14 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Tertahan, Nasib Keberangkatan Haji Kini Jadi Prioritas

JERNIH – Eskalasi konflik bersenjata antara AS-Israel melawan Iran mulai berdampak langsung pada operasional penerbangan internasional di kawasan Timur Tengah. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melaporkan sebanyak 14.115 jemaah umrah asal Indonesia kini dalam kondisi tertahan (stranded) dan belum bisa kembali ke Tanah Air.

Kabar ini disampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/3/2026). Hingga saat ini, total terdapat 50.374 jemaah Indonesia yang masih berada di Arab Saudi, di mana sekitar 14 ribu di antaranya menghadapi kendala kepulangan akibat gangguan jalur transportasi udara.

Menteri Irfan menekankan bahwa situasi di tanah suci Makkah dan Madinah saat ini masih sangat kondusif. Jemaah tetap dapat beribadah dengan tenang tanpa gangguan fisik dari konflik yang sedang terjadi. Namun, masalah utama terletak pada jalur penerbangan, terutama bagi jemaah yang menggunakan maskapai dengan sistem transit.

“Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, belum ada indikasi konflik akan mereda dalam waktu dekat. Situasi keamanan kawasan masih sangat dinamis,” ujar Irfan di hadapan anggota dewan.

Krisis ini memicu kekhawatiran besar terhadap pelaksanaan Ibadah Haji 1447 H / 2026 M yang dijadwalkan mulai memberangkatkan kloter pertama pada 22 April 2026. Menanggapi hal ini, Menteri Irfan menyatakan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas mutlak sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah kini tengah menggodok sejumlah skenario darurat, di antaranya berdiskusi dengan maskapai untuk mencari jalur alternatif yang menghindari wilayah udara terdampak konflik. Pemerintah juga telah memanggil 1.239 penyelenggara umroh (PPIU) untuk memastikan perlindungan bagi jemaah yang tertahan di Saudi serta memperkuat komunikasi dengan otoritas penerbangan internasional dan Pemerintah Arab Saudi terkait jaminan keamanan jalur udara.

Menteri Haji dan Umrah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil risiko yang membahayakan nyawa warga negara. “Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Setiap keputusan akan diambil dengan penuh kehati-hatian, koordinasi erat, dan transparansi informasi kepada publik,” tambahnya.