Pada 1 Juli, Bank Dunia menurunkan status Indonesia dari menengah ke atas menjadi menengah ke bawah dengan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita sebesar 3.870 dolar AS. Indonesia baru mencapai status pendapatan menengah-atas yang berharga setahun lalu dengan GNI per kapita 4.050 dolar AS, pertama kali di kisaran itu sejak 1988.
JERNIH–Sebelum Covid-19 menghantam ekonomi Malaysia, warga Kuala Lumpur Jeremy Johnson, 43, menghasilkan 7.000 ringgit (1.670 dolar AS atau sekitar Rp 23 juta ) sebulan sebagai manajer umum sebuah perusahaan kopi. Ia bahkan memiliki mobil sebagai bagian dari tunjangan pekerjaannya.
Keluarganya yang terdiri dari enam orang tertanam kuat di kelas menengah–yang di Malaysia disebut sebagai M40, karena 40 persen rumah tangga dianggap sebagai ‘pendapatan menengah’, yang didefinisikan sebagai mereka yang berpenghasilan 4.850 ringgit hingga 10.959 ringgit per bulan.
Tetapi pembatasan pergerakan yang memaksa orang untuk bekerja dari rumah dan pengeluaran yang terus hati-hati dari banyak konsumen memukul perusahaannya dengan keras. Johnson kehilangan pekerjaannya pada Agustus tahun lalu. Karena dia adalah satu-satunya pencari nafkah, satu perubahan itu menyapu keluarganya ke dalam kelompok berpenghasilan rendah. Dia tidak dapat mengakses bantuan pemerintah dan bergantung pada bantuan dari keluarga dan teman-temannya segereja.
Johnson mengatakan, bahkan ketika dia bekerja, sulit untuk menghemat uang, karena dia memiliki empat anak berusia delapan hingga 14 tahun, dan membayar hipotek bulanan 2.500 ringgit untuk rumah keluarganya.
“Saya sudah berjuang keras,” katanya.
Bagi Ramli Ismail, ayah empat anak, kehidupan juga berubah dalam satu tahun terakhir. Ramli mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dosen senior secara sukarela, sebagai pengganti PHK, ketika universitas swasta tempatnya bekerja ingin memangkas tenaga kerjanya. Satu-satunya pencari nafkah untuk keluarga yang terdiri dari enam orang itu berubah. Dari bisa makan di luar sesering yang dia suka, menjadi berjuang untuk membayar hipotek bulanan 3.000 ringgit, membayar utilitas dan biaya sekolah, dan memberi makan keluarga.
Di seluruh Malaysia, negara berpenduduk hampir 33 juta, ratusan ribu pekerja berpenghasilan menengah telah mengalami pemotongan gaji dan kehilangan pekerjaan, sementara perusahaan kecil dan menengah berjuang untuk tetap bertahan. Pada bulan Juni tahun ini, Dewan Tindakan Ekonomi Malaysia mengungkapkan bahwa sejak pandemi melanda, 600 ribu rumah tangga–sekitar delapan persen-– telah jatuh dari golongan berpenghasilan menengah ke golongan berpenghasilan rendah di bawah 4.849 ringgit per bulan. (Dewan menggunakan sensus Departemen Statistik Malaysia terbaru dari 7,8 juta rumah tangga pada 2019 sebagai perbandingan).
Pada saat yang sama, pengangguran meningkat dari 3,2 persen menjadi 5,3 persen.
Hal ini menyebabkan ekonom Muhammad Abdul Khalid mengumumkan di saluran berita televisi Astro Awani bahwa Malaysia telah kehilangan kelas menengahnya. “Tidak ada lagi tabungan, yang berarti Anda tidak punya modal lagi untuk diinvestasikan dalam pendidikan atau akumulasi aset. Kita akan menjadi masyarakat yang sangat tidak setara.”
Masalah yang sama sedang terjadi di Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Negara berpenduduk 276 juta jiwa itu dalam beberapa dekade terakhir ini telah menumbuhkan kelas menengahnya menjadi 115 juta orang, yang dikatakan laporan Bank Dunia yang terbit Januari lalu,”… memperluas kelompok ini adalah “penting untuk membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong status negara ini ke negara berpenghasilan tinggi.”
Namun pada tahun lalu, tingkat pengangguran Indonesia telah meningkat menjadi lebih dari tujuh persen dari sebelumnya 4,9 persen. Sementara tidak ada statistik resmi tentang berapa banyak yang jatuh dari kelas menengah, Asep Suryahadi, peneliti senior lembaga penelitian yang berpusat di Jakarta, SMERU, mengatakan, kelas menengah menanggung beban terbesar dari kontraksi ekonomi Indonesia sebesar 2,07 persen tahun lalu. Orang-orang ini, katanya, “telah keluar dari kemiskinan tetapi belum mencapai keamanan ekonomi penuh”.
Pada 1 Juli, Bank Dunia menurunkan status Indonesia dari menengah ke atas menjadi menengah ke bawah dengan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita sebesar 3.870 dolar AS. Indonesia baru mencapai status pendapatan menengah-atas yang berharga setahun lalu dengan GNI per kapita 4.050 dolar AS, pertama kali di kisaran itu sejak 1988.
Para ekonom mengatakan erosi kelas menengah adalah masalah, karena mereka adalah tulang punggung ekonomi dan masyarakat yang sehat.
Walter Theseira, seorang ekonom di Singapore University of Social Sciences, menjelaskan bahwa satu teori adalah bahwa kelas menengah mengkonsumsi barang dan jasa dan mendukung institusi politik dan ekonomi yang inklusif, yang pada gilirannya menopang pertumbuhan ekonomi.
Konsumsi kelas menengah Indonesia, misalnya, telah tumbuh 12 persen per tahun sejak 2002, menurut Bank Dunia. Mereka adalah sumber dari hampir setengah dari total pengeluaran rumah tangga Indonesia.
Langkah mundur
Pandemi telah membatalkan keuntungan yang dicetak Asia selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1960, Bank Pembangunan Asia melacak 10 ekonomi Asia sebagai negara berpenghasilan sangat rendah atau berpenghasilan rendah. Tetapi pada tahun 2014, sembilan di antaranya dianggap sebagai ekonomi berpenghasilan menengah. Menurut Brookings Institute, sekitar dua miliar orang Asia adalah anggota kelas menengah, tahun lalu.
Sementara pekerja berpenghasilan rendah paling terpengaruh oleh kontraksi ekonomi tahun lalu, ekonom OCBC Bank, Wellian Wiranto, mengatakan masalah bagi kelas menengah adalah kurangnya bantuan jika mereka kehilangan pekerjaan. “Mereka mungkin tidak langsung menjadi sasaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang ditawarkan oleh pihak berwenang,” katanya.
Di Malaysia, misalnya, bantuan pemerintah seperti Bantuan Prihatin Rakyat-– 4,9 miliar ringgit kekuatan fiskal yang dibagikan sebagai bantuan tunai karena pandemi – tersedia untuk pekerja berpenghasilan rendah. Rumah tangga dengan lebih dari dua anak yang berpenghasilan kurang dari 2.500 ringgit sebulan berhak atas 1.800 ringgit, dibagi menjadi tiga pembayaran.
Namun, ini didasarkan pada pengembalian pajak dari tahun sebelumnya, sehingga pekerja seperti Johnson, yang sebelumnya digolongkan sebagai berpenghasilan menengah tetapi baru-baru ini kehilangan pekerjaan, tidak memenuhi syarat.
Sementara bantuan khusus Covid-19 yang baru-baru ini diumumkan memang mencakup keluarga berpenghasilan menengah, bantuan itu hanya memberikan pembayaran 250 ringgit satu kali.
Itu tidak banyak untuk seseorang seperti Johnson. Untungnya, keluarga dan teman-teman gerejanya telah mengumpulkan 15.000 ringgit baginya untuk memulai sebuah kafe. Tetapi kafe saat ini tidak dapat menghasilkan uang karena penguncian ketiga Malaysia.
Mantan Ketua Khazanah Research Institute, Nungsari Ahmad Radhi mengatakan bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan tidak mendapatkan bantuan pemerintah meskipun harus melunasi pinjaman dan hipotek.
Sebelum diberhentikan dari pekerjaannya, Dian Setyaningsih – yang biasa menulis buku pelajaran sekolah di Kabupaten Klaten, Provinsi Yogyakarta, Indonesia – mampu membayar semuanya “tanpa khawatir”.
Dian, 35, mampu berinvestasi dan membeli perhiasan dengan gaji bulanannya sebesar Rp 2,5 juta (171 dolar AS)–hanya Rp 500.000 di atas upah minimum di Klaten. Namun dia kehilangan pekerjaannya pada Juni tahun lalu, lalu memasukkan tabungannya ke dalam bisnis online menjual churros. Bisnisnya mandek dan Dian harus meminjam uang dari teman-temannya. Dia telah menjual investasinya dan menggadaikan perhiasannya. Dia juga telah bercerai dari suaminya dan pindah ke rumah orang tuanya.
Michael Forster, seorang ekonom di OECD, mengatakan orang-orang seperti Dian yang melikuidasi aset mereka, adalah mengkhawatirkan, terutama jika mereka adalah orang tua. “Mereka juga akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berinvestasi pada anak-anak mereka, dan ini adalah poin terpenting, karena jika anak-anak hari ini tidak dapat memulai dengan baik, sangat, sangat sulit untuk membalikkan situasi ini dalam 10 tahun,” katanya.
Forster mengatakan, beberapa orang tua mungkin harus memilih satu dari tiga anak untuk dikirim ke universitas. “Apa yang saya katakan adalah bahwa efek jangka panjang yang berisiko bagi kaum muda adalah kekhawatiran yang jauh lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Nadia Jalil, Regional Head of CIMB Group Economics and Market Analysis, khawatir dengan skema pensiun negara Malaysia. Pemerintah telah mengizinkan penarikan dari Dana Penyedia Karyawan untuk bantuan keuangan selama pandemi. Tetapi dengan 6,3 juta dari 15 juta deposan yang memiliki tabungan pensiun kurang dari 10.000 ringgit, Nadia mengatakan penarikan saat ini dapat menciptakan krisis pensiun 10 tahun ke depan. Pasalnya, sebagian besar deposan berada dalam kelompok berpenghasilan menengah dan banyak yang telah kehabisan tabungan mereka.
“Anda bayangkan seseorang yang telah bekerja selama 20 tahun, memiliki kurang dari 10.000 ringgit dan mereka akan pensiun. Mereka hanya memiliki 10.000 ringgit untuk pensiun, itu krisis,” katanya.
Bahayanya beragam: di luar dampak pada individu, keluarga dan ekonomi, kelas menengah yang menyusut juga dapat menyebabkan fragmentasi sosial.
Donghyun Park, ekonom utama di Asian Development Bank, mengatakan kelas menengah cenderung menjadi landasan moral, politik, sosial dan ekonomi dan landasan bagi sebagian besar negara. Jika negara-negara kehilangan kelas menengah mereka, pemilih yang kecewa dapat ditangkap oleh politisi yang mengejar kebijakan populis, “disertai dengan pencurian besar-besaran sumber daya publik, menjerembankan ekonomi ke bawah”.
Pemilihan Donald Trump 2016 sebagai presiden Amerika Serikat, misalnya, sering dikaitkan dengan seruannya yang menghasut dan populis kepada pemilih kelas pekerja yang kecewa, menyalahkan orang Hispanik dan imigran atas kesengsaraan ekonomi negara itu.
Yang bisa dilakukan
Untuk menyelamatkan situasi, intervensi pemerintah harus lebih dari sekadar mencegah kemiskinan hingga berinvestasi di masa depan masyarakat, kata Forster dari OECD. Baik dia maupun Park mengatakan jaring pengaman sosial itu penting.
Forster berkata: “Pemerintah berpikir dalam istilah pemerintah–empat tahun, lima tahun, apa pun itu. Dan sangat jarang merancang paket kebijakan untuk 20, 30 tahun ke depan.”
Apa yang akan menjadi paket berwawasan ke depan? “Untuk melindungi orang miskin dan rentan dan untuk memperkuat layanan publik dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan,” kata Park.
Theseira, dari Singapore University of Social Sciences, mengatakan pemerintah perlu memastikan “sebanyak mungkin orang” memiliki akses ke pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang baik, sehingga mereka memiliki kemampuan finansial untuk berinvestasi dalam keluarga dan aset mereka.
Nungsari mengatakan pemerintah seperti Malaysia harus mengambil lebih banyak utang untuk mengatasi kelas menengah melalui pandemi. “Kita benar-benar dapat meminjam 30 miliar hingga 40 miliar ringgit lagi,” katanya, seraya mengatakan pemerintah menerapkan disiplin fiskal “terlalu banyak” dan memiliki “cakrawala pendek”. “40 miliar ringgit tidak akan pergi ke tempat lain, orang akan membelanjakannya. Itu akan menghasilkan pengeluaran dalam perekonomian,”katanya.
Muhammad menyarankan bahwa pembayaran bulanan sebesar 1.500 ringgit harus dilakukan kepada pekerja berpenghasilan rendah dan menengah, setidaknya selama tiga bulan.
Wiranto dari OCBC mengatakan, tantangan jangka pendek adalah menghadapi gelombang virus yang terus berlanjut yang membuat rencana bisnis untuk dibuka kembali. Dia memperkirakan ekonomi akan berada pada pijakan yang lebih stabil pada akhir tahun karena vaksinasi meningkat.
Namun Park mengatakan pukulan ke kelas menengah itu hanya sementara. “Pertumbuhan ekonomi Asia diperkirakan akan bangkit kembali dengan kuat tahun ini, dan kami berharap pertumbuhan kelas menengah yang cepat akan berlanjut,” katanya.
“Pertumbuhan Asia telah dan akan terus inklusif secara luas, yang berarti bahwa buahnya telah menguntungkan populasi yang lebih luas daripada elit kecil yang terhubung secara politik.”
Forster mengatakan masih ada waktu untuk bertindak. “Ini belum terlambat, tentu saja tidak. Butuh kemauan politik, itu saja,” katanya. [South China Morning Post, edisi This Week in Asia]
