Dan perlu juga diketahui kalau kini, Dirjen Pajak bisa mengakses ke semua lembaga baik keuangan maupun non keuangan guna mendapatkan informasi soal wajib pajak. Selain itu, dalam sistem pertukaran data perpajakan antar negara, Indonesia juga sudah mengantongi hak akses.
JERNIH-Diam-diam, ternyata Menteri Keuangan Sri Mulyani menaruh perhatian besar terhadap beberapa orang yang disebut sebagai crazy rich. Tapi, dia tidak sedang tertarik untuk ikut-ikutan trading macam yang disodorkan Indra Kenz atau Doni Salmanan.
Dia senang para crazy rich ini memamerkan kekayaan di media sosialnya. Sebab berarti, memudahkan pekerjaan petugas Dirjen Pajak Kemenkeu untuk menagih kewajiban pajak kepada orang-orang kaya tersebut.
“Kami senang kalau di medsos ada yang pamer mengenai account number, ‘account saya yang paling gede’. Begitu ada yang pamer ‘saya punya beberapa miliar’, salah satu petugas pajak kami bilang ‘ya nanti kita datangilah’,” katanya.
Dengan memantau orang-orang yang pamer harta, berarti upaya menjaga kepercayaan masyarakat bahwa negara melakukan pemungutan pajak dengan adil, dia bilang lebih maksimal dilakukan.
“Masyarakat kita akan percaya kepada pemerintah kalau dia tahu diperlakukan adil dan uang pajaknya kembali lagi, bukannya dikantongi atau ditaruh di belakang kantor saya, (tapi uang pajak) digunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan raya, bangun irigasi,” kata Sri Mulyani.
Sri sebagai bendahara negara juga bilang kalau pihaknya tak cuma mengamati para crazy rich, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang suka memamerkan kekayaannya di media sosial mulai dari saldo rekening, pemberian hadiah mewah, sampai soal penerimaan fasilitas perusahaan yang terbilang mewah.
Dia bilang, fenomena ini justru memudahkan petugas pajak untuk memastikan orang-orang ini sudah bayar pajak atau belum.
“Sekarang ini ada juga kan di media sosial anak-anak yang baru umur 2 tahun sudah dikasih hadiah pesawat, bukan pesawat-pesawatan ya, tapi pesawat beneran sama orang tuanya,” katanya menyebutkan.
“Jadi memang di Indonesia kan ada yang crazy rich, ada yang dia mendapatkan fasilitas dari perusahaannya itu memang luar biasa besar. Itulah yang sekarang dimasukkan dalam perhitungan perpajakan, itu yang disebut aspek keadilan,” ujarnya melanjutkan.
Dan perlu juga diketahui kalau kini, Dirjen Pajak bisa mengakses ke semua lembaga baik keuangan maupun non keuangan guna mendapatkan informasi soal wajib pajak. Selain itu, dalam sistem pertukaran data perpajakan antar negara, Indonesia juga sudah mengantongi hak akses.
Makanya, Sri berani memastikan kalau data perpajakan yang kini dikantongi Direktorat Jenderal Pajak, semakin lengkap. Baik itu soal data harta di dalam atau pun di luar negeri.
“Jadi, engga pamer saja bisa diketahui apalagi yang pamer,” kata dia lagi.[]
