program-program unggulan belum terbukti mampu memicu dampak kesejahteraan yang merata di tingkat akar rumput, harapan publik berisiko bergeser menjadi kekecewaan dan apatisme.
Temuan SMRC pada pertengahan 2026 ini tidak hanya angka di atas kertas, melainkan alarm peringatan dini agar pemerintah segera membenahkan prioritas utamanya—terutama dengan fokus memulihkan daya beli rakyat dan menjamin keadilan serta kebebasan sipil secara utuh.
SBY vs Jokowi vs Prabowo
Dalam rekam jejak riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) serta dinamika survei opini publik di Indonesia, angka 51 persen berada tepat di ambang batas psikologis (bottom-line threshold). Angka ini menandakan momen krusial ketika dukungan masyarakat berada di titik paling tipis sebelum berpotensi bergeser menjadi dominasi ketidakpuasan, yakni di bawah 50 persen. Jika membandingkan temuan Juli 2026 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tren historis SMRC di era presiden sebelumnya, level kepuasan sebesar 51,1 persen ini sejatinya bukanlah hal yang belum pernah terjadi, melainkan sinyal bahaya yang berulang dalam sejarah politik nasional.
Pengalaman serupa pernah dialami oleh Presiden Joko Widodo pada tahun pertama kepemimpinannya, tepatnya pertengahan 2015. Kala itu, kepuasan publik terhadap Jokowi tergerus tajam dari euforia pasca-Pemilu hingga terkoreksi ke kisaran 53 persen, bahkan sempat menyentuh level 51 persen dalam beberapa survei opini publik. Penurunan drastis tersebut dipicu oleh kebijakan berani memangkas subsidi BBM, tekanan pelemahan nilai tukar Rupiah, serta dinamika ketegangan politik awal pemerintahan. Kendati demikian, angka tersebut berhasil membalas (rebound) hingga melampaui 70 persen di tahun-tahun berikutnya seiring dengan membaiknya stabilitas ekonomi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial.
Jauh sebelum itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah melewati fase kritis yang dicatat oleh SMRC. Kepuasan publik terhadap SBY menyentuh titik terendahnya di dua periode berbeda, yakni pada tahun 2008 akibat dampak krisis finansial global dan lonjakan harga minyak dunia, serta pada kurun waktu 2011–2012 di masa jabatan keduanya akibat terpaan isu politik dan korupsi. Pada momen-momen sulit tersebut, catatan riset SMRC menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden SBY sempat tertekan hingga berada di kisaran 52 hingga 53 persen.
Meskipun ketiga presiden sama-sama pernah berada di batas psikologis 51–53 persen, kondisi yang dihadapi Presiden Prabowo memiliki perbedaan mendasar yang sangat krusial, yaitu tingkat kecepatan penurunan (decay rate). Di era SBY maupun Jokowi, penurunan kepuasan publik terjadi secara bertahap dalam kurun waktu satu hingga dua tahun. Sebaliknya, pada pemerintahan Prabowo, penurunan drastis sebesar 30,1 persen ini terjadi secara masif hanya dalam jangka waktu sembilan bulan, mencerminkan adanya guncangan ekspektasi masyarakat yang relatif lebih cepat dan keras.
Pada akhirnya, angka 51,1 persen ini menjadi ujian konsolidasi ekonomi dan politik yang menentukan arah pemerintahan ke depan. Pembelajaran dari sejarah riset SMRC membuktikan bahwa seorang presiden yang menyentuh level kritis ini hanya bisa memulihkan kepercayaan publik apabila bertindak cepat dalam merespons keluhan utama warga di sektor riil. Pemulihan approval rating sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, membuka ketersediaan lapangan kerja, serta menjamin kepastian hukum dan kebebasan sipil secara konsisten.(*)
BACA JUGA: Prabowo Memerintah Kapitalisme
