“Cool saja untuk Mbak Puan, karena memang era sekarang, hubungan pusat dengan daerah tidak sekaku dulu. Khususnya, zaman Orde Baru,” ujar Mardani.
JERNIH-Sudah dua hari ini, Ketua DPR RI Puan Maharani sedang uring-uringan. Soalnya, ketika dia berkunjung ke sebuah daerah, ada Gubernur yang tak menyambut kedatangannya. Berbeda sekali saat ketua lembaga perwakilan rakyat ke 23 ini datang ke Manado, Sulawesi Utara. Sambutan begitu hangatnya disampaikan tuan rumah.
Bukan hanya sambutan hangat, diurus segala keperluan, Puan pun dielu-elukan dengan teriakan “Puan calon Presiden 2024”.
Dalam rapat koordinasi tiga pilar PDIP di Manado, pada Rabu (9/2) lalu, Puan berkisah soal kunjungannya ke sebuah daerah yang tak disambut pemimpin di kawasan tersebut. Sang Gubernur, bahkan tak menjemputnya. Padahal, Gubernur di daerah lain bukan cuma menyambut bahkan mengurusi segala kebutuhan terkait kedatangannya.
Dari situ, dia bertanya-tanya kenapa sikap Gubernur itu seperti begitu. Padahal, dia merupakan Ketua DPR RI.
“Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok ngga bisa kaya begitu. Justru yang ngurusin saya Gubernur lain. Kenapa gitu lho, ini kan jadi pertanyaan, kok bisa gitu. Saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah ada menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23,” kata Puan menyebutkan panjang lebar.
Tentu saja, Puan kesal sebab pemimpin daerah yang dia kunjungi tidak bangga kepada dirinya.
“Kayak males-malesan. Bikin kesal,” ujarnya.
Mendengar kisah tersebut, kontan saja kader PDIP yang hadir dalam rapat koordinasi tiga pilar tersebut bersorak agar Gubernur itu diganti. Namun, Puan hanya tersenyum mendengar sorak-sorai tersebut.
Menanggapi kisah kesal Puan yang ramai diberitakan, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, menyatakan kalau tak ada aturan yang menegaskan bahwa Kepala Daerah wajib melakukan penyambutan secara khusus terhadap Ketua DPR RI yang datang ke daerahnya. Dia bilang, tugas pokok dan fungsi Gubernur adalah melayani rakyat, bukan elit.
“Jika tidak menyambut karena ada acara dengan rakyat, tidak masalah,” kata Mardani menilai.
Mardani menyebutkan, jika ada pemimpin yang meminta pelayanan berlebih mengingatkan pada era Orde Baru yang seluruh Pemerintahan di daerah dikontrol pusat. Hanya saja, setelah reformasi, model tersebut suda diganti dengan otonomi daera yang membuat hubungan pusat dan daerah tak sekaku dulu.
“Cool saja untuk Mbak Puan, karena memang era sekarang, hubungan pusat dengan daerah tidak sekaku dulu. Khususnya, zaman Orde Baru,” ujar Mardani.[]
