Tak bosan Donald Trump mengguncang tatanan dunia dengan Board of Peace. Dari Gaza hingga Ukraina, dewan ini menjanjikan keputusan cepat—sekaligus memicu ketakutan akan runtuhnya multilateralisme global.
WWW.JERNIH.CO – Pada Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan sebuah inisiatif global kontroversial bertajuk Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Tak pelak gagasan ini langsung menyita perhatian dunia karena menawarkan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik internasional—pendekatan yang sangat mencerminkan gaya diplomasi transaksional ala Trump.
Awalnya, Board of Peace digagas sebagai bagian dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza. Namun dalam pidatonya pada 22 Januari 2026, Trump memperluas mandat BoP menjadi lembaga global yang berperan dalam menangani berbagai konflik dunia.
Untuk Gaza dan kawasan Timur Tengah, BoP dirancang sebagai otoritas transisi yang mengawasi rekonstruksi pascaperang, mengelola pendanaan, serta menjamin stabilitas keamanan.
Trump bahkan menyebut BoP sebagai dewan paling “bergengsi” dan “konsekuensial” dalam sejarah, yang diisi oleh para pemimpin politik dan pelaku bisnis yang dinilai mampu mengambil keputusan cepat dan tegas.
Alternatif bagi PBB?
Meski Trump menegaskan bahwa Board of Peace akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), banyak analis menilai inisiatif ini sebagai upaya nyata untuk menyaingi, bahkan melemahkan, peran Dewan Keamanan PBB.
Trump secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap PBB yang dianggap terlalu birokratis, lamban, dan kerap terjebak veto politik negara-negara besar. Dalam logika Trump, konflik global seharusnya diselesaikan layaknya negosiasi bisnis: cepat, tegas, dan berbasis kesepakatan konkret, bukan resolusi panjang yang sulit dieksekusi.
Pendekatan ini membuat BoP sering disebut sebagai bentuk “hukum kesepakatan” yang berhadapan langsung dengan “hukum internasional” ala PBB. Bahkan, Trump sempat menyebut BoP “mungkin” dapat menggantikan peran PBB di masa depan jika terbukti lebih efektif.
Struktur Keanggotaan yang Kontroversial
Salah satu aspek paling menuai kritik adalah struktur keanggotaan Board of Peace. Negara yang menginginkan kursi permanen diwajibkan memberikan kontribusi investasi sebesar Rp16,9 triliun, sementara negara yang tidak membayar hanya bisa bergabung dengan masa jabatan terbatas, umumnya tiga tahun.
Model ini memunculkan tudingan “pay-to-play”, seolah perdamaian global bisa dibeli oleh negara yang memiliki kekuatan finansial.
BoP juga memiliki Executive Board yang diisi oleh orang-orang dekat Trump dan figur global berpengaruh, seperti Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta Presiden Bank Dunia Ajay Banga.
Hingga kini, sekitar 35 negara dikabarkan telah bergabung atau menyatakan komitmen, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Hungaria, Argentina, Kazakhstan, dan Vietnam. Indonesia sendiri disebut masih mengkaji secara mendalam mandat dan implikasi politik dewan ini.
Dukungan dan Penolakan Global
Peluncuran Board of Peace memecah respons dunia internasional. Negara dan tokoh yang mendukung umumnya melihat BoP sebagai solusi pragmatis terhadap kebuntuan diplomasi global. Israel, misalnya, menyatakan dukungan penuh karena BoP diisi tokoh-tokoh yang dinilai pro terhadap kepentingannya.
Arab Saudi dan UEA melihat dewan ini sebagai sarana stabilisasi kawasan sekaligus peluang ekonomi dalam proyek rekonstruksi. Sementara itu, pemimpin seperti Viktor Orbán di Hungaria dan Javier Milei di Argentina mendukung BoP karena kedekatan ideologis dengan Trump.
Namun, penolakan datang tak kalah keras. Prancis menjadi salah satu penentang paling vokal, dengan Presiden Emmanuel Macron menilai BoP merusak tatanan multilateralisme dan hukum internasional.
Ketegangan bahkan meningkat ketika Trump merespons sikap Prancis dengan ancaman tarif impor anggur hingga 200 persen. Uni Eropa secara umum bersikap skeptis, sementara China secara tegas menolak gagasan BoP sebagai pengganti PBB.
Negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia juga menolak bergabung karena khawatir peran multilateralisme global semakin tergerus.
PBB sendiri mengambil posisi hati-hati. Sekretariat PBB menegaskan bahwa keterlibatan mereka dengan BoP hanya terbatas pada kerangka resolusi yang sudah ada, khususnya terkait transisi di Gaza, dan tidak mengakui BoP sebagai mekanisme keamanan global yang sah.
Board of Peace adalah cerminan nyata kebijakan luar negeri “America First” yang diformalkan menjadi institusi internasional. Dengan menempatkan kekuatan ekonomi, figur kuat, dan kesepakatan cepat di atas prosedur diplomatik tradisional, Trump berupaya mendefinisikan ulang cara dunia menyelesaikan konflik.
Bagi pendukungnya, BoP adalah solusi realistis atas kebuntuan global. Namun bagi para pengkritiknya, dewan ini berpotensi menciptakan tatanan dunia baru yang elitis, transaksional, dan melemahkan hukum internasional yang telah dibangun selama puluhan tahun.(*)
BACA JUGA: Indonesia Bersama Beberapa Negara Islam Bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza Buatan Trump
