BMKG dan BRIN Warning Puncak Kemarau Dimulai Juli, Indonesia Dipanggang El Nino Hingga Oktober

JERNIH — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi mengeluarkan alarm peringatan dini. Puncak musim kemarau di Indonesia diprediksi bakal menghentak mulai Juli hingga September 2026.

Tahun ini, tamparan kemarau diproyeksikan bakal terasa jauh lebih kering dan berjalan lebih panjang dari parameter normal. Biang keroknya adalah kembalinya fenomena anomali iklim El Nino yang siap mengunci curah hujan di bawah rata-rata.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa perluasan wilayah kering akan merangkak perlahan di bulan Juli sebelum mencapai kulminasi atau titik terbesarnya pada Agustus 2026.

Berikut adalah peta sebaran wilayah terdampak berdasarkan Zona Musim (ZOM) dari data BMKG:

• Fase Pertama (Juli 2026): Melanda 83 ZOM (12,26% daratan Indonesia). Meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, NTT bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur.
• Fase Puncak (Agustus 2026): Melonjak ekstrem melanda 369 ZOM (48,84% daratan). Menyerang Sumatra bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, NTB, sebagian NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, hingga mayoritas wilayah Papua.
• Fase Ekor (September 2026): Melanda 169 ZOM (25,41% wilayah). Terdampak di Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar NTT, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, hingga Papua Pegunungan.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan bahwa hingga akhir Mei kemarin, sebenarnya 11,83% wilayah daratan Indonesia sudah mencuri start memasuki musim kemarau lebih awal.

Bagi masyarakat yang khawatir akan terulangnya bencana kelaparan atau kebakaran hutan hebat, BRIN membawa angin segar. Peluang terjadinya Godzilla El Nino—istilah untuk El Nino super ekstrem yang pernah meluluhlantakkan Indonesia pada tahun 1997 dan 2015—dipastikan sangat kecil terjadi tahun ini.

Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Albertus Sulaiman, menjelaskan secara ilmiah mengapa “monster iklim” itu tidak akan bangkit tahun ini. Ini karena kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) saat ini berada pada posisi normal/netral dan diprediksi awet hingga April 2027.

Selain itu, Indonesia dan kawasan Pasifik baru saja dihantam El Nino kuat pada periode 2023-2024. Secara fisik, lautan belum memiliki sisa energi yang cukup untuk memicu El Nino super ekstrem dalam waktu yang berdekatan.

“El Nino 2026 berada di kategori moderat dengan peluang 27 persen. Memang tidak akan mencapai tingkat ekstrem, namun tetap wajib diwaspadai karena musim kemarau akan berlangsung lebih lama dengan curah hujan di bawah rata-rata,” papar Albertus.

Secara mekanis, El Nino memanaskan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Akibatnya, pusat pembentukan awan hujan yang biasanya melimpah di perairan hangat Indonesia bergeser menjauh ke arah Pasifik Tengah. Efeknya, pasokan hujan di tanah air berkurang drastis.

Berdasarkan pemodelan iklim BRIN, peluang terjadinya kemarau panjang tahun ini mencapai angka 81 persen. Beberapa wilayah padat penduduk di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat seperti Bekasi, Cirebon, Kuningan, dan Kota Bandung, diprediksi akan menghadapi kondisi tanah dan udara yang sangat kering pada Agustus mendatang. Dampak hantaman El Nino ini diperkirakan baru mereda pada pertengahan Oktober.

Namun, BRIN memberikan catatan tebal untuk mitigasi jangka panjang pemerintah. Menggunakan pendekatan analisis stokastik Persamaan Fokker-Planck, para ilmuwan menemukan adanya sinyal peningkatan risiko El Nino ekstrem pada periode akhir 2027 hingga pertengahan 2028.

Pada periode tersebut, peluang kemunculan Godzilla El Nino justru meroket hingga mendekati 40 persen. Temuan ini menjadi peringatan dini bagi sektor pertanian, ketahanan pangan, dan pengelolaan air nasional untuk mulai mencicil strategi mitigasi sejak dini.