Yang paling mengguncang adalah pengakuan Khalifah Umar bin Khatthab: ia merasa sebagai “hamba yang banyak kekurangan dalam mengurus rakyatnya.” Bandingkan dengan sebagian pemimpin hari ini: lebih sibuk membangun citra daripada menyelesaikan masalah; lebih dekat dengan lingkar kekuasaan daripada rakyat; lebih sensitif terhadap kritik daripada penderitaan masyarakat.
Oleh : Priatna Agus Setiawan
JERNIH– “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini bukan sekadar kutipan moral, melainkan fondasi kepemimpinan yang bersifat universal. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak terbatas pada jabatan formal—presiden, menteri, direktur BUMN, atau CEO—melainkan melekat pada setiap individu dalam perannya: kepala keluarga, manajer, supervisor, bahkan diri sendiri.
Namun, realitas yang kita saksikan hari ini menunjukkan ironi. Kepemimpinan sering kali dipahami sebagai hak istimewa, bukan beban amanah. Dari sinilah penyimpangan bermula—ketika kekuasaan tidak lagi digunakan untuk melayani, tetapi untuk menguasai.
Umar bin Khattab: Pemimpin yang Takut Gagal Menunaikan Amanah
Dalam literatur klasik yang bisa Anda rujuk, dikisahkan bagaimana Umar bin Khattab berkeliling di malam hari untuk memastikan kondisi rakyatnya. Ia menemukan seorang ibu yang anak-anaknya kelaparan. Reaksi Umar bukan sekadar empati—ia menangis, merasa bersalah, lalu memikul sendiri bantuan makanan untuk keluarga tersebut.
Yang paling mengguncang adalah pengakuannya: ia merasa sebagai “hamba yang banyak kekurangan dalam mengurus rakyatnya.” Di sinilah letak esensi kepemimpinan: semakin tinggi jabatan, semakin besar rasa takut akan tanggung jawabnya.
Bandingkan dengan sebagian pemimpin hari ini:
- lebih sibuk membangun citra daripada menyelesaikan masalah,
- lebih dekat dengan lingkar kekuasaan daripada rakyat,
- dan lebih sensitif terhadap kritik daripada penderitaan masyarakat.
Kita tidak kekurangan pemimpin yang terlihat kuat, tetapi kekurangan pemimpin yang merasa bertanggung jawab secara mendalam.
Wajah Nyata Ketidakamanahan
Penyalahgunaan amanah tidak selalu tampil dalam bentuk besar seperti mega korupsi. Ia hadir dalam berbagai level:
1. Korupsi Kebijakan (Policy Corruption)
Seorang pejabat menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan proyek kepada pihak tertentu demi keuntungan pribadi atau kelompok. Contoh yang sering terjadi adalah pengaturan tender proyek infrastruktur atau pengadaan barang di instansi pemerintah.
2. Korupsi Jabatan (Position Abuse)
Di banyak BUMN atau perusahaan swasta, posisi strategis diberikan bukan karena kompetensi, tetapi karena kedekatan, loyalitas, atau balas jasa politik.
Akibatnya:
- organisasi kehilangan profesionalisme,
- keputusan bisnis menjadi tidak objektif,
- dan kerugian jangka panjang tak terhindarkan.
3. Korupsi Mikro (Everyday Corruption)
Ini yang sering dianggap “biasa”, padahal berbahaya:
- memanipulasi laporan kinerja,
- mark-up anggaran kecil,
- menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
Di sinilah letak akar masalah: ketika penyimpangan kecil dianggap wajar, maka korupsi besar hanya soal waktu.
Krisis Kesadaran, Bukan Sekadar Sistem
Selama ini, solusi yang sering ditawarkan adalah:
- memperketat pengawasan,
- memperkuat regulasi,
- meningkatkan hukuman.
Semua itu penting, tetapi tidak cukup.
Masalah utamanya yang menjadi akar masalahnya bukan hanya pada sistem, melainkan pada kesadaran kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin tidak merasa diawasi oleh nilai moral atau spiritual, maka ia akan selalu mencari celah untuk menyimpang.
Jika dimensi pertanggungjawaban akhirat benar-benar hadir dalam kesadaran, maka:
- korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum,
- tetapi pengkhianatan terhadap amanah Ilahi.
Antara Panggung dan Realitas
Kita hidup di era di mana kepemimpinan sering diukur dari:
- kemampuan komunikasi,
- popularitas di media,
- dan pencitraan publik.
Namun, kepemimpinan sejati justru diuji dalam kondisi yang tidak terlihat:
- saat mengambil keputusan yang tidak populer tetapi benar,
- saat menolak godaan kekuasaan,
- saat tetap jujur meski tidak ada yang mengawasi.
Dalam banyak kasus, kegagalan pemimpin bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak tahan terhadap godaan kekuasaan.
Tiga Pilar Kepemimpinan Amanah
Untuk memulihkan makna kepemimpinan, ada tiga prinsip utama yang relevan bagi siapa pun—baik di pemerintahan, korporasi, maupun kehidupan pribadi:
1. Kesadaran Pertanggungjawaban
Pemimpin harus menyadari bahwa setiap keputusan akan dimintai pertanggungjawaban—tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan.
2. Empati yang Nyata
Pemimpin tidak cukup membaca laporan. Ia harus turun, melihat, dan merasakan langsung kondisi yang dipimpinnya.
3. Kerendahan Hati
Pemimpin sejati tidak merasa paling benar. Ia justru terus bertanya: apa yang belum saya lakukan untuk mereka yang saya pimpin?
Memulihkan Makna Kepemimpinan
Pada akhirnya, kita dihadapkan pada pilihan sederhana namun menentukan:
Apakah kita ingin menjadi pemimpin yang menguasai, atau pemimpin yang bertanggung jawab?
Korupsi yang merajalela bukan sekadar masalah sistem, tetapi cerminan dari kepemimpinan yang kehilangan ruhnya.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin jatuh bukan karena kurang cerdas, tetapi karena gagal menjaga amanah. Jabatan mungkin memberi kekuasaan, tetapi hanya integritas yang memberi makna.
Kita membutuhkan lebih dari sekadar reformasi birokrasi atau penguatan hukum. Kita membutuhkan revolusi kesadaran kepemimpinan—kembali pada makna amanah seperti yang diajarkan Rasulullah ﷺ dan dicontohkan oleh Umar bin Khattab.
Karena pada akhirnya, jabatan akan berakhir.
Kekuasaan akan berganti.
Namun,pertanggungjawaban tidak akan pernah bisa dihindari. [ ]
