Anwar meminta pemerintah tidak mengabaikan perasaan masyarakat yang dalam beberapa waktu merasa terabaikan,.
JERNIH-Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim nama Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo ke DPR sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis, mulai menuai respon.
Respon awal datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta agar Jokowi benar-benar arif dan bijaksana menunjuk sosok calon Kapolri baru, pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun Februari 2021 mendatang.
“Presiden hendaknya kalau akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan, loyalitas, dan profesionalitas saja tapi harus lebih luas dari itu,” kata Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Januari 2021.
Dijelaskan oleh Anwar, beberapa waktu belakangan muncul isu yang menunjukan hubungan antara pemerintah dan umat islam kurang harmonis terutama munculnya anggapan dari sebagian umat islam yang melihat kerap terjadi kriminalisasi ulama di Indonesia.
“Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan calon kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini tentu saja presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas,” kata Anwar menambahkan.
Anwar meminta pemerintah tidak mengabaikan perasaan masyarakat yang merasa terabaikan, meski pemerintah telah menegaskan tak ada kriminalisasi.
“Karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam, apalagi kalau seandainya sebagian besar umat islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan,” kata Anwar.
“Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya khawatir penunjukan kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa kedepannya,” kata Anwar lebih lanjut.
Anwar mengatakan Indonesia sebagai bangsa harus bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian semacam ini, kata dia, sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa.
Berikut pernyataan Anwar berjudul Calon Kapolri dan Kearifan Seorang Presiden;
Hak untuk mencalonkan dan menunjuk siapa yang akan menjadi kapolri ada di tangan presiden. Kita sudah tahu itu semua. Dan kita harus menghormatinya.
Tapi meskipun demikian presiden hendaknya kalau akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan , loyalitas dan profesionalitas saja tapi harus lebih luas dari itu yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.
Apalagi akhir2 ini seperti kita ketahui hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu karena ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama.
Meskipun pemerintah katanya tidak melakukan itu tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam, apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan, ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena covid19 yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga krisis ekonomi yang cukup berat yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini maka tentu tidak mustahil berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan akan bisa terjadi . Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya khawatir penunjukan kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa ke depannya.
Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan seorang kapolri di tengah2 situasi seperti ini tentu saja presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas agar kita sebagai bangsa bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah yang sangat2 berat yang kita hadapi saat ini yaitu mengatasi covid19 dan krisis ekonomi yang sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa. Tks.
Anwar abbas
Wakil ketua umum MUI (tvl)
