Dalam praktik sehari-hari—terutama dalam media dan wacana politik global—”regime” hampir selalu digunakan untuk menunjuk pemerintahan yang dianggap bermasalah: otoriter, represif, atau tidak sah. Bahkan dalam penggunaan modern, istilah ini sering kali memang mengandung konotasi negatif, seolah identik dengan kediktatoran atau kekuasaan yang menindas.
Oleh : Haidar Bagir
JERNIH– Bagi banyak orang, istilah “regime” terdengar netral. Seolah ia hanya padanan lain dari “pemerintahan” atau “sistem politik”. Dalam kamus memang demikian: “regime” berarti bentuk atau sistem pemerintahan suatu negara. Dalam ilmu politik, ia bahkan dipakai secara teknis untuk menunjuk aturan-aturan dasar yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan.
Namun persoalannya tidak berhenti di definisi kamus. Bahasa, terutama dalam politik, tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu membawa muatan, arah, dan kepentingan. Dan di sinilah kata “regime” mengalami pergeseran makna yang sangat signifikan.
Dalam praktik sehari-hari—terutama dalam media dan wacana politik global—”regime” hampir selalu digunakan untuk menunjuk pemerintah-an yang dianggap bermasalah: otoriter, represif, atau tidak sah. Bahkan dalam penggunaan modern, istilah ini sering kali memang mengandung konotasi negatif, seolah identik dengan kediktatoran atau kekuasaan yang menindas.
Perhatikan pola penggunaannya. Kita sering mendengar “Iranian regime”, “Syrian regime”, “Cuban regime”, atau “Venezuelan regime”. Tetapi hampir tidak pernah kita mendengar ungkapan “American regime” atau “British regime”. Padahal, jika mengikuti makna denotatifnya, istilah itu sama-sama sah digunakan untuk semua negara. Mengapa tidak digunakan secara simetris?
Jawabannya sederhana, tetapi tidak nyaman: karena kata “regime” telah berubah dari istilah deskriptif menjadi instrumen politis.
Dalam wacana global yang didominasi oleh negara-negara besar—khususnya Barat—”regime” menjadi label yang secara (tidak terlalu) tersamar namun efektif memberi cap delegitimasi. Ia bukan sekadar menunjuk, melainkan juga menilai. Ia tidak hanya menggambarkan, tetapi juga mengarahkan persepsi. Dengan menyebut suatu pemerintahan sebagai regime, secara implisit disisipkan pesan: pemerintahan ini bermasalah, tidak normal, atau tidak layak.
Lebih jauh lagi, istilah ini sering menjadi pintu masuk bagi narasi yang lebih besar: “regime change“. Kita tahu bagaimana istilah ini digunakan dalam konteks Irak, misalnya—sebuah pembenaran moral dan politik untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan atau nilai tertentu. Sekarang, istilah yang sama digunakan terhadap Iran.
Dengan kata lain, “regime” bukan sekadar kata. Ia adalah bagian dari arsitektur wacana kekuasaan.
Di sini kita melihat bagaimana bahasa bekerja sebagai alat hegemoni. Pemerintahan yang sejalan dengan kepentingan global tertentu disebut “government”, “administration”, atau bahkan “democracy”. Sementara yang menolak atau berada di luar orbit kekuasaan itu diberi label “regime”.
Perbedaan istilah ini tampak kecil, tetapi dampaknya besar: ia membentuk cara publik global memandang legitimasi suatu negara.
Yang lebih problematis, penggunaan ini sering tidak konsisten secara akademik. Dalam ilmu politik, “regime” justru adalah istilah netral yang bisa mencakup demokrasi maupun otoritarianisme. Tetapi dalam praktik media dan politik, netralitas itu hilang. Kata tersebut direduksi menjadi sinonim dari sesuatu yang buruk atau tidak diinginkan.
Hasilnya, kita tidak lagi berhadapan dengan bahasa sebagai alat penjelasan, melainkan sebagai alat pembingkaian. Dan pembingkaian selalu menggagahi dan tidak pernah bebas nilai.
Di balik penggunaan istilah regime, sering tersembunyi asumsi yang lebih dalam: bahwa ada standar tunggal tentang legitimasi politik—dan standar itu ditentukan oleh kekuatan tertentu. Negara-negara yang tidak tunduk pada standar ini tidak hanya dianggap berbeda, melainkan juga menyimpang.
Alhasil, manipulasi seperti inilah yang membuat kita perlu lebih kritis terhadap bahasa politik. Bukan untuk menolak istilah itu sepenuhnya, melainkan untuk memahami bagaimana ia digunakan—dan oleh siapa. Karena dalam banyak kasus, yang dipertaruhkan bukan sekadar makna kata, melainkan persepsi tentang siapa yang sah, dan siapa yang tidak.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah suatu pemerintahan layak dikritik—tentu saja semua kekuasaan harus terbuka terhadap kritik. Persoalannya adalah bagaimana kritik itu dibingkai, dan apakah bahasa yang digunakan benar-benar jujur, atau justru menjadi alat untuk menyamarkan kepentingan—yang seringkali tidak adil.
Kata “regime” mengajarkan satu hal penting: dalam politik, bahkan istilah yang tampak paling netral pun bisa menjadi senjata. Dan sering kali, ia bekerja bukan dengan teriakan, tetapi dengan bisikan—halus, diulang-ulang, dan membentuk cara kita melihat dunia. Tanpa kita sadari.[ ]
