Jadi, kalau KDM dengan arogan mengabaikan kritisisme, malah larut dengan euforia mentalitas kerumunan, sebetulnya tanpa disadari ia telah jadi korban ilusi politik panggung.
Oleh : Budiana Irmawan*
JERNIH– Rocky Gerung (RG) mengkritisi Gubernur Jawa Barat, KDM (Kang Dedi Mulyadi). Warga netizen langsung bereaksi keras, bahkan tidak sedikit pesohor ikut mengecam RG. Baru tiga bulan menjabat KDM menghipnotis publik. Ia dianggap prototipe pemimpin ideal. Jangan coba-coba menentangnya, jika tidak ingin dihujat jutaan netizen.
RG mengerti realitas itu, namun tetap lantang bersuara mengajak publik berpikir lebih dalam. Bahwa kemudian mayoritas kontra justru membuktikan pemahaman dangkal awam. RG ketika mengucapkan argumen selalu punya pendasaran teoritis kuat, tidak sekadar mencari sensasi. Kendati gayanya cenderung nyeleneh dan kerap kali menimbulkan kontroversi.
Tulisan ini hendak melihat relevansi buah pikiran Guy Debord seorang filsuf Prancis tentang The Society of the Spectacle atau masyarakat tontonan yang disitir RG ketika mengomentari KDM dalam satu acara talkshow.
Fenomena masyarakat tontonan didasari kritik kiri terhadap kapitalisme. Kapitalisme menggiring masyarakat sekadar konsumen dari pasar. Kompleksitas hubungan antarwarga dikerdilkan oleh citra yang sengaja dibangun. Citra seolah-olah representasi keinginan kolektif. Melalui iklan produk di media televisi, misalnya, membuat kita terobsesi untuk memiliki sebuah produk atas dasar keinginan bukan kebutuhan riil.
Itulah kapitalisme bekerja memanipulasi kesadaran kognitif masyarakat menurut Guy Debord. Masyarakat tontonan lalu melahirkan mentalitas kerumunan yang menihilkan otonomi individu.
Bisa dibayangkan masyarakat tontonan yang dicemaskan Guy Debord pada masa tahun 1960-an dibandingkan era sekarang. Media YouTube, Tiktok, dan Instagram jauh berdampak dahsyat membentuk citra dan persepsi publik.
Di titik ini, relevansi analisis masyarakat tontonan dalam konteks politik kontemporer. Politik bermakna luhur urusan kebaikan bersama (common good) dicerabut oleh permainan kekuasaan para elite semata. Kita terseret ilusi politik panggung yang sebetulnya cuma urusan res-privata bukan res-publica.
KDM sebagai gubernur Jawa Barat semestinya menyadari pada dirinya melekat predikat seorang pejabat publik. Hak dan kewajiban pejabat publik berbeda dengan rakyat biasa (common people).
Pejabat publik memiliki hak keistimewaan (privilege), seperti tunjangan jabatan, rumah dinas, dan biaya operasional selama bertugas. Pada sisi lain, pejabat publik juga dibatasi perilakunya, ia wajib menjungjung tinggi etika publik.
Tidak salah menunjukan sikap egaliter dengan mendobrak kekakuan protokoler kedinasan. Termasuk menggunakan sosial media sepanjang untuk mempromosikan program pemerintah. Tetapi, kalau tujuan publikasi di sosial media mengejar monetisasi menjadi problematis. Kendati uang yang diperoleh sebagian dibagikan kepada orang miskin.
Memang belum ada regulasi yang mengatur detail pejabat publik melakukan monetisasi. Di sini akal sehat bicara, rasanya aspek kepatutan tidak etis pejabat publik memperoleh pendapatan di luar kewenangan posisi jabatannya.
Penting dipahami, jabatan merupakan fungsi yang harus dijalankan sistematis dan terstruktur sesuai peraturan perundangan. Perasaan belas kasihan bukan alasan menyantuni orang miskin. Tanggung jawab pemerintah secara institusional adalah intensi melakukan tindakan afirmasi. Karena itu diatur terkait pengamanan sosial (social security) bagi kelompok masyarakat bawah.
Tentu, gempuran modernitas lewat perkembangan teknologi sesuatu yang sulit dihindari. Hanya saja di tengah situasi itu, apakah kita menyerah cukup sebagai konsumen peradaban?
Fenomena masyarakat tontonan yang diungkap Guy Debord pisau analisis membongkar kekeliruan kita memandang realitas. Dan hal ini dimungkinkan ketika tumbuh kesadaran kritis. Dengan cara ini lalu kita tidak mudah terhipnotis keadaan.
Jadi, kalau KDM arogan mengabaikan kritisisme, malah larut dengan euforia mentalitas kerumunan, sebetulnya tanpa disadari ia adalah korban ilusi politik panggung.
Ingat, tamparan keras purnawiran TNI/Polri menuntut kembali ke UUD 1945 karena demokrasi yang diperjuangkan kaum reformasi dinilai melahirkan pemimpin-pemimpin karbitan bermodal popularitas.
Kritik yang pantas direnungkan agar kita tidak termasuk kategori masyarakat tontonan. [ ]
*Pemerhati kebijakan publik
