Jakarta – Jika lockdown dan pembatasan sosial berlangsung selama 6 bulan secara global, diprediksikan ada 47 juta perempuan terancam tidak mendapat akses kontrasepsi modern. Akibatnya, ada tambahan 7 juta angka Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD). Karena itu masa New Normal setelah meredanya pandemi harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali pelayanan KB.
“Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap program Family Planning secara global,” ungkap Dr dr Melania Hidayati, MPH, Assistant Representative UNFPA, Dana PBB untuk Kegiatan Kependudukan, saat webinar “Urgensi Pelayanan KB pada Masa New Normal”, yang digelar BKKBN, IBI, dan UNFPA, bersama DKT Indonesia, di Jakarta, kemarin.
Sementara Citra Ayu Mustika, pemerhati kesehatan ibu dan anak yang dikenal dengan nama akun @ovevelove di Instagram mengaku sempat melakukan survey sederhana di kalangan followers-nya beberapa hari sebelum webinar berlangsung.
“Dari kalangan followers saya saja, 1.123 orang mengaku positif hamil di masa pandemi ini. Padahal, tanpa pandemic saja, risiko kesehatan ibu dan anak untuk kehamilan tidak terencana itu sangat berbahaya. Juga terkait dengan ASI, karena kebetulan saya concern dengan hal ini. Kalau jarak kehamilan tidak diatur, anakanak terancam tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup dari ASI”, kata Citra.
Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terbaru menyebutkan, dibanding 2019 lalu, terjadi penurunan sebanyak 1.179.467 pelayanan KB selama Januari-April 2020. BKKBN juga mengungkapkan terjadinya penurunan drastis penggunaan kontrasepsi pada Maret 2020 dibandingkan Februari 2020. Penggunaan berbagai alat kontrasepsi di seluruh Indonesia pada periode itu mengalami penurunan 35% sampai 47%, yang bisa berimbas pada meningkatnya jumlah kehamilan tidak direncanakan sebesar 15% pada 2021.
“Peningkatan angka kehamilan apalagi yang tidak direncanakan akan menimbulkan masalah bagi keluarga di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu dan tantangan bagi pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Karena itu, masa New Normal setelah meredanya pandemi menjadi momentum bagi BKKBN dan para pemangku kepentingan lainnya untuk kembali menggencarkan pelaksanaan Program KB dengan mendorong bidan dan dokter membuka kembali layanan KB serta mendorong masyarakat untuk tidak ragu mengakses layanan KB dan terus memakai alat kontrasepsi,” kata Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).
Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dr. Emi Nurdjasmi, M.Kes menambahkan, bidan menghadapi tantangan besar dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi selama masa pandemi, terutama karena perempuan hamil mengalami perubahan kekebalan tubuh sehingga lebih rentan terhadap paparan Covid-19. Karena itu, pemberian layanan kesehatan reproduksi oleh bidan di masa pandemic maupun New Normal harus benar-benar memperhatikan standar keamanan.
“Sebagai tenaga kesehatan paling depan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bidan memegang peranan penting dalam mendukung kesehatan reproduksi dari aspek membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi hingga memberikan layanan KB. Di masa New Normal, sangat penting untuk memastikan bahwa bidan bisa terus melanjutkan pemberian layanan kesehatan reproduksi termasuk pemasangan alat kontrasepsi secara aman, baik bagi bidan maupun pasien,” kata Emi.
Sedangkan Aditya A Putra, Head of Strategic Planning DKT Indonesia mengungkapkan, pelayanan KB di masa new normal harus segera digalakkan untuk mengantisipasi terjadinya ledakan kehamilan tidak direncanakan.
“Memastikan keberlangsungan program KB berarti menjamin hak-hak bagi perempuan Indonesia untuk mendapatkan informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi. Selain itu, layanan KB bisa juga berperan melakukan sosialisasi kepada pasangan usia subur dan juga remaja mengenai bagaimana menjaga kesehatan reproduksi di tengah ancaman pandemi dan selama masa New Normal,” ungkap Aditya. [*]
