MK memutuskan dalam jangka waktu maksimal dua tahun, para wamen yang merangkap komisaris mundur, dan fokus pada tugasnya di kementerian.
JERNIH-Pada 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan. Hal itu tertuang dalam putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Wakil menteri dilarang rangkap jabatan di perusahaan BUMN, BUMD hingga perusahaan swasta.
Dalam putusan tersebut, jangka waktu yang diberikan MK maksimal dua tahun, agar para wamen yang merangkap komisaris mundur, dan fokus pada tugasnya di kementerian.
Sebelumnya Viktor, pendiri Pinter Hukum Ilhan Fariduz Zaman dan aktivis hukum A. Fahrur Rozi mengajukan permohonan uji materi Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara serta Pasal 27B dan Pasal 56B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Pemohon uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan pokok permohonan meminta wakil menteri (wamen) dilarang rangkap jabatan semakin bertambah jumlahnya.
Teranyar, advokat Viktor Santoso Tandiasa juga mendaftarkan permohonannya ke MK yang meminta MK melarang wamen rangkap jabatan secara eksplisit pada amar putusan, bukan hanya di dalam pertimbangan hukum.
Berikut daftar 28 wamen yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN:
1. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2.Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
3. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
4. Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
6. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
7. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
8. Wakil Menteri UMKM, Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
9. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
10. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
11. Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
12. Wakil Menteri Perhubungan, Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
13. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
14. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
15. Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
16. Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
17. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
18. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
19. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI, Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
20. Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
21. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
22. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
23. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
24. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan – Komisaris PT Citilink Indonesia
25. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI)
26. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS)
27. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
28. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. (tvl)
