Ia politisi, pengusaha, dan figur publik dengan gaya yang mencuri perhatian. Namun di tengah realitas sosial Kalimantan Timur, muncul satu pertanyaan yang tak bisa dihindari: seberapa pantas kemewahan dipertontonkan di lingkar kekuasaan?
WWW.JERNIH.CO – Di negeri yang masih bergulat dengan ketimpangan dan luka-luka pembangunan, publik selalu punya radar yang tajam terhadap soal “kepantasan”. Apalagi jika menyangkut pejabat dan lingkar terdekatnya. Sosok Syarifah Suraidah—istri Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, anggota DPR RI, pengusaha mapan, ibu dari 13 anak—akhir-akhir ini menjadi contoh menarik tentang bagaimana estetika, kekuasaan, dan moral publik saling berkelindan.
Namanya simsalabim mendaki minggu ini, bisa jadi lantaran tersangkut sang suami. Rudy Mas’ud jadi sasaran media akibat ujarannya soal mobil gubernur seharga Rp 8,5 miliar.
Lupakan Rudy, kini nama Syarifah (beserta konten-kontennya) melenggang di pentas jagad netizen.
Selain menyandang status istri, ia adalah wakil rakyat. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI dengan 71.496 suara dari Dapil Kaltim melalui Partai Golkar. Ia memiliki kekayaan yang tercatat dalam LHKPN sekitar Rp165 miliar. Ia punya rekam jejak bisnis melalui Barokah Perkasa Group. Secara formal, tak ada yang melanggar aturan.
Namun politik tidak hanya hidup dalam ranah legalitas. Ia juga hidup dalam wilayah etika, rasa, dan persepsi publik. Dan di sinilah soal kepantasan menjadi relevan.
Kritik publik banyak berpusat pada gaya hidup glamor dan penampilan yang dianggap “terlalu mewah” untuk figur yang berada di jantung kekuasaan daerah. Gelang Bvlgari bernilai miliaran rupiah, topi lebar ala bangsawan Eropa, busana elegan saat kunjungan lapangan—semuanya menjadi bahan diskusi.
Dalam kacamata teori conspicuous consumption dari Thorstein Veblen, kemewahan seperti ini bisa dibaca sebagai simbol status. Tetapi bagi rakyat kritis, pertanyaannya bukan sekadar “boleh atau tidak”, melainkan “pantas atau tidak”.
Kalimantan Timur bukan provinsi tanpa masalah. Isu stunting, ketimpangan akses pendidikan, infrastruktur desa, hingga dampak sosial-ekologis industri ekstraktif masih menjadi pekerjaan rumah. Ketika pejabat atau keluarganya tampil sangat eksklusif di tengah realitas tersebut, muncul ketegangan moral: apakah simbol kemewahan itu sensitif terhadap situasi rakyat?
Di sinilah perspektif rakyat kritis bekerja. Mereka tidak selalu mempersoalkan asal-usul kekayaan—karena memang tercatat dan berasal dari bisnis keluarga sebelum menjabat. Yang mereka sorot adalah simbolisme. Dalam masyarakat yang masih memuliakan kesederhanaan sebagai nilai moral pejabat, kemewahan sering kali ditafsirkan sebagai jarak sosial. Dan jarak sosial dalam politik bisa berbahaya, karena ia melahirkan rasa “kami” dan “mereka”.
Syarifah memang aktif blusukan, memimpin PKK, Dekranasda, hingga kegiatan sosial bersama relawan Bestie Syarifah Suraidah. Ia hadir membagikan sembako, santunan, dan terlibat dalam program kesejahteraan keluarga. Tetapi rakyat kritis akan bertanya lebih jauh: apakah itu sekadar karitas simbolik, atau transformasi struktural? Apakah filantropi bisa menggantikan kebijakan publik yang sistematis?
Dalam perspektif dramaturgi Erving Goffman, kehidupan sosial adalah panggung. Syarifah tampak piawai mengelola panggung depan: citra ibu besar keluarga, pengusaha sukses, politisi elegan, sekaligus istri gubernur. Namun rakyat kritis semakin cerdas membedakan antara panggung depan dan panggung belakang. Mereka menuntut transparansi kebijakan, integritas anggaran, dan keberpihakan nyata—bukan hanya impresi visual yang kuat.
Soal kepantasan juga bersentuhan dengan isu dinasti politik. Meski Syarifah punya legitimasi elektoral sendiri, publik tetap melihatnya dalam satu paket kekuasaan bersama Rudy Mas’ud. Ketika suami menjadi gubernur dan istri anggota DPR RI serta memegang berbagai posisi strategis daerah, muncul kekhawatiran konsentrasi pengaruh dalam satu lingkar keluarga. Secara hukum mungkin sah, tetapi secara etis rakyat kritis akan terus mengawasi potensi konflik kepentingan.
Ada pula dimensi gender yang menarik. Selama ini, istri pejabat sering dituntut tampil sederhana, nyaris tanpa identitas personal. Ketika Syarifah memilih tampil glamor dan percaya diri, ia seakan menantang stereotip itu. Dari sudut pandang feminisme, ini bisa dibaca sebagai bentuk agensi: perempuan berhak tampil sesuai pilihan dan tidak harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi moral yang bias gender.
Namun lagi-lagi, politik bukan hanya soal hak individual. Ia soal simbol kolektif. Ketika seseorang berada dalam orbit kekuasaan publik, tubuh dan penampilannya menjadi pesan politik. Rakyat kritis tidak menilai sebagai individu privat, melainkan sebagai representasi negara. Dan negara, dalam imajinasi publik Indonesia, masih idealnya tampil bersahaja, merakyat, dan tidak berjarak.
Kepantasan pada akhirnya adalah kontrak tak tertulis antara penguasa dan yang dikuasai. Ia tidak diatur dalam undang-undang, tetapi hidup dalam nurani sosial. Jika simbol kemewahan lebih dominan daripada simbol empati, kepercayaan bisa tergerus perlahan.
Sebaliknya, jika kemapanan ekonomi diterjemahkan menjadi kebijakan progresif dan keberpihakan nyata, publik mungkin akan melihat kemewahan itu sebagai konsekuensi wajar dari kerja keras, bukan sebagai arogansi.
Syarifah Suraidah berada di persimpangan itu. Ia telah membangun citra yang kuat dan berbeda. Namun dalam perspektif kerakyatan, yang diuji bukanlah selera fesyen, melainkan sensitivitas sosial dan integritas kekuasaan. Topi lebar dan perhiasan mahal mungkin menarik perhatian, tetapi yang menentukan legitimasi jangka panjang adalah: apakah kekuasaan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat paling bawah?(*)
BACA JUGA: Heboh Budget Mobil Dinas Gubernur Kalimantan Timur Rp 8,5 Miliar
