Ucapan anggota DPRdebutan ini bikin rakyat dan netizen meradang. Ujarannya dianggap tidak cocok dilontarkan di tengah situasi duka di Sumatera. Bahkan seolah membenturkan antara rakyat dengan pemerintah.
JERNIH – “Loh… kok donasi warga bantu warga malah disandingkan dengan bantuan negara? Relawan itu bergerak pakai empati, bukan APBN. Yang satu urunan, yang satunya lagi kewajiban. Jangan di bentur-bentur in: negara ya negara, warga ya warga.” Tulis pemilik akun @dodisegrovee.
“Woi pak 3 kalimat lucu ‘pemerintah nyumbang donasi’. Lu kira duit itu punya siapa? Punya dirimu? Itu pajak rakyat emang wajib kamu pakai untuk membantu korban bencana. Kok pemikiran mu dangkal kali ya gak bisa bedain donasi dan kewajiban negara…” – Diketik oleh @zarmendy17.
Masih bejibun komentar negatif lain yang meruyak di jagad media sosial usai anggota DPR Endipat Wijaya berujar di sebuah rapat bersama Komdigi, 8 Desember 2025. Hampir semua pedas bahkan tak sedikit yang begitu keras, sampai bikin panas kuping.
Endipat Wijaya, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Gerindra, mendadak menjadi pusat perhatian publik dan menuai kritik tajam setelah melontarkan pernyataan yang dinilai kurang berempati.
Kontroversi ini muncul dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera, termasuk Aceh. Pernyataannya dianggap meremehkan upaya gotong royong dan kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat dan relawan.
Dalam rapat tersebut, Endipat menyinggung masalah donasi yang berhasil dikumpulkan oleh relawan dan masyarakat. Inti dari kritikannya adalah membandingkan donasi yang dikumpulkan warga, yang disebutnya sekitar Rp 10 miliar, dengan bantuan negara yang sudah dikeluarkan mencapai triliunan rupiah, khususnya untuk Aceh.
Ia menyiratkan bahwa donasi masyarakat mendapatkan sorotan yang lebih besar (viral) dibandingkan kinerja pemerintah. Lebih lanjut, ia juga menyindir para relawan yang datang ke lokasi bencana, menyebut mereka “sok paling-paling di Aceh” atau “cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja,” padahal menurutnya, kehadiran negara sudah masif dan berlangsung sejak awal. Oleh karena itu, Endipat meminta Komdigi untuk lebih proaktif dan gencar dalam mengamplifikasi informasi mengenai kinerja dan bantuan pemerintah agar tidak kalah gaung dibandingkan aksi relawan.
Sebagai seorang politikus yang sedang menjabat di Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau (Kepri). Pria kelahiran Bengkulu, 31 Mei 1984, ini sukses meraih suara terbanyak di dapilnya pada Pemilu 2024, menjadikannya anggota DPR RI untuk periode 2024–2029, yang merupakan masa jabatan pertamanya di Senayan. Ia meraih 105.413 suara.
Selain berkiprah di politik bersama Partai Gerindra, Endipat juga memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mentereng. Ia merupakan lulusan dari SMA Taruna Nusantara (2006) dan menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jurusan Teknik Metalurgi (2006), sebelum melanjutkan studi Manajemen di Swiss German University (SGU), yang diselesaikannya pada tahun 2019.
Pernyataan kontroversial Endipat tersebut langsung memicu reaksi keras di media sosial. Netizen menilai ucapan tersebut sebagai bentuk nirempati dan menunjukkan kegagalan memahami perbedaan esensial antara kewajiban negara (menggunakan uang pajak rakyat) dengan gotong royong sukarela (donasi murni dari hati nurani masyarakat).
Sebuah pertanyaan netizen bak menohok sang anggota parlemen yang sejatinya dipilih oleh rakyat itu. Tulisannya begini; “Hai mas Endipat Wijaya..anda itu wakil rakyat apa wakil pemerintah? Harusnya anda apresiasi. Rakyat yang anda merasa wakilkan itu kompak, dan empati. Masalah pemerintah gaungnya nda kedengaran ya anda teliti kenapanya. Lah kok malah nyalahin orang yang berempati.” Penulis dan penanya adalah @riza_tuch. (*)
