Ketika rupiah melemah tajam, IHSG tertekan, dan investor asing keluar dari pasar saham, yang terguncang bukan hanya portofolio orang kaya. Rupiah yang melemah akan bekerja seperti pajak diam-diam yang membebani rakyat. Tidak perlu pengumuman resmi, tidak perlu rapat paripurna. Begitu nilai tukar turun, barang impor menjadi lebih mahal: gandum, kedelai, bahan baku obat, komponen elektronik, mesin industri, hingga energi.
Oleh : Prof. Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH– “Sell Indonesia” bukan sekadar istilah di pasar. Ia adalah bahasa lain dari kegelisahan akibat kehilangan kepercayaan.
Ketika rupiah melemah tajam, IHSG tertekan, dan investor asing keluar dari pasar saham, yang terguncang bukan hanya portofolio orang kaya. Yang ikut tergetar adalah harga beras impor, biaya bahan baku pabrik, cicilan utang korporasi, rasa aman kelas menengah, hingga legitimasi politik pemerintah. Di sinilah ekonomi berhenti menjadi angka dan mulai menjadi suasana batin publik.
Masalahnya perlu diletakkan secara jernih. Indonesia tidak sedang kehilangan seluruh fondasi ekonominya. BPS masih mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan. Namun, angka pertumbuhan tidak cukup bila pasar membaca kebijakan fiskal, moneter dan regulasi yang berjalan dengan pesan-pesan yang saling bertabrakan. Bank Indonesia juga menaikkan BI-Rate untuk ketiga kalinya menjadi 5,75 persen dalam satu bulan untuk memperkuat stabilisasi rupiah dan menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran. Ini bukan kepanikan biasa tentunya; ini sinyal bahwa kepercayaan sedang diuji.
Pelemahan rupiah dan kejatuhan IHSG, sekalipun sempat rebound, harus dibaca sebagai persoalan ekonomi-politik juga, bukan sekadar gejolak finansial. Bila pemerintah dan BI gagal memulihkan kredibilitas, tekanan pasar dapat berubah menjadi tekanan sosial. Inflasi impor, kenaikan biaya hidup, penundaan investasi, dan ketidakpastian kerja akan menciptakan ruang bagi kemarahan publik. Politik selalu mudah terbakar ketika dapur rumah tangga mulai terasa mahal.
Rupiah yang melemah akan bekerja seperti pajak diam-diam yang membebani rakyat. Tidak perlu pengumuman resmi, tidak perlu rapat paripurna. Begitu nilai tukar turun, barang impor menjadi lebih mahal: gandum, kedelai, bahan baku obat, komponen elektronik, mesin industri, hingga energi. Produsen mungkin menahan harga selama beberapa bulan, tetapi pada akhirnya biaya itu mengalir ke konsumen atau dipotong dari margin perusahaan. Jika margin tertekan, perusahaan menunda ekspansi, mengurangi lembur, bahkan menahan diri untuk merekrut. Di titik ini, kurs bukan lagi urusan bank sentral; ia sudah masuk ke meja makan keluarga.
IHSG yang jatuh juga bukan cuma kabar buruk bagi investor ritel. Pasar saham adalah barometer ekspektasi perekonomian yang valid. Ketika valuasi turun tajam, perusahaan menjadi lebih sulit mencari modal dengan biaya murah. Dana pensiun, asuransi, reksa dana, dan investor rumah tangga ikut merasakan penurunan nilai aset. Kelas menengah yang selama ini menjadi penyangga konsumsi mulai berhitung ulang: menunda pembelian rumah, menunda pembelian kendaraan, mengurangi liburan, atau menarik dana dari instrumen investasi. Efek psikologis ini sering kali lebih berbahaya daripada angka koreksinya, karena ekonomi modern digerakkan oleh keyakinan terhadap masa depan.
Dampak sosial-politiknya bisa berlapis. Pertama, tekanan harga membuat publik mencari pihak yang harus disalahkan. Kedua, pelemahan pasar dapat memperkuat narasi bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan keadaan. Ketiga, bila kebijakan publik dianggap tidak konsisten, kritik ekonomi cepat berubah menjadi kritik sosial-politik. Di negara demokrasi besar seperti Indonesia, legitimasi bukan hanya dibangun melalui pemilu, tetapi juga melalui kemampuan menjaga rasa aman ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah tentu saja punya argumen: Indonesia membutuhkan program besar, belanja sosial, industrialisasi, hilirisasi, dan intervensi negara untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Argumen ini sah. Negara tidak boleh menyerahkan masa depannya sepenuhnya kepada selera investor jangka pendek. Namun, keberanian negara harus disertai dengan disiplin. Pasar tidak selalu menolak negara yang aktif; pasar menolak negara yang aturan mainnya tidak jelas. Regulasi yang mengubah tata kelola ekspor komoditas strategis, misalnya, mungkin dimaksudkan untuk memperkuat penerimaan devisa dan stabilitasnya. Namun, pelaku usaha berhak bertanya tentang kepastian kontrak, harga, margin, serta birokrasi pelaksanaan.
Karena itu, jawaban kebijakan tidak boleh terlalu sempit. BI memang perlu menjaga rupiah melalui suku bunga, intervensi valas, dan instrumen pasar uang. Tetapi BI tidak bisa sendirian. Bila sumber masalahnya adalah ketidakpastian fiskal dan regulasi, maka menaikkan bunga hanya meredakan demam, bukan menyembuhkan infeksi. Pemerintah harus menunjukkan disiplin belanja, prioritas yang masuk akal, serta peta pembiayaan yang kredibel. Program sosial harus tepat sasaran. Proyek besar harus lolos uji produktivitas. Komunikasi kebijakan harus jujur, bukan sekadar optimis.
Yang paling penting, independensi BI harus dijaga bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara persepsi. Koordinasi fiskal-moneter memang perlu, terutama pada masa-masa tekanan. Namun, bila pasar mencium bahwa bank sentral terlalu dekat dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah, premi risiko akan meningkat. Akibatnya, biaya utang negara, korporasi, dan masyarakat ikut meningkat. Reuters melaporkan kekhawatiran pasar terhadap perluasan mandat BI dan potensi tekanan politik terhadap lembaga keuangan; pemerintah boleh membantahnya, tetapi persepsi semacam ini tetap harus dijawab dengan tata kelola yang meyakinkan.
Pelaku usaha juga perlu berhenti berharap keadaan akan pulih dengan cepat. Lindung nilai tukar, efisiensi rantai pasok, penguatan arus kas, dan pengurangan utang valuta asing harus menjadi agenda yang serius. Perusahaan yang hanya tumbuh karena biaya murah akan mudah rapuh ketika pasar berubah arah.
“Sell Indonesia” adalah peringatan keras. Negara ini masih memiliki pasar yang besar, sumber daya, tenaga kerja muda, dan ruang tumbuh. Namun, semua itu bisa kehilangan daya tariknya jika kepercayaan terancam. Pemerintah dan BI perlu bergerak bukan dengan kepanikan, melainkan dengan penuh kredibilitas. Sebab ketika rupiah melemah dan IHSG jatuh, yang dipertaruhkan bukan hanya harga aset. Yang dipertaruhkan adalah rasa percaya rakyat bahwa masa depan ekonomi dan kestabilan sosial-politik Indonesia masih bisa dipertahankan bersama-sama. []
* Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute
