Kemenkumham telah melakukan tiga hal, yaitu menyapa langsung para ASN nya, mengembangkan telemedisin dan mengeluarkan kembali Surat Edaran pengetatan Protokol.
JERNIH – Sebanyak 1.155 aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) positif terpapar Omicron. Kemenkumham juga telah mengembangkan layanan telemedisin di tiap wilayah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan, pihaknya telah melakukan tiga hal, yaitu menyapa langsung para ASN nya, mengembangkan telemedisin dan mengeluarkan kembali Surat Edaran pengetatan Protokol.
“Saya menyampaikan rasa simpati kepada para rekan-rekan yang positif terpapar Covid-19, semoga semuanya cepat pulih kembali dan diberi kekuatan serta kesehatan seperti sedia kala oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Andap, Jumat (11/2/2022).
Andap memberikan sejumlah tips agar ASN yang terpapar Omicron dapat segera sembuh. Dalam menghadapi Covid-19 ini, andap minta agar seluruh ASN Kemenkumham, khususnya yang sakit untuk menerapkan tiga hal yaitu optimis sembuh, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan berdoa kepada Tuhan. “Optimis, disiplin dan berdoa pada Tuhan” tegas Andap.
Apabila tiga unsur itu tertanam dalam diri setiap orang, lanjutnya, dia akan selalu kuat dan sehat. Ia juga menghimbau kepada seluruh pimpinan di lingkungan instansinya untuk memberikan perhatian dan memonitor kondisi kesehatan para pegawainya. “Saya imbau pimpinan untuk intens memonitor perkembangan pegawai yang sakit Covid-19,” pinta Sekjen.
Lanjut Andap, Kemenkumham juga telah mengembangkan layanan telemedisin di tiap wilayah. Hal itu untuk memudahkan monitoring dan penanganan kesehatan pegawai tanpa harus hadir di kantor. Pegawai yang sedang sakit dapat melakukan konsultasi dengan tim kesehatan Kemenkumham secara online dengan layanan telemedisin. “Termasuk untuk pegawai yang kondisi geografisnya relatif jauh dari pusat kesehatan,” ungkap Andap.
Kemudian untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di lingkungan kerja dan masyarakat, Sekjen telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Sekjen No. SEK-5.OT.02.02 tahun 2022 tentang Perpanjangan Ke-25 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Kemenkumham Wilayah Jawa Bali.
SE mengatur agar pegawai disiplin menerapkan protokol kesehatan dan aktif melakukan pencegahan Covid-19, termasuk menunda semua perjalanan dinas hingga 21 Februari 2022. Setiap kegiatan kunjungan fisik diganti dengan komunikasi secara daring dan menghindari kegiatan mengundang banyak orang. “Keselamatan pegawai adalah hukum yang tertinggi. Mari kita semangat untuk kembali zero case di Kemenkumham,” tutup Andap. [*]
