Dalam “The Quest” yang ditulis Daniel Yergin, digambarkan bagaimana Gorbachev meminta tolong kepada Perdana Menteri Inggris, John Major, dalam secarik kertas yang bertuliskan “Dear John, Help”. Krisis ekonomi yang berlanjut menjadi krisis kemanusiaan, di mana terjadi kelangkaan bahan makanan, telah memaksa Gorbachev untuk bertekuk lutut kepada John Major yang kala itu menjadi kepala negara-negara G7.
Oleh : Arcandra Tahar*
JERNIH–Sewaktu Joseph Stalin memimpin Uni Soviet dari tahun 1922 hingga kematiannya pada tahun 1953, beliau menghapus Kebijakan Ekonomi Baru warisan Lenin yang masih mengizinkan sedikit pasar bebas dan menggantinya dengan sistem Ekonomi Komando yang sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Semua keputusan ekonomi—apa yang diproduksi, berapa banyak, dan berapa harganya—ditentukan dari pusat oleh lembaga perencanaan negara bernama Gosplan.
Stalin meluncurkan serangkaian rencana ekonomi komprehensif berdurasi lima tahun (Piatiletka) yang fokus utamanya adalah industrialisasi besar-besaran secara kilat. Tujuannya adalah untuk mengubah Uni Soviet dari negara agraris yang tertinggal menjadi kekuatan militer dan industri dunia. Inilah pilar pertama dari sistem ekonomi Stalin.
Pilar kedua dari sistem ekonomi ini adalah bertumpu pada kolektivisasi pertanian, di mana pemerintah menyita tanah-tanah milik petani pribadi dan menggabungkannya menjadi pertanian raksasa milik negara (Kolkhoz).
Tujuan akhir dari Rencana Lima Tahun dan Kolektifisasi Pertanian memang untuk membangun autarki—yaitu sistem ekonomi yang benar-benar mandiri, terisolasi dari ketergantungan asing, atau yang kita kenal dengan istilah swasembada.
Ketika Mikhail Gorbachev terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada Maret 1985, ia mewarisi sebuah negara adidaya yang secara militer sangat ditakuti, namun secara domestik sedang berada di ambang kejatuhan. Sistem ekonomi Soviet pada dasarnya masih menggunakan struktur Ekonomi Komando (Sentralistik) warisan era Stalin, namun fungsinya sudah tidak lagi efisien.
Produksi minyak menjadi andalan pendapatan negara. Sayangnya, setahun setelah Gorbachev berkuasa, harga minyak mentah dunia anjlok drastis dari sekitar $30 per barel menjadi kurang dari $10 per barel. Kejatuhan harga minyak pada tahun 1986 adalah salah satu guncangan ekonomi terbesar dalam sejarah abad ke-20.
Kehilangan miliaran dolar AS, devisa utama yang biasanya digunakan untuk menutupi kerapuhan ekonomi Uni Soviet, menjadi katalis utama keruntuhan Uni Soviet pada 31 Desember 1991.
Dalam buku “The Quest” yang dikarang oleh Daniel Yergin, digambarkan bagaimana Gorbachev meminta tolong kepada Perdana Menteri Inggris John Major dalam secarik kertas yang bertuliskan “Dear John, Help”. Krisis ekonomi yang berlanjut menjadi krisis kemanusiaan, di mana terjadi kelangkaan bahan makanan, telah memaksa Gorbachev untuk bertekuk lutut kepada John Major yang kala itu menjadi kepala negara-negara G7.
Selain Uni Soviet, negara lain seperti Meksiko, Venezuela, dan Nigeria juga mengalami krisis utang yang mendalam karena pendapatan minyak mereka tidak cukup untuk membayar bunga bank internasional. Harga minyak yang rendah berakibat fatal bagi negara-negara yang mengandalkan minyak sebagai sumber utama devisa mereka.
Kalau harga minyak yang jatuh terlalu rendah telah meruntuhkan Uni Soviet, apakah harga minyak yang terlalu tinggi juga bisa menimbulkan krisis ekonomi bagi sebuah negara? Jawaban tentu saja iya.
Ketika orang berbicara tentang Krisis Keuangan Global 2008, sebagian besar langsung menunjuk pasar perumahan (subprime mortgage) dan runtuhnya bank investasi Lehman Brothers sebagai biang keladinya. Namun, sudut pandang yang mengkaitkan harga minyak merupakan penyebab krisis ini sering kali terlewatkan.
Para ekonom terkemuka mencatat bahwa lonjakan harga minyak mentah hingga menyentuh rekor tertinggi dalam sejarah sebesar $147.27 per barel pada 11 Juli 2008 bertindak sebagai “pukulan KO” yang mempercepat dan memperparah runtuhnya ekonomi Amerika Serikat (AS) saat itu.
Sebelum krisis pecah, dunia sedang mengalami fenomena commodity boom. Harga minyak meroket ini dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, permintaan riil yang masif, di mana pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat di negara berkembang seperti China dan India menciptakan konsumsi energi yang sangat besar, sementara kapasitas produksi minyak global saat itu sedang ketat.
Kedua, spekulasi finansial di mana pasar properti AS mulai retak pada tahun 2007 membuat banyak manajer investasi, dana pensiun, dan spekulan Wall Street menarik uang mereka dari aset properti/saham dan memindahkannya ke pasar komoditas. Minyak dijadikan instrumen lindung nilai (hedging) terhadap melemahnya mata uang dolar AS, yang justru menggembungkan harga minyak melampaui nilai fundamentalnya.
Ketika harga minyak mentah menyentuh $147.27 per barel, harga bensin di pompa bahan bakar AS melonjak drastis. Bagi masyarakat AS yang sangat bergantung pada kendaraan pribadi, hal ini memicu efek domino yang mematikan bagi sektor finansial. Uang yang seharusnya dipakai untuk membayar cicilan rumah terpaksa dialihkan untuk membeli bensin agar mereka tetap bisa berangkat kerja. Akibatnya, angka gagal bayar KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) meningkat tajam dan akhirnya meruntuhkan Lehman Brothers pada September 2008.
Dari dua cerita di atas, krisis politik di Uni Soviet dan krisis keuangan di AS, terlihat bahwa harga minyak yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup sebuah negara. Banyak negara tentu belajar dari dua krisis ini. Adalah sulit untuk memperkirakan kapan harga minyak itu naik atau turun dan berapa besarnya. Yang bisa dilakukan adalah membuat rencana aksi yang terukur sehingga kalau harga itu naik atau turun, kita sudah siap menghadapinya. Inilah yang dinamakan mitigasi risiko. Semoga bermanfaat. []
*Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
