Sejarah Sudan adalah kisah revolusi yang selalu dikhianati oleh militer. Setiap harapan yang lahir dari perjuangan rakyat selalu dibungkam oleh suara tembakan. Dari tahun 1956 hingga 2025, pola itu terus berulang — kudeta, perang, kompromi, lalu kudeta lagi.
JERNIH – Asap hitam menutupi langit Khartoum, ibu kota Sudan, sementara suara dentuman artileri menggema di kejauhan. Jalan-jalan yang dulu ramai kini berubah menjadi labirin reruntuhan; rumah-rumah kosong, toko-toko dijarah, dan keluarga-keluarga mencari perlindungan di tengah reruntuhan beton.
Sudan saat ini tengah terjebak dalam konflik berdarah antara dua kekuatan militer utama: Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces / SAF) yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo, atau Hemedti.
Perang ini pecah pada 15 April 2023 di ibu kota Khartoum, dan sejak itu menyebar ke seluruh negeri, terutama wilayah Darfur, Kordofan, dan Blue Nile.
Hampir dua tahun setelah konflik dimulai, situasi Sudan pada akhir 2025 sangat suram. Lebih dari 15.000 orang tewas, sementara jutaan lainnya mengungsi ke Chad, Mesir, dan Sudan Selatan. Ibu kota Khartoum nyaris rata dengan tanah, menjadi simbol kehancuran total akibat perebutan kekuasaan.
Kelaparan meluas di berbagai wilayah, dan badan-badan kemanusiaan menyebut Sudan sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk abad ini.
Pada Mei 2025, al-Burhan menunjuk Kamil Idris, mantan pejabat PBB, sebagai perdana menteri — jabatan itu kosong sejak kudeta militer 2021. Namun langkah tersebut dianggap simbolis, karena kekuasaan sejati tetap berada di tangan militer.
Sebaliknya, RSF membentuk pemerintahan tandingan di wilayah yang mereka kuasai, terutama di Darfur barat, pada Juli 2025. Dengan demikian, Sudan kini terpecah secara de facto menjadi dua pemerintahan. SAF menguasai wilayah utara dan timur, termasuk Port Sudan di Laut Merah. Sementara RSF menguasai wilayah barat dan selatan, dengan pusat kekuasaan di Darfur.
Dunia internasional berulang kali mencoba menengahi gencatan senjata, namun setiap kesepakatan selalu runtuh. Baik SAF maupun RSF menolak menyerahkan kekuasaan, dan rakyat sipil kembali menjadi korban utama — seperti yang selalu terjadi dalam sejarah panjang negara itu.
Konflik 2023 sebenarnya merupakan kelanjutan dari transisi politik yang gagal setelah rakyat menggulingkan diktator lama Omar al-Bashir pada April 2019.
Gelombang protes besar yang dimulai pada akhir 2018 menuntut reformasi, keadilan, dan pemerintahan sipil. Setelah Bashir disingkirkan, terbentuklah Dewan Kedaulatan Transisi yang terdiri dari perwakilan sipil dan militer.
Namun, sejak awal keseimbangan kekuasaan itu rapuh. Militer yang masih memegang kekuatan senjata tidak rela kehilangan kendali. RSF, yang awalnya dibentuk Bashir untuk menjaga kekuasaan, kini menjadi kekuatan otonom di bawah Hemedti — kaya, bersenjata lengkap, dan memiliki jaringan ekonomi luas.
Ketegangan antara pemimpin sipil dan militer terus meningkat. Akhirnya, pada 25 Oktober 2021, Jenderal al-Burhan melakukan kudeta, membubarkan pemerintahan sipil pimpinan Abdalla Hamdok.
Kudeta itu menandai berakhirnya mimpi rakyat Sudan untuk kembali ke jalur demokrasi. Protes besar-besaran kembali pecah, namun kali ini rakyat menghadapi represi brutal dari militer dan RSF — dua kekuatan yang kelak berperang satu sama lain.
Otoritarianisme di Bawah Omar al-Bashir
Untuk memahami akar kekacauan Sudan hari ini, sulit mengabaikan bayang-bayang panjang pemerintahan Omar al-Bashir. Ia merebut kekuasaan lewat kudeta militer tahun 1989, dan memerintah selama 30 tahun penuh.
Pemerintahannya ditandai oleh penindasan politik, pembatasan kebebasan pers, dan konflik berdarah di berbagai wilayah, terutama di Darfur.
Pada awal 2000-an, pasukan pemerintah dan milisi Janjaweed (cikal bakal RSF) melakukan kekerasan massal terhadap warga sipil non-Arab. Dunia internasional mengecamnya sebagai genosida, dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat penangkapan terhadap Bashir atas tuduhan kejahatan perang.
Ironisnya, untuk mempertahankan kekuasaannya, Bashir justru membangun RSF sebagai pasukan loyalis pribadi — yang kini menjadi lawan utama penerusnya.
Di bawah kekuasaannya pula, Sudan kehilangan separuh wilayahnya ketika Sudan Selatan memisahkan diri pada 2011, membawa serta sebagian besar sumber minyak yang dulu menopang ekonomi nasional.
Rezim Bashir akhirnya runtuh di tangan rakyatnya sendiri pada 2019 — tetapi fondasi otoritarian dan militeristik yang ia bangun selama tiga dekade terus menghantui Sudan hingga kini.
Krisis yang menimpa Sudan bukan fenomena baru. Sejak merdeka dari Inggris dan Mesir pada 1956, negara ini telah mengalami lebih dari selusin kudeta — menjadikannya salah satu negara paling tidak stabil di dunia.
Pemerintahan sipil yang sempat berdiri selalu digulingkan oleh militer dengan alasan “menyelamatkan negara”. Dari Presiden Ibrahim Abboud (1958), Jaafar Nimeiri (1969), hingga Bashir (1989), kekuasaan di Sudan berkali-kali berpindah melalui laras senapan, bukan pemilu.
Selain itu, konflik etnis dan regional terus menjadi bahan bakar ketegangan. Wilayah-wilayah seperti Darfur, Kordofan, dan Blue Nile lama merasa dimarginalkan oleh pusat kekuasaan di Khartoum, yang didominasi elite Arab utara.
Ketimpangan ekonomi, identitas, dan akses politik menciptakan siklus pemberontakan yang tak pernah usai.
Kini, Sudan berada di ambang kehancuran total. Dua pemerintahan saling klaim legitimasi, tetapi keduanya sama-sama menindas rakyat dan menghalangi bantuan kemanusiaan. Ekonomi ambruk, layanan publik hancur, dan generasi muda kehilangan masa depan.
Badan-badan internasional memperingatkan bahwa lebih dari 20 juta orang kini menghadapi ancaman kelaparan, sementara lebih dari 10 juta orang telah mengungsi.
Negara-negara tetangga seperti Mesir, Chad, dan Ethiopia menghadapi arus pengungsi yang besar, sementara kekuatan asing seperti Uni Emirat Arab dan Rusia ikut bermain di belakang layar demi kepentingan strategis di wilayah Laut Merah dan Sahel.
Jalan Menggantung Menuju Perdamaian
Masa depan Sudan bergantung pada kemauan para aktor bersenjata untuk menyerahkan sebagian kekuasaan kepada otoritas sipil — sesuatu yang belum pernah benar-benar terjadi dalam sejarah negara ini.
Tanpa reformasi militer, rekonsiliasi nasional, dan partisipasi rakyat sipil, Sudan berisiko menjadi negara gagal permanen seperti Libya atau Somalia.
Namun di tengah reruntuhan, masih ada secercah harapan. Aktivis, jurnalis, dan komunitas sipil Sudan yang dulu menumbangkan Bashir tetap berjuang, menuntut keadilan dan demokrasi sejati. Mereka mungkin tidak bersenjata, tetapi merekalah satu-satunya kekuatan moral yang tersisa untuk menyelamatkan Sudan dari kehancuran total.(*)
BACA JUGA: Konflik Sudan: Ketika Mantan Pedagang Unta Punya Tentara dan Melawan Pemerintah
