Ini mungkin berita buruk buat politik etis. Ia akan menegasikan politik etis terhadap Jokowi. Namun, yang dinegasikan adalah politik etis yang tidak etis, yang tidak sesuai dengan prinsip etis. Apa contohnya? Mulai dari politik etis yang melanggengkan kepentingan Jokowi, menutupi kesalahan Jokowi dalam mengeskploitasi sumber daya alam secara ugal-ugalan, dan menggunakan kekuasaan untuk memaksa rakyat menyerahkan tanahnya kepada PSN.
Oleh : Ana Nadhya Abrar*
JERNIH– Sejarah terus-menerus bercerita tentang masa lalu. Cerita itu bisa menyangkut peristiwa yang terjadi puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun lalu. Mungkin terpikir bagi kita, memang sudah menjadi tugas sejarawan melakukannya. Tidak jarang kita melupakan hasil tulisan para sejarawan itu.
Salah satu hasil tulisan sejarawan kita adalah politik etis (balas budi). Ia dipraktikkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dulu pemerintahan kolonial Belanda pernah menerapkan politik etis kepada pribumi. Niatnya baik. Untuk memperbaiki sistem pengairan agar produktivitas pertanian pribumi meningkat. Ada lagi usaha untuk menyelenggarakan pendidikan pribumi demi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ada bahkan perpindahan penduduk dari Jawa ke daerah lain untuk mengurangi kepadatan penduduk di jawa.
Namun, yang untung pemerintah kolonial Belanda rupanya. Berkat politik etis itu, ketidakpuasan pribumi terhadap pemerintah kolonial berkurang. Beban kerja warga Belanda mengelola koloni berkurang. Sebagian besar elit pribumi ikut mengelola koloni. Otomatis biayanya juga berkurang. Perbaikan kehidupan pribumi tidak merata. Masih banyak pribumi yang hidup menderita. Tidak heran bila pribumi tetap menjadi eksploitasi ekonomi dan politik.
Maka politik etis pemerintahan kolonial Belanda itu semu. Tidak etis. Ia menghibur pribumi untuk sesaat. Setelah itu pribumi tetap saja terjajah. Tidak otonom.
Kini muncul lagi politik etis. Ia muncul dengan wajah yang baru. Sebuah contoh adalah komentar Ketua Ketua Umum Relawan We Love Jokowi, Yanes Yosua Frans pasca pemberhentian Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Dia meradang. Dia lantas meminta Presiden Prabowo agar tidak melupakan jasa-jasa Jokowi yang turut membantunya memenangkan kontestasi pemilihan presiden. Tegasnya, dia minta Presiden Prabowo mengamalkan politik etis (balas budi).
Secara praktis, relawan Jokowi meminta Presiden Prabowo mempertahankan semua menteri di era Jokowi. Untuk sementara masyarakat terhibur. Soalnya, mereka mengetahui semua menteri itu sudah berpengalaman. Namun, sejurus kemudian masyarakat menderita lagi. Rupanya, semua menteri itu masih menganggap Jokowi sebagai bos besarnya. Presiden Prabowo dianggap bos kecil saja.
Dalam politik memang tidak dikenal kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Namun, melihat sebagian besar menteri Jokowi dulu dan kini menjadi menterinya Presiden Prabowo sudah menjadi bagian dari genk Solo, patut diduga mereka akan patuh pada Jokowi. Kalau sudah begini, nasib rakyat kurang lebih sama dengan nasib rakyat ketika Jokowi jadi presiden.
Seperti apa nasib mereka? Menunggu bantuan sosial (Bansos). Menanti kebaikan hati Presiden memberi mereka buku. Diiming-imingi lapangan pekerjaan di Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai pengganti tanah mereka yang diambil pemerintah. Dijanjikan harga sembako turun. Tanpa sadar mereka tergantung kepada Jokowi.
Kini pemerintah Prabowo muncul dengan kebijakan makanan bergizi gratis (MBG). Kalau tepat sasaran dan dikelola secara profesional, tentu saja bagus. Namun, kenyataan menunjukkan tidak sedikit yang salah sasaran. Bahkan ada penerima yang keracunan. Ini merupakan program Presiden Prabowo. Ia tidak melanjutkan program Jokowi.
Pemerintah Prabowo mesti berupaya keras melaksanakan programnya sendiri. Tidak melanjutkan kebijakan Jokowi yang dulu. Sesuai dengan pernyataan yang didengung-dengungkannya, antara lain: menyediakan lapangan pekerjaan. Memberi masyarakat modal usaha.
Ini mungkin berita buruk buat politik etis. Ia akan menegasikan politik etis terhadap Jokowi. Namun, yang dinegasikan adalah politik etis yang tidak etis, yang tidak sesuai dengan prinsip etis.
Apa contohnya? Oh, banyak!. Mulai dari politik etis yang melanggengkan kepentingan Jokowi, menutupi kesalahan Jokowi dalam mengeskploitasi sumber daya alam secara ugal-ugalan, dan menggunakan kekuasaan untuk memaksa rakyat menyerahkan tanahnya kepada PSN. [ ]
*Guru Besar Jurnalistik UGM
