Skandal Hukum Guncang Israel: Jaksa Militer Utama Ditangkap atas Kebocoran Video Penyiksaan Tahanan Palestina

Kurang dari seminggu setelah diangkat sebagai pengacara utama militer Israel, Mayor Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi kini menjadi pusat skandal nasional. Ia ditahan atas dugaan keterlibatan dalam kebocoran video yang memperlihatkan pelecehan dan penyiksaan terhadap tahanan Palestina di penjara militer Sde Teiman, memicu badai politik dan mengguncang reputasi Israel di dunia internasional.

JERNIH – Dalam waktu kurang dari sepekan setelah menjabat sebagai advokat jenderal militer Israel, Mayor Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi mendadak ditahan dalam penyelidikan kriminal terkait kebocoran video yang memperlihatkan dugaan pelecehan dan penyiksaan terhadap tahanan Palestina di penjara militer Sde Teiman, salah satu fasilitas paling kontroversial di negeri itu.

Kasus ini berawal pada Juli 2024, ketika otoritas Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membuka penyelidikan terhadap beberapa tentara yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tahanan Palestina yang ditangkap selama perang Gaza. Sekitar dua lusin tahanan lainnya terlihat ditelungkupkan di dekat korban di rekaman tersebut.

Video itu pertama kali disiarkan oleh Channel 12 Israel pada Agustus 2024, memperkuat laporan sebelumnya dari CNN yang mengungkap tuduhan penyiksaan sistematis di fasilitas tersebut. Meski pemerintah Israel kemudian mengumumkan rencana penutupan Sde Teiman, kecaman publik terhadap aparat hukum militer tak juga mereda.

Pada Rabu lalu, Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara mengumumkan penyelidikan kriminal atas kebocoran video, dan Tomer-Yerushalmi langsung diskors. Dua hari kemudian, ia mengundurkan diri, mengakui telah menyetujui pelepasan rekaman tersebut dan menyatakan bertanggung jawab penuh atas materi yang disebarkan ke media.

Dalam surat pengunduran dirinya, ia menulis bahwa keputusan menyelidiki para tentara telah memicu “kampanye hasutan” dari kelompok sayap kanan yang merusak citra dan ketahanan internal IDF.

“Ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan bahkan terhadap tahanan terburuk sekalipun,” tulis Tomer-Yerushalmi. “Para perwira hukum kami menghadapi penghinaan dan ancaman hanya karena menegakkan supremasi hukum.”

Namun, pengunduran dirinya tak menghentikan gelombang kemarahan politik. Menteri Pertahanan Yoav Gallant Katz menyatakan akan menjatuhkan “semua sanksi yang diperlukan,” termasuk pencabutan pangkat. Ia menuduh Tomer-Yerushalmi melakukan “fitnah berdarah terhadap para prajurit”, meski lima tentara telah didakwa pada Februari 2025 atas dugaan penyiksaan di Sde Teiman.

BACA JUGA: Israel Bebaskan Lima Tahanan Palestina di Tengah Pembantaian yang Terus Terjadi di Gaza

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut kebocoran itu sebagai “bencana PR terburuk dalam sejarah Israel”, sementara Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menuduh Tomer-Yerushalmi melakukan “tindakan kriminal berkedok hukum” dan menyerukan penyelidikan khusus terhadapnya.

Ketegangan meningkat saat pada Minggu lalu, Tomer-Yerushalmi dinyatakan hilang selama beberapa jam. Militer dan kepolisian Israel menggelar pencarian besar-besaran sebelum akhirnya menemukannya di sebuah pantai di utara Tel Aviv.

Ia kemudian ditangkap dengan tuduhan penipuan, penyalahgunaan wewenang, menghalangi keadilan, serta pengungkapan informasi rahasia oleh pejabat publik. Ia belum didakwa secara resmi, dan sidang berikutnya dijadwalkan pada Rabu mendatang.

Menurut sumber kepolisian, selain Tomer-Yerushalmi, terdapat empat pejabat hukum senior lainnya di kejaksaan militer yang juga diselidiki atas dugaan keterlibatan dalam kebocoran dan upaya menutup-nutupinya.

Kasus ini kini menjadi simbol dari ketegangan antara lembaga hukum dan blok sayap kanan dalam koalisi pemerintahan Netanyahu. Menteri Kehakiman Yariv Levin bahkan berusaha melarang Jaksa Agung Baharav-Miara menyelidiki kasus tersebut, dengan alasan “potensi konflik kepentingan.”

“Satu kelompok yang terbiasa memperlakukan negara ini seperti miliknya sendiri sedang digantikan,” ujar Levin.

Namun kantor Baharav-Miara menegaskan bahwa intervensi Levin merupakan “campur tangan ilegal terhadap proses hukum” yang justru menghambat penyelidikan.

Sementara itu, tahanan Palestina yang menjadi korban dugaan penyiksaan telah dipulangkan ke Gaza dalam perjanjian gencatan senjata yang ditengahi AS—menimbulkan kekhawatiran bahwa penuntutan terhadap para pelaku militer akan melemah tanpa kesaksian korban utama.

Kasus Yifat Tomer-Yerushalmi kini menjadi simbol krisis moral dan hukum dalam tubuh IDF, serta memperdalam jurang antara lembaga peradilan dan kekuasaan politik di Israel.

Bagi banyak pengamat, skandal ini bukan sekadar persoalan kebocoran video, tetapi ujian terbesar bagi supremasi hukum di tengah perang dan politik identitas yang kian mendominasi negeri tersebut. Israel tidak hanya rusak di luar akibat Zionisme yang kerap dianggap sebagai teroris dunia, tetapi juga bobrok di dalam.(*)

BACA JUGA: Laporan AS Mengungkap Ratusan Pelanggaran yang Dilakukan Israel di Gaza