Anthony Scaramucci, mantan Direktur Komunikasi Gedung Putih membeberkan bagaimana Donald Trump mengabaikan kedaulatan negara lain demi keuntungan pribadi dan ambisi mengontrol pasar energi global.
WWW.JERNIH.CO – Penangkapan mendadak diktator Venezuela, Nicolás Maduro, oleh militer Amerika Serikat pada awal Januari lalu mengejutkan dunia. Meski pemerintah secara resmi berdalih bahwa operasi tersebut adalah upaya pemberantasan “narkoterorisme,” mantan Direktur Komunikasi Gedung Putih, Anthony Scaramucci, mengungkapkan sudut pandang yang jauh berbeda.
Scaramucci menegaskan bahwa langkah ekstrem Donald Trump sama sekali tidak didasari oleh isu keamanan nasional, melainkan ambisi ekonomi dan keuntungan pribadi.
Menurutnya, alasan utama Trump mengejar Maduro adalah cadangan minyak Venezuela yang masif. Ia mengklaim bahwa Trump terobsesi untuk menggabungkan cadangan minyak Amerika Utara dengan Venezuela guna mengontrol pasar global.
“Seseorang memberikan bisikan kepada Trump—karena dia adalah penganut teori konspirasi yang hebat—bahwa jika AS menguasai cadangan minyak Venezuela yang mencapai 300 miliar barel, maka AS dan sekutunya akan memegang 50 persen cadangan dunia,” ujar Scaramucci.
Strategi ini, menurutnya, dirancang untuk dua hal, yakni untuk melumpuhkan Rusi, dengan menggunakan dominasi pasokan minyak untuk menekan ekonomi Rusia (eks-Uni Soviet). Kedua, guna menekan Timur Tengah lewat cara mengubah peta geo-strategis global dengan mengurangi ketergantungan pada aktor asing.
Bahkan dengan tegas Scaramucci menyebut keputusan Trump tersebut adalah bentuk imperialisme baru. “Itu memang imperialisme. Itulah yang sedang dia lakukan,” tandasnya.
BACA JUGA: Trump Bangga Abaikan Hukum Internasional, Kembali ke Zaman Imperialisme
Scaramucci tidak menampik bahwa rezim Maduro memang bermasalah dengan perdagangan narkoba dan pelatihan teroris. Namun, ia menyoroti perbedaan mendasar antara Trump dan para pendahulunya dalam menangani isu tersebut.
Presiden-presiden sebelumnya, menurut Scaramucci, tetap menghormati integritas kedaulatan negara lain dan lebih memilih jalur sanksi daripada intervensi militer langsung. Trump, sebaliknya, lebih memprioritaskan “uang” di atas aturan internasional.
“Saya seorang realis, tetapi saya akan katakan bahwa ini adalah langkah yang salah. Saya rasa Harris, Biden, atau bahkan George W. Bush tidak akan pernah menyetujui operasi (penculikan) seperti ini,” tambahnya.
Langkah Trump ini sebenarnya memicu perpecahan di kalangan pendukung “America First”. Sebagian loyalis Partai Republik mulai menggerutu karena Trump dianggap mengingkari janji untuk tidak terlibat dalam “perang abadi” di luar negeri.
Meski begitu, Scaramucci pesimis bahwa hal ini akan menggoyahkan basis pemilih inti Trump. Ia menilai para pendukung setia Trump cenderung menutup mata terhadap janji-janji yang dilanggar—mulai dari isu kebijakan luar negeri hingga transparansi dokumen sensitif seperti berkas Epstein.
Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait pernyataan Scaramucci. Namun, juru bicara Kush Desai sebelumnya sempat melontarkan kritik tajam kepada Scaramucci, menyebutnya hanya sedang mencari panggung agar tetap dianggap relevan oleh media.
Terlepas dari perdebatan motifnya, Trump sendiri secara terbuka menyatakan dalam konferensi pers bahwa ia berencana membawa perusahaan minyak terbesar AS ke Venezuela untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan mulai menghasilkan keuntungan bagi negara.(*)
BACA JUGA: Mengintip Kemungkinan Pembalasan China Akibat Pencaplokan Venezuela oleh AS
