SolilokuiVeritas

Catatan Bagi Ketua Partai dan Kepala Daerah: Di Balik kesuksesan Elektabilitas Dedi Mulyadi

Berbeda dari RK yang urban dan Jokowi yang nasional-birokratis, konten KDM (terutama di YouTube harian) sepenuhnya mengadopsi format Reality Show berbasis budaya lokal. Karakter Konten: Sangat melodramatis, emosional, dan teatrikal. Kamera menyoroti KDM yang turun ke sawah, menangis bersama warga miskin, melunasi utang orang di jalan, atau menyelesaikan konflik keluarga di pedesaan. Di sini, KDM bertindak sebagai problem solver instan tanpa jarak.

Oleh     :  Kurnia Fajar*

JERNIH–Dedi Mulyadi atau sering disapa secara singkat KDM, adalah sebuah contoh kesuksesan seorang Politisi, dalam Pilgub 2024 lalu KDM berhasil menang dengan persentase kemenangan yang mutlak dan meyakinkan sebesar 62,22% (Meraih 14.130.192 suara dari total suara sah). Bandingkan dengan pendahulunya:

Ridwan Kamil (Pilgub 2018): 32,88% (Meraih 7.226.254 suara dari total suara sah). Lalu

Ahmad Heryawan (Pilgub 2008): 34,55% (Meraih 6.217.557 suara dari total suara sah).

Terlihat dinamika yang menarik, di mana pada tahun 2008 dan 2018 pemenang unggul tipis karena jumlah paslon yang bersaing ketat cukup banyak, Kira-kira mengapa kemenangan Dedi Mulyadi begitu mutlak di Provinsi Jawa Barat yang cukup dikenal sebagai provinsi yang umat Islam-nya sangat puritan? Antiklimaks dengan citra KDM yang mengambil posisi sebagai budayawan.

Tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi (KDM) di Jawa Barat—bahkan hingga membawanya memenangkan Pilgub Jabar dengan angka survei yang sempat menyentuh di atas 70%—bukanlah fenomena instan. Jika dibedah secara sosiologis dan strategi komunikasi politik, ada beberapa faktor utama mengapa basis massanya di tanah Pasundan sangat kokoh:

1. Strategi “Kemanusiaan Berbentuk Konten” (Social Media Amplification)

KDM berhasil mengubah vlog dan media sosial (terutama YouTube lewat kanal Lembur Pakuan) dari sekadar media narsis menjadi alat pemasaran politik yang menyentuh ranah afektif.

​Setiap hari ia mengunggah konten turun langsung membantu rakyat kecil, menyelesaikan sengketa warga, mengadvokasi kasus hukum kaum lemah, hingga membagikan bantuan finansial secara spontan.

Bagi masyarakat akar rumput, ini adalah bentuk komunikasi politik egaliter. Mereka melihat KDM sebagai pejabat yang tidak berjarak dan langsung mengeksekusi masalah tanpa birokrasi yang berbelit.

2. Personifikasi Budaya Sunda (Cultural Identity)

KDM sangat cerdas dalam merawat identitas budaya lokal. Penampilan ikoniknya—ikat kepala putih (totopong) dan pakaian pangsi—bukan sekadar kosmetik.

Ia memosisikan diri sebagai penjaga sekaligus pengikat nilai-nilai tradisi Priangan di tengah modernisasi.  Pendekatan ini membuat masyarakat Sunda, terutama di wilayah pedesaan (suburban dan rural), merasa memiliki ikatan emosional dan representasi kultural yang kuat pada dirinya.

3. Rekam Jejak Populisme di Purwakarta

​Fondasi elektabilitas KDM dibangun dari reputasinya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Kebijakan-kebijakannya saat itu sangat populis dan berorientasi pada kearifan lokal, seperti penataan kota berestetika Sunda, pembangunan infrastruktur pedesaan, hingga jaminan kesehatan yang mudah diakses. Keberhasilan di level lokal ini menjadi modal kepercayaan (trust) skala provinsi.

4. Investasi Sosial yang Panjang (Bukan Politisi Musiman)

​Banyak politisi baru turun ke lapangan menjelang masa pemilu. Sebaliknya, KDM sudah melakukan safari kampung, menggelar acara kebudayaan, dan mendatangi warga pelosok secara konsisten selama bertahun-tahun, baik saat menjabat di DPR RI maupun ketika berada di luar struktur pemerintahan.

​Dalam psikologi pemilih Indonesia, kehadiran fisik dan konsistensi bantuan personal jauh lebih membekas daripada baliho besar di pinggir jalan.

Kombinasi antara sentimen budaya, kehadiran digital yang masif, dan aksi nyata yang dikemas secara humanis inilah yang membuat KDM memiliki daya pikat elektoral yang sangat masif di Jawa Barat.

Sesungguhnya sebelum KDM, politisi yang gemar dan aktif di sosial media adalah Presiden RI ke 7 Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat sebelumnya Ridwan Kamil, terbukti dengan jumlah followers mereka di Instagram, Pak Jokowi memiliki 55 juta pengikut dan Kang Emil memiliki 20 juta pengikut, jika tidak terkena badai politik, rasanya pengikut Kang Emil akan terus bertambah. Berbeda dengan pak Jokowi dan Kang Emil yang memilih menjadi selebgram, KDM lebih aktif di kanal YouTube dengan jumlah subscribers 9 jutaan. Meskipun Joko Widodo (Jokowi), Ridwan Kamil (RK), dan Dedi Mulyadi (KDM) sama-sama pionir politisi yang mahir memanfaatkan konten visual, mereka memiliki perbedaan fundamental pada target audiens, psikologi narasi, dan jenis emosi yang dieksploitasi.

​Berikut adalah peta pembeda utama dari gaya “ngonten” ketiga tokoh tersebut:

1. Joko Widodo: Narasi “Kesederhanaan”

​Konten Jokowi (terutama pada era awal melejitnya vlog Blusukan dan YouTube kepresidenan) mengandalkan kekuatan kontras visual dan kejujuran momen.

​Karakter Konten: Spontan, minimalis, dan berfokus pada efisiensi kerja. Kontennya sering menampilkan momen “keterkejutan” saat menemukan masalah di lapangan (seperti sidak ke pabrik atau pelabuhan) atau vlog santai saat makan di warung sederhana bersama keluarga.

​Psikologi Pemilih: Membawa pesan bahwa “Orang biasa seperti kita juga bisa memimpin negara.” Fokusnya adalah memotong protokoler istana yang kaku.

​Target Audiens: Masyarakat umum lintas kelas (nasional) yang mendambakan sosok pemimpin yang inklusif, bersih, dan bekerja nyata tanpa retorika berat.

2. Ridwan Kamil: Narasi “Estetika Urban dan Bahasa Teknokrat”

​Ridwan Kamil menggunakan media sosial (terutama Instagram) dengan pendekatan arsitek dan urban planner. Konten RK sangat dikurasi secara visual (aesthetic).

​Karakter Konten: Mengedepankan visual yang rapi, desain infrastruktur (taman, masjid, gedung ikonik), inovasi digital, serta diselingi humor khas anak muda (pop culture dan candaan receh tentang hubungan asmara). RK memosisikan diri sebagai “arsitek kemajuan” yang modern dan progresif.

​Psikologi Pemilih: Membawa pesan kemajuan, modernitas, dan kebanggaan wilayah perkotaan (civic pride).

Target Audiens: Masyarakat urban, kelas menengah, dan generasi muda (Gen Z & Millennials) yang melek digital yang menyukai pemimpin berpendidikan tinggi, fasih berbahasa asing, dan berwawasan global.

3. Dedi Mulyadi: Narasi “Dramaturgi Kemanusiaan dan Akar Rumput” (The Local Patron)

​Berbeda dari RK yang urban dan Jokowi yang nasional-birokratis, konten KDM (terutama di YouTube harian) sepenuhnya mengadopsi format Reality Show berbasis budaya lokal.

​Karakter Konten: Sangat melodramatis, emosional, dan teatrikal. Kamera menyoroti KDM yang turun ke sawah, menangis bersama warga miskin, melunasi utang orang di jalan, atau menyelesaikan konflik keluarga di pedesaan. Di sini, KDM bertindak sebagai problem solver instan tanpa jarak.

​Psikologi Pemilih: Membawa pesan perlindungan, kearifan lokal, dan pemenuhan rasa keadilan di tingkat paling bawah (paternalistik). KDM diposisikan sebagai “Bapak” atau pengayom suku yang murah hati.

​Target Audiens: Masyarakat rural (pedesaan), suburban, kelas pekerja bawah (wong cilik), serta masyarakat adat yang merindukan figur pemimpin tradisional yang konkret hadir di hadapan mereka secara fisik.

Singkatnya: Jokowi ngonten untuk menunjukkan kesederhanaan kerja; Ridwan Kamil ngonten untuk memamerkan estetika dan kemajuan modern; sedangkan Dedi Mulyadi ngonten untuk mengeksploitasi dan mengadvokasi realitas kemanusiaan akar rumput. Lalu, pertanyaan fundamental nya adalah Apakah ada manfaat dari hal yang dilakukan oleh KDM untuk masyarakat?

Manfaat bagi politisi sudah jelas yaitu memperbesar kemungkinan kemenangan dalam pemilihan umum. Di luar kepentingan elektoral para politisi tersebut, fenomena “politik konten” yang dipelopori oleh Jokowi, Ridwan Kamil (RK), dan Dedi Mulyadi (KDM) memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat. Secara teori komunikasi politik dan pelayanan publik, manfaat bagi masyarakat dapat dibagi menjadi dua dimensi: manfaat praktis (langsung) dan manfaat edukasi-demokrasi.

Demokratisasi Akses Keadilan dan Bantuan Instan

​Sebelum era media sosial, masyarakat bawah yang mengalami ketidakadilan atau kemiskinan ekstrem harus melewati birokrasi yang berbelit-belit (dan sering kali buntu) untuk mendapatkan bantuan.

Manfaatnya: Melalui konten KDM atau sidak Jokowi, kamera berfungsi sebagai “jalan tol pelayanan publik”. Masalah menahun seperti janda tua yang kelaparan, anak putus sekolah, atau jalan rusak parah bisa selesai dalam hitungan hari bahkan jam karena viralitas konten memaksa birokrasi di bawahnya untuk langsung bekerja.

Transparansi Kinerja dan Akuntabilitas Visual

​Dulu, masyarakat hanya bisa membaca laporan kerja pemerintah dalam bentuk buku tebal berisi angka statistik yang membosankan dan sulit dipahami.

Manfaatnya: Melalui konten estetis ala Ridwan Kamil atau vlog infrastruktur Jokowi, masyarakat bisa melihat secara visual ke mana uang pajak mereka dialokasikan. Konstruksi taman kota, pembangunan masjid, atau progres jalan tol dipamerkan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi dan menikmati hasilnya secara langsung.

Penyederhanaan Birokrasi (Debirokratisasi)

​Gaya blusukan Jokowi yang didokumentasikan memicu perubahan perilaku aparatur negara di tingkat bawah. Para pejabat daerah menjadi “takut” bermalas-malasan atau melakukan pungli karena ada risiko disidak dan diviralkan. Manfaat bagi masyarakat adalah pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan menjadi relatif lebih ramah dan cepat.

Runtuhnya “Dinding Tebal” Protokoler (Egalitarianisme)

​Secara psikologis, konten-konten ini meruntuhkan persepsi bahwa pemimpin adalah mahluk sakral yang tidak tersentuh.

​Manfaatnya: Ketika masyarakat melihat presidennya ngevlog sambil makan bakso, atau gubernurnya membalas komentar kocak di Instagram, muncul perasaan setara (civic equality). Masyarakat merasa memiliki kedekatan, tidak lagi takut pada figur pemimpin, dan meningkatkan kepercayaan diri warga negara untuk bersuara.

Inklusi Digital bagi Kelas Bawah dan Pelestarian Budaya

​Melalui konten RK, anak muda kelas menengah mendapatkan ruang untuk berekspresi secara digital (misalnya pemanfaatan ruang publik seperti ruang kreatif atau taman kota).

Melalui konten KDM, masyarakat pedesaan yang sering kali terpinggirkan dari narasi kemajuan modern mendapatkan panggung. Identitas budaya lokal mereka divalidasi dan diangkat ke level nasional, menumbuhkan kembali rasa bangga (local pride) terhadap tradisi sendiri.

Sisi Dua Mata Pisau: Sebuah Catatan Kritis

Meskipun manfaatnya besar, masyarakat juga mendapatkan tantangan dari fenomena ini. Model pelayanan publik berbasis konten ini melahirkan risiko “keadilan yang tebang pilih” (selective justice).

​Artinya, masyarakat yang kebetulan masuk kamera atau viral di media sosial akan mendapatkan bantuan logistik dan keadilan yang sangat cepat. Sementara itu, jutaan warga lain yang memiliki masalah serupa di pelosok daerah—namun tidak tersorot kamera—tetap harus menghadapi sistem birokrasi yang lambat.

​Kesimpulannya: Manfaat terbesar bagi masyarakat adalah percepatan solusi dan keterbukaan informasi. Namun, tantangan ke depannya adalah bagaimana masyarakat bisa menuntut agar sistem birokrasi konvensional bisa bekerja secepat dan seefektif ketika kamera ponsel para politisi tersebut sedang menyala.

Sebagai penutup, saya mengajak para pengambil keputusan politik, baik itu Ketua Partai dan kepala daerah untuk berbenah dan mereformasi diri. Anda tidak perlu menjadi Jokowi, Ridwan kamil atau Dedi Mulyadi. Cukup menjadi diri sendiri namun dampak anda sebagai pengambil keputusan langsung dirasakan oleh warga, baik langsung maupun tidak langsung. Tabik! []

*Peneliti senior pada Jaringan Survey Independen

Back to top button