JAKARTA-Polri menyatakan siap mendukung penerapan tatanan kehidupan normal baru atau fase new normal, meskipun kebijakan tersebut belum diputuskan pemerintah. Bukan hanya kebijakan new normal, Polri juga mendukung seluruh kebijakan pemerintah lainnya.
Hal itu disampaikan Kabaharkam Polri sekaligus Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH, MH, dalam acara Web seminar Focus Group Discussion (Webinar Series) “New Normal di Masa Pandemi Prospek dan Tantangan” yang diselenggarakan Divhumas Polri di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. Acara dibuka oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono SIK, MSi, sementara Agus Andrianto hadir sebagai narasumber mewakili Kapolri.
Baca juga: Dit Lantas Polda Sumut Buka Kembali Layanan SIM, STNK dan BPKB
“Dampak pandemi ini tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada ekonomi. Dampak ekonomi jika tidak ditangani akan merembet ke gangguan sosial. Gangguan sosial tidak bisa ditangani, nanti akan lari ke masalah keamanan. Masalah keamanan nanti bisa lari ke masalah politik sehingga stabilitas negara kita terganggu,” kata Agus Andrianto menjelaskan rentetan permasalahan yang dapat terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19.
Konsep new normal, kata Agus Andrianto, merupakan salah satu pilihan atau salah satu exit strategy akan diterapkan pemerintah agar masyarakat tetap produktif di tengah pandemic Covid-19 namun teteap aman dari penularan Covid-19.
Agus Andrianto menjelaskan bahwa saat ini seluruh kementerian dan lembaga tengah menyusun protokol kesehatan yang sesuai dengan tatanan kehidupan baru di tengah pandemic sesuai perintah Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Polda Metro Jaya Buka Kembali Layanan Perpanjangan SIM
“[Protokol kesehatan itu] yang bisa dijadikan dasar dalam upaya mendisiplinkan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan tatanan normal baru, sebagai acuan kami bertindak di lapangan,” kata Agus Andrianto.
Polri sendiri, lanjut Agus Andrianto, telah mengingatkan internal Polisi agar seluruh jajaran kepolisian mengutamakan tindakan humanis, edukatif, persuasif, dan menghindari tindakan kontraproduktif dalam menjalankan tugas.
“Petugas Polri dalam melakukan penindakan agar betul-betul menggunakan hati nurani dan akal sehatnya,” kata Agus Andrianto.
Narasumber lain yang hadil dalam FDG sebagai narasumber Kepala Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Ir Bernadus Wisnu Widjaja MSc, Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia, Ir Handaka Sentosa, dan Deputi Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Bidang Polhuhankam, Jaleswari Pramodhawardani.
(tvl)
