Disarmament Hamas merupakan jalan kompromistis. Senjata Hamas tidak diserahkan kepada Israel, melainkan kepada Komite Nasional Palestina, pemerintahan teknokratis yang anggotanya tidak berafiliasi dengan faksi Palestina manapun. Setelah itu rekonstruksi Gaza dimulai. Trump dengan hak veto mutlak akan mengawasi jalannya BoP di mana Nickolay Mladenov, direktur jenderalnya. Kendati Hamas telah bersedia dilucuti, Netanyahu menyambut dingin. Bahkan, saat Trump mengumumkan apa yang ia sebut sebagai peristiwa bersejarah ini, Israel justru meningkatkan serangan terhadap Gaza.
Oleh : Smith Alhadar*
JERNIH–Pada 31 Juli, Presiden AS Donald Trump mengumumkan peristiwa bersejarah ketika mengumumkan Hamas telah menyetujui perlucutan senjata (disarmament). Trump menambahkan, ia telah menghubungi PM Israel Benjamin Netanyahu yang “menyetujui” disarmament Hamas secara bertahap seiring dengan penarikan seluruh militer Israel (IDF) dari Gaza secara bertahap juga.
Namun, tak ada komentar dari Netanyahu. Sebaliknya, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, pemimpin partai koalisi kunci dalam pemerintahan ekstrem kanan Israel, menolak penarikan IDF dari enklave itu. Dengan demikian, pernyataan Trump terbungkus skeptisisme bahwa Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diluncurkannya pada Oktober tahun lalu untuk mengakhiri genosida di Gaza dapat diimplementasikan.
Dinamika Baru
BoP dibentuk untuk mengimpelemtansikan 20 point rencana Trump sebagai implementasi tahap kedua penyelesaian perang Hamas-Israel. Tahap pertama adalah Hamas mengembalikan sisa sandera Yahudi – baik yang masih hidup maupun tinggal jenazah – dengan imbalan IDF mundur hingga ke Yellow Line atau 53 persen teritori Gaza. Sesuai kesepakatan yang dimediasi AS, Mesir, Turki, dan Qatar, pada 10 Oktober 2025, Hamas telah memenuhi kewajibannya.
Namun, IDF justru meluaskan Yellow Line hingga ke 70 persen teritori Gaza. Terlebih, bertentangan dengan kesepakatan, IDF terus melancarkan genosida dan membatasi masuknya bantuan kemanusiaan internasional bagi warga Gaza yang kelaparan akibat 90 persen infrastruktur sipil telah dihancurkan IDF.
Intensitas serangan IDF di Gaza dan perluasaan Yellow Line bukan hanya bertujuan memaksa Hamas melucuti senjatanya, tapi juga memaksa warga mengungsi. Dengan kata lain, Israel juga melancarkan ethnic cleansing setelah Netanyahu gagal mencapai tujuan perangnya: menaklukkan Hamas. Penolakan disarmament oleh Hamas dijadikan preteks untuk tidak menaati kesepakatan. Padahal, isu disarmament seharusnya dibicarakan pada tahap kedua. Sikap keras Hamas mempertahankan senjatanya karena inilah satu-satunya instrumen yang dipunyai Palestina sebagai leverage vis a vis Israel dalam perjuangan mewujudkan cita-cita Palestina memiliki negara berdasarkan resolusi-resolusi DK PBB yang relevan. Otoritas Palestina (OP) di bawah Presiden Mahmoud Abbas yang memiliki legiimasi internasional tidak dapat diharapkan mewujudkan cita-cita itu. OP yang lemah, yang eksistensinya berbasis pada Kesepakatan Oslo, dilihat sebagai kolaborator Israel. Terlebih, Israel menghentikan Kesepakatan Oslo dan OP tak berdaya menghadapi Israel.
Di kancah internasional, diplomasi OP berhasil memperkuat posisi politiknya. Bahkan, sejak genosida Israel sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.100 warga Israel, kian banyak negara yang mengakui negara Palestina, termasuk sekutu penting Israel, seperti Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Iralandia, dan Norqwegia. Hamas melihat perjuangan melalui jalan diplomasi tidak cukup menghadirkan leverage untuk mengimbangi Israel. Toh, sejak Kesepakatan Oslo ditandatangani pada 1993, pembangunan pemukiman Yahudi di Yerusalem Timur dan Tepi Barat justru meluas. Yang dilakukan Israel ini bertentangan dengan Kesepakatan Oslo.
Melunaknya sikap Hamas terhadap disarmament tak lepas dari tiga faktor berikut. Pertama, agresi AS-Israel terhadap Iran sejak 28 Februari membuat isu Palestina terpinggirkan. Perang Iran melawan AS-Israel yang menciptakan krisis geopolitik dan energi global membuat komunitas internasional berpaling pada isu domestik. Perang di Lebanon makin menggerus perhatian dunia terhadap Palestina. Momentum ini dimanfaatkan Israel untuk menganiaya warga Palestina, baik di Gaza maupun di Tepi Barat. Kedua, resiliensi warga Gaza menurun. Demikian juga popularitas Hamas. Penghentian perang menjadi prioritas warga Gaza. Ketiga, dua masalah di atas, mempermudah Turki, Mesir, dan Qatar membujuk Hamas yang kini dipimpin oleh Khalil al-Hayya.
Keempat, disarmament Hamas merupakan jalan kompromistis. Senjata Hamas tidak diserahkan kepada Israel, melainkan kepada Komite Nasional Palestina, pemerintahan teknokratis yang anggotanya tidak berafiliasi dengan faksi Palestina manapun. Seiring dengan penarikan secara bertahap IDF dari Gaza, Pasukan Stabilisasi Internasional dan polisi Palestina akan menjaga keamanan Gaza. Setelah itu rekonstruksi Gaza dimulai. Trump dengan hak veto mutlak akan mengawasi jalannya BoP di mana Nickolay Mladenov, diplomat senior asal Bulgaria, adalah Direktur Jenderal-nya. Kendati Hamas telah bersedia dilucuti, Netanyahu menyambut dingin. Bahkan, saat Trump mengumumkan apa yang ia sebuat sebagai peristiwa bersejarah ini, Israel justru meningkatkan serangan terhadap Gaza.
Dus, ini merupakan pesan pembangkangan Netanyahu. Memang dari sisi politik domestik Israel yang akan menyelenggarakan pemilu pada Oktober mendatang, disarmament Hamas yang diikuti penarikan mundur IDF tidak menguntungkan Netanyahu. Mengakhiri perang tanpa Israel mencapai tujuannya berpotensi membubarkan pemerintahan karena, selain Itamar Ben-Gvir, partai pimpinan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich akan ikut mundur. Kalaupun mereka tidak mundur, Netanyahu akan kalah dalam pemilu dan pasti menghadapi pengadilan terkait isu korupsi dan suap yang melilitnya.
Visi Zionisme
Di luar isu pemilu, ada konsensus yang kuat di kalangan bangsa Israel untuk menentang two-state solution. Memang BoP tidak melibatkan entitas Palestina, tetapi banyak negara di dunia, termasuk Arab Saudi, Mesir, Turki, Pakistan, dan Qatar, serta negara-negara Barat melihat proyek ini dapat berujung pada pembentukan negara Palestina dengan teritori Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza sesuai perbatasan pra-Juni 1967. Inilah yang menjadi ketakutan Israel. Tak heran, bukan hanya Gaza yang ingin dianeksasi, tepi juga Tepi Barat, sehingga two-state solution kehilangan relevansi. Maka, belakangan ini kita menyaksikan serangan pemukim Yahudi dengan kawalan IDF terhadap warga Palestina di sana. Pemukiman ilegal baru pun dilancarkan.
Israel bahkan berencana menghilangan identitas Islam di Yerusalem Timur dengan cara membatalkan hak Yordania sebagai pengelola kompleks Masjid a-Aqsa sesuai kesepakatan perdamaian Israel-Yordania 1994. Kompleks itu akan dijadikan destinasi wisata dan tempat ibadah komunitas Yahudi, Kristen, dan Islam. Israel juga meluaskan teritori pendudukan di Suriah dan Lebanon. Semuanya diklaim sebagai tanah yang dijanjikan (promised land) kepada bangsa Yahudi. Berdasarkan Kitab Kejadian, promised land itu membentang dari Sungai Nil di Mesir sampai sisi barat Sungai Efrat di Suriah dan Irak yang mencakup juga sebagian Arab Saudi. Klaim Israel ini tentu saja absurd karena sebelum keturunan Yakub menjarah dan membakar rumah-rumah di Kanaan (Palestina) pada 1.200 SM, orang Palestina telah menetap di sana sekitar tahun 2.000 SM.
Orang Yahudi sendiri telah meninggalkan (eksodus) Palestina setelah tentara Romawi menghancurkan Yerusalem pada 70 M. Tetapi tidak ada cara lain bagi Israel untuk menjustifikasi pendudukannya di tanah Arab kecuali bersandar pada klaim biblikal yang tidak diakui norma internasional. Fakta lain, menurut Pew Research Center, 70 persen warga Israel, mayoritas Yahudi Eskanazi (migran dari Eropa Timur) adalah atheis. Dus, berdirinya negara Palestina akan membonsai gagasan Israel Raya berbasis pada Kitab Kejadian. Ketakutan dan visi Zionisme inilah yang membuat Israel bangsa yang agresif dan kejam. Ironisnya, AS dan Barat mendukung perilaku Israel yang melanggar semua konvensi PBB dan tatanan internasional berbasis hukum dengan mengorbankan bangsa lain.
Dihadapkan pada nilai-nilai yang diklaim AS dan Barat sebagai prinsip yang membentuk kebijakan luar negerinya, klaim itu justru mengungkap wajah hipokrit mereka. Mengapa kekejaman Israel dinilai sebagai upaya membela diri, sementara resistensi Palestina terhadap kolonialisme Israel sebagai tindakan terorisme? Narasi tentang Palestina, Islam, dan Arab sebagai bangsa barbarik, sub-human, dan uncivilized, dan diajarkan di sekolah-sekolah Israel, yang kemudian melahirkan generasi Ben-Gvir dan Smotrich. Narasi Israel ini diamplifikasi oleh media-media Barat pro-Israel. Narasi ini memenjarakan pandangan Barat untuk bisa menilai Israel secara kritis.
Bahkan, dalam denominasi Kristen tertentu, seperti kaum Evangelis di AS yang menjadi konstituen Trump melihat Israel sebagai chosen people (bangsa terpilih) yang berhak melenyapkan seluruh kaum Mamalek (Palestina) bersama hewan peliharaan mereka sebagaimana diperintahankan Raja Saul. Dus, apirasi Palestina memiliki negara tak dapat didamaikan dengan visi Israel Raya berbasis kitab suci. Bagi Zionisme, koeksistensi atau hidup berdampingan secara damai antara Palestina dan Israel merupakan gagasan absurd. Karena itu, Palestina sebagai bangsa harus dilenyapkan, dengan genosida sekalipun.
Tapi bagaimana mungkin sebuah bangsa yang tanahnya dirampok dan penduduknya dibinasakan diharapkan menerima takdirnya ketika seluruh bangsa di kawasan dan sebagian bangsa beradab di dunia bersimpati dan mendukung perjuangan kemerdekaannya? Israel tersandera oleh delusi yang diciptakan sendiri. Zionisme dilahirkan saat kolonialisme dan imperialisme sedang berada di puncak kejayaan.Sejak awal abad ke-18, bangsa-bangsa Barat menyerbu, menduduki, dan mengeksploitasi bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia. Dan mereka berjaya. Fakta inil memungkinkan kaum Zionis percaya bahwa mereka bisa merampas, mengusir, dan membunuh penduduk lokal tanpa hambatan.
Cita-cita yang tadinya masih di awang-awang, kini terpampang di depan mata ketika adikuasa Inggris keluar sebagai pemenang Perang Dunia I dengan berhasil meruntuhkan Khilafah Usmani dan menduduki Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris ketika itu, Arthur Balfour, langsung mendeklarasikan tanah air bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Liga Bangsa-bangsa kemudian membagi tanah Palestina untuk dua bangsa: Yahudi dan Palestina. Pada 1948 kaum Zionis memproklamirkan berdirinya Israel disertai penghancuran 530 desa Palestina dan mengusir penduduknya. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba (katastropik).
Krisis Baru
Menimbang konsensus masyarakat Israel dan rekam jejak Netanyahu yang senantiasa melanggar hukum internasional dan membangkang terhadap Trump manakala kepentingan politik pribadi khususnya dan kepentingan Israel umumnya dirasa terancam, saya skeptis disarmament Hamas akan diikuti penarikan mundur IDF. Dus, akan muncul krisis baru. Kali ini, sekali lagi, antara Trump dan Netanyahu. Sejauh ini kredibilitas Trump telah jatuh ke titik nadir akibat ketidakmampuannya menekan Netanyahu — seperti yang terlihat di Lebanon, Suriah, dan Gaza. Apakah pada momen genting ini Trump akan berlaku keras dan konsisten menghadapi Netanyahu? Misalnya, menghentikan bantuan militer kepada Israel? Pasti tidak.
Kendati populeritas Israel di AS anjlok secara signifikan, Trump masih butuh dukungan komunitas Evangelis menjelang pemilu paruh waktu AS pada 4 November. Kedua, dalam pembicaraan Trump-Netanyahu beberapa waktu lalu, keduanya sepakat melancarkan serangan kembali terhadap Iran dalam waktu dekat ini. Ketiga, Israel tetap penting sebagai proksi AS di Timteng. Namun, macetnya implementasi BoP saat Hamas telah memberi konsesi disarmament, juga berdampak pada kredibilitas Trump. Ini juga akan menciptakan krisis hubungan Trump-Arab-Islam, yang akan mendorong Arab-Islam memperkuat hubungan dengan Tiongkok guna mengurangi ketergantungan mereka pada AS.
Lebih jauh, rencana duet serangan AS-Israel yang menyasar infrastruktur sipil Iran, terutama energinya, yang dijanjikan Iran akan dibalas dengan menyerang infrastruktur sipil di kawasan akan mengeskalasi krisis hubungan AS-Timteng. Toh, yang akan dilakukan AS-Israel terhadap Iran berpotensi meredupkan peradaban monarki Teluk. Andaikan, regime change di Iran berhasil diwujudkan, kawasan Timteng akan jatuh di bawah hegemoni Israel. []
*Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)
