Empat puluh lima tahun setelah Revolusi Iran menggulingkan Shah dan menantang dominasi Barat, rakyat Iran masih bergulat dengan pertanyaan yang sama: apakah revolusi telah menghadirkan keadilan dan martabat, atau justru membangun sistem kekuasaan baru.
WWW.JERNIH.CO – Pada Februari 1979, jutaan rakyat Iran turun ke jalan dengan keyakinan bahwa mereka sedang membuka lembaran baru sejarah. Bagi mereka, revolusi bukan hanya sebuah peristiwa geopolitik yang diamati dunia, melainkan ledakan harapan kolektif: harapan atas keadilan, kedaulatan, dan martabat nasional yang lama dirampas. Empat puluh lima tahun kemudian, revolusi itu masih hidup—bukan hanya sebagai sistem politik, tetapi sebagai beban sejarah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Pertanyaan paling jujur hari ini bukan lagi apakah Revolusi Islam berhasil menggulingkan Shah—itu fakta sejarah—melainkan apakah ia berhasil memenuhi janji kepada rakyatnya sendiri.
Bagi banyak orang Iran, revolusi adalah respons terhadap ketimpangan dan penghinaan nasional. Pada 1970-an, Iran memang menikmati pertumbuhan ekonomi pesat akibat lonjakan harga minyak. Produk domestik bruto melonjak drastis setelah krisis minyak 1973, dan Shah memproklamasikan ambisi menjadikan Iran kekuatan global.
Namun modernisasi itu datang tanpa partisipasi politik. Kekayaan terkonsentrasi di sekitar elite istana dan kroni-kroninya. Inflasi meningkat tajam pada pertengahan dekade 1970-an. Urbanisasi masif menciptakan kelas menengah dan pekerja baru yang terdidik, tetapi tak memiliki saluran aspirasi politik. SAVAK, polisi rahasia, dikenal luas melakukan penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan.
Lebih dalam lagi, ada luka historis: kudeta 1953 yang didukung CIA dan MI6 terhadap Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Bagi rakyat Iran, itu adalah simbol campur tangan asing yang merampas kedaulatan nasional. Maka, ketika Ayatollah Khomeini berbicara tentang kemerdekaan dari dominasi Barat, pesannya beresonansi kuat.
Revolusi pada awalnya adalah koalisi luas: kaum religius, nasionalis, kiri, buruh, mahasiswa, dan perempuan. Namun setelah kemenangan, struktur kekuasaan dengan cepat terkonsolidasi di tangan ulama melalui konsep Velayat-e Faqih. Konstitusi 1979 menempatkan Pemimpin Tertinggi di atas presiden dan parlemen. Dewan Garda diberi kewenangan menyaring kandidat politik. Sistem itu menciptakan republik dengan pemilu—tetapi bukan demokrasi liberal.
Belum sempat stabil, Iran diserang Irak pada September 1980. Perang delapan tahun menelan korban jiwa sangat besar—diperkirakan ratusan ribu orang tewas atau terluka. Kota-kota hancur, ekonomi terpukul. Generasi 1980-an tumbuh dalam atmosfer mobilisasi total.
Perang memperkuat mentalitas “negara dalam pengepungan”. Garda Revolusi (IRGC) muncul bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga aktor ekonomi dan politik yang dominan. Narasi bahwa Iran dikelilingi musuh menjadi fondasi legitimasi rezim.
Bagi rakyat biasa, perang berarti pengorbanan nyata. Namun ia juga melahirkan solidaritas nasional yang masih diingat dengan ambivalen: antara kebanggaan dan trauma.
Empat dekade kemudian, tantangan utama rakyat Iran bukan lagi perang konvensional, melainkan tekanan ekonomi kronis. Sanksi internasional atas program nuklir—terutama setelah Amerika Serikat keluar dari JCPOA pada 2018—mendorong ekonomi Iran ke dalam turbulensi.
Inflasi tahunan dalam beberapa tahun terakhir kerap berada di kisaran 30–40 persen atau lebih. Nilai rial terdepresiasi tajam. Harga kebutuhan pokok melonjak. Pengangguran kaum muda tetap tinggi. Banyak keluarga kelas menengah terperosok ke bawah garis kemiskinan relatif.
Ironinya, Iran memiliki potensi struktural kuat: populasi sekitar 85 juta jiwa, tingkat literasi tinggi, dan basis industri yang lebih beragam dibanding banyak negara kawasan. Perempuan mendominasi banyak jurusan universitas, termasuk sains dan teknik. Namun partisipasi ekonomi perempuan masih rendah, sebagian akibat pembatasan sosial dan hukum.
Bagi generasi muda—yang lebih dari 60 persen populasi berusia di bawah 35 tahun—realitas revolusi adalah antrean panjang, harga melonjak, dan peluang kerja terbatas. Mereka hidup dalam sistem yang dibangun sebelum mereka lahir.
Gelombang protes sejak 2009 menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak lagi solid. Gerakan Hijau mempersoalkan integritas pemilu. Protes 2017–2019 dipicu isu ekonomi. Pada 2022, kematian Mahsa Amini setelah ditahan polisi moral memicu gerakan “Woman, Life, Freedom” yang menggema hingga ke diaspora.
Laporan organisasi HAM menyebut ratusan orang tewas dalam gelombang protes 2022 dan ribuan ditangkap. Pembatasan internet dan hukuman berat terhadap demonstran menambah ketegangan. Partisipasi pemilu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, mencerminkan apatisme atau protes diam.
Di mata banyak rakyat, revolusi yang dulu menjanjikan keadilan sosial kini terasa lebih fokus mempertahankan ideologi daripada menjawab aspirasi keseharian.
Di sisi lain hubungan Iran dengan Amerika Serikat tetap membeku sejak krisis sandera 1979–1981. Retorika “Setan Besar” masih terdengar dalam pidato resmi. Bagi elite revolusi, permusuhan dengan Washington adalah bagian identitas politik—simbol perlawanan terhadap hegemoni global.
Namun bagi rakyat biasa, hubungan ini punya konsekuensi langsung: sanksi ekonomi, isolasi finansial, dan kesulitan transaksi internasional. Banyak warga Iran bertanya secara diam-diam: apakah konflik permanen dengan AS benar-benar meningkatkan kesejahteraan mereka?
Ketegangan dengan Israel yang dianggap sebagai “Setan Kecil” bahkan lebih eksplosif. Iran memandang Israel sebagai entitas yang tidak sah dan pendukung utama kebijakan AS di kawasan. Sebaliknya, Israel melihat program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. “Perang bayangan” terjadi melalui sabotase fasilitas nuklir Iran, serangan siber seperti Stuxnet, dan serangan udara Israel terhadap target Iran di Suriah.
Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi regional meningkat, terutama setelah konflik Gaza 2023–2024. Iran mendukung kelompok seperti Hezbollah dan Hamas sebagai bagian dari “Poros Perlawanan”. Strategi ini memberi Teheran pengaruh regional signifikan, tetapi juga memperbesar risiko konfrontasi langsung dengan Israel dan—secara tidak langsung—Amerika Serikat.
Dari perspektif rakyat Iran, dilema ini nyata: kebanggaan nasional atas peran regional versus beban ekonomi dan ancaman perang.
Tidak adil menyederhanakan Iran sebagai negara yang sepenuhnya gagal. Indikator sosial seperti harapan hidup dan akses pendidikan meningkat dibanding era pra-revolusi. Iran memiliki tradisi intelektual dan budaya yang dinamis. Sinema, sastra, dan sains Iran tetap diakui dunia.
Namun keberhasilan teknokratik tidak otomatis menghapus kelelahan kolektif. Ketika inflasi menggerus tabungan, ketika kebebasan sosial diperdebatkan, dan ketika bayang-bayang konflik dengan Amerika dan Israel terus menghantui, revolusi terasa seperti proyek yang belum selesai—atau mungkin proyek yang membeku.
Revolusi 1979 lahir dari tuntutan martabat. Hari ini, tuntutan itu kembali bergema, tetapi dengan bahasa baru: transparansi, hak sipil, peluang ekonomi, dan hubungan internasional yang lebih rasional.
Iran berada di persimpangan sejarah. Ia bisa terus mempertahankan narasi pengepungan dan perlawanan tanpa kompromi, atau menata ulang relasi internal dan eksternal demi kesejahteraan rakyatnya. Bagi generasi muda Iran, pertarungan ini bukan soal ideologi abstrak, melainkan soal masa depan yang konkret.
Dan di sanalah makna sejati revolusi diuji: bukan pada retorika permusuhan, melainkan pada kemampuannya memberi kehidupan yang layak bagi rakyat yang dulu berjuang atas namanya.(*)
BACA JUGA: Revolusi Iran, Konflik Tak Berujung Menggoyang Negeri
