Polri telah menerbitkan perintah secara khusus yang tertuang dalam Surat Telegram tentang Netralitas Anggota Polri sejak perhelatan Pilkada serentak 2020.
JERNIH-Konflik internal Partai Demokrat memasuki babak baru ketika Politikus Demokrat Benny K Harman, membuat unggahan di media sosial menyenggol institusi kepolisian.
Dalam postingannya di media sosial, Benny menyebut jika para intel polisi mengancam kader Partai Demokrat di daerah untuk mengakui dan mengikuti Partai Demokrat versi Moeldoko.
Markas Besar Kepolisia segera menanggapi isu tersebut dengan menegaskan, jika tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diamanatkan UU 2/2002 bertugas untuk memelihara dan memastikan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat terjaga.
“Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara Kamtibmas,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta, pada Rabu (10/3/2021).
Dijelaskan Argo, bahwa pimpinan Polri sejak perhelatan Pilkada serentak 2020 telah menerbitkan perintah secara khusus yang tertuang dalam Surat Telegram tentang Netralitas Anggota Polri.
Argo menegaskan, pimpinan polri akan menindak tegas personel yang melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan, tindakan tegas tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima anggota. Untuk itu polri meminta waktu untuk mengumpulkan berbagai informsai dan bukti.
“Kami cek dulu kebenarannya,” kata Argo.
Polri bahkan memiliki pengawas internal untuk mengawasi seluruh personel Polri agar bertindak netral dalam seluruh tahapan pilkada. Dalam melakukan pengawasan tersebut polri terbuka menerima informasi masyarakat, jika mereka menemukan ada anggota polri yang tidak netral.
Terkait cuitan Beny, Argo berjanji akan melakukan pengecekan kebenaran berita bahwa aparat kepolisian melakukan intimidasi terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah yang memaksa mereka mengakui kepengurusan Moeldoko.
Kemarin, anggota DPR RI, Benny K Harman mengunggah keresahan kader Partai Demokrat di daerah karena mendapat I timidasi dari apparat polres,
“Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!,” tulis Benny K Harman dikutip dari akun Twitternya, Selasa (9/3/2021). (tvl)
