“Kebenaran sederhananya adalah, seperti yang kita bicarakan, anak-anak, wanita dan pria, tua dan muda, hidup dalam teror,” kata Jaksa ICC, Karim Khan, saat membuka Konferensi Akuntabilitas Ukraina di De Hague, saat itu. Khan mengatakan pertemuan tingkat menteri itu membahas “kebutuhan koordinasi, koherensi” dan “perlunya strategi menyeluruh” berbagai negara dan pengadilan bekerja untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan.
JERNIH–Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) kemungkinan akan mengajukan kasus pertamanya atas dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina pada awal musim dingin ini. Beberapa sumber di internal ICC mengatakan hal tersebut kepada Bloomberg.
Menurut sumber-sumber tersebut, kasus awal dapat diajukan pada akhir tahun ini, atau setidaknya awal tahun depan. Tanggal pasti hari ‘H’-nya belum ditetapkan, dengan kemungkinan prosesnya bisa tergelincir karena butuh waktu untuk menyiapkan kasus tersebut, mereka menambahkan. Para sumber Bloomberg tersebut juga menolak untuk mengungkapkan rincian spesifik dari kasus yang sedang dipertimbangkan.
Sebuah tim investigasi gabungan yang terdiri dari beberapa otoritas kehakiman Eropa dibentuk Maret lalu untuk mengumpulkan bukti dugaan kejahatan Rusia di Ukraina. Kantor Kejaksaan ICC adalah peserta dalam tim investigasi, yang pekerjaannya didukung oleh badan kerja sama peradilan pidana Uni Eropa, Eurojust.
Secara terpisah, ICC dan Ukraina sedang dalam pembicaraan tentang kemungkinan Kyiv menyerahkan setidaknya satu pejabat Rusia — seorang tawanan perang — ke pengadilan. Keduanya juga tengah mempertimbangkan kemungkinan adanya pejabat Rusia yang bersedia bersaksi melawan para komandan senior mereka.
Sementara itu di Kyiv, Wakil Kepala Administrasi Kepresidenan Ukraina, Andriy Smyrnov, Kamis (21/7) lalu mengatakan, Ukraina ingin membentuk pengadilan internasional satu kali untuk mengadili anggota utama rezim Rusia atas tindakan agresi, yang dapat membuat pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin.
Smyrnov mengatakan, Ukraina percaya bahwa mengadili Rusia secara terpisah untuk tindakan agresi, dengan partisipasi internasional, akan mempercepat upaya untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan lingkaran dalamnya.
Tindakan agresi –yang diterima oleh anggota PBB sebagai kejahatan internasional –tidak dapat diadili oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) karena kurangnya yurisdiksi. Tetapi agresi dianggap sebagai kejahatan internasional yang paling parah karena konsekuensi selanjutnya. Pada Kamis (21/7), tiga orang tewas dan 23 terluka oleh dua serangan Rusia di kota Kharkiv, Ukraina timur, menurut kantor kejaksaan wilayah Kharkiv. Rusia menembaki Kharkiv dari MLRS Uragan, mengakibatkan dua orang tewas, 19 terluka, termasuk seorang anak. Rusia secara kacau dan brutal menembaki pemberhentian transportasi, paviliun perbelanjaan, perumahan untuk menimbulkan kerugian maksimum pada warga sipil.
Smyrnov mengatakan bahwa tindakan agresi, di mana Ukraina akan memulai proses tambahan, mudah dibuktikan. Sedangkan jenis kasus yang dapat diadili ICC sehubungan dengan Ukraina–kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan–akan memakan waktu bertahun-tahun.
“Fakta bahwa Rusia menginvasi Ukraina dengan tentara mereka adalah fakta yang diterima oleh mitra internasional kami,” kata Smyrnov. “Kami berharap sudah memiliki dakwaan dalam waktu tiga bulan.”
Smyrnov mengatakan, keputusan yang dibuat oleh pengadilan internasional masih akan berjalan menuju keadilan bagi Ukraina bahkan tanpa terdakwa yang ditahan.
“Setelah memiliki dakwaan dan memiliki surat perintah penangkapan untuk Putin, untuk [Menteri Pertahanan Rusia Sergei] Shoigu … akan menjadi langkah maju yang besar dalam mendapatkan keadilan,” kata Anton Korynevych, duta besar untuk Ukraina, yang memimpin pembicaraan dengan mitra internasional tentang masalah ini. “Mereka akan diklaim dan dicap sebagai penjahat potensial oleh pengadilan internasional dan sah. Kemudian, setiap kali mereka (bepergian) ke negara bagian yang mengakui pengadilan itu, mungkin mereka akan bermasalah dengan itu,” kata Korynevych.
“Tentu saja, kami akan sangat senang melihat Shoigu ditahan, dan bukan hanya dia tetapi semua orang lain yang membuat keputusan saat itu, tidak hanya pada 2022, tetapi juga pada 2014,” kata Korynevych, yang menambahkan bahwa dalam pandangan mereka, hukuman di pengadilan ad hoc akan mengikuti norma-norma ICC.
Korynevych, yang menyebut De Hague sebagai kota tuan rumah potensial untuk pengadilan, mengatakan dia ingin sebanyak mungkin merangkul mitra internasional berpartisipasi guna melegitimasi keputusan apa pun dan memperluas potensi akuntabilitas. “Idenya adalah terbuka dan seinternasional mungkin,” katanya.
Korynevych mengatakan beberapa mitra internasional Ukraina telah setuju untuk mendirikan pengadilan tersebut. Dia mengatakan, bagaimanapun, bahwa terlalu dini dan terlalu sensitif untuk menyebutkan negara-negara yang telah setuju.
“Ya, orang Ukraina akan terlibat, perlu ada jaksa Ukraina, tapi kami berharap hakimnya internasional,” kata Korynevych.
Anya Neistat, direktur hukum dari inisiatif Docket di Yayasan Clooney untuk Keadilan, Mei lalu mengatakan kepada The Guardian, menekankan pentingnya Ukraina mengikuti prosedur dengan cermat untuk menghindari persepsi keadilan pemenang.
Pekan lalu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, memecat jaksa agung Ukraina, Iryna Venediktova. Dalam pidato malam Zelenskyy kepada bangsanya, dia mengatakan Venediktova dan Kepala Dinas Intelijen Ukraina, Ivan Bakanov, memiliki kolaborator di departemen mereka.
Sebuah sumber di Kantor Kepresidenan mengklaim tindakan Venediktova telah merusak reputasi Ukraina dan menghalangi upaya untuk membebaskan tawanan perang Ukraina setelah seorang tentara Rusia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam enam hari pengadilan kejahatan perang, Mei lalu.
“Rekan-rekan kami di Jerman menulis kepada saya menanyakan: “Apakah mungkin pengadilan mendengarkan semua bukti dan menanyai semua saksi dan mencapai keputusan dalam lima hari?”” kata sumber itu, mengklaim persidangan juga sangat menghambat upaya pertukaran tawanan perang Ukraina dengan Rusia.
Perwakilan Kremlin kemudian mengancam akan mengadili ke-2.500 tawanan perang Ukraina yang keluar dari Azovstal, di pengadilan mereka sendiri, sebelum menjawab pertanyaan tentang pertukaran tahanan dalam waktu tiga tahun.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah mencatat lebih dari 11.500 korban sipil. Pada 12 Juli, setidaknya 5.024 warga sipil telah tewas, termasuk sekitar 300 anak-anak. Tetapi badan tersebut memperkirakan angka sebenarnya jauh lebih tinggi.
Pasukan Rusia telah dituduh menargetkan bangunan sipil dan melakukan kekejaman di sejumlah kota Ukraina, seperti Bucha, di mana bukti kuburan massal, penyiksaan dan eksekusi telah dilaporkan secara luas.
Peran AS
Pemerintahan AS disebut-sebut tidak bermaksud untuk secara resmi bergabung dengan tim investigasi ICC. “Tetapi mereka sedang mempertimbangkan keadaan di mana dapat bekerja sama tanpa melanggar hukum dan kebijakan AS,”kata seorang pejabat Departemen Kehakiman. AS tidak merupakan anggota ICC.
Departemen Kehakiman AS juga disebutkan melakukan kontak dengan negara-negara dalam tim investigasi dan mitra internasional lainnya tentang cara membantu penyelidikan dan penuntutan. Ditanya tentang hal ini, kantor kejaksaan ICC menolak berkomentar, dan mengatakan bahwa kerahasiaan mutlak sangat penting untuk pekerjaan mereka.
Seorang Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan, pemerintahan Biden sedang bekerja untuk mendokumentasikan kejahatan perang dan kekejaman lainnya yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina, dan membantu dengan berbagai upaya internasional, termasuk yang dilakukan ICC dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (Organization for Security and Cooperation in Europe/ OSCE).
Laporan para ahli OSCE telah mendokumentasikan sejumlah contoh yang mereka klaim sebagai pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina, termasuk pembunuhan yang ditargetkan terhadap warga sipil, penyiksaan dan penculikan.
Laporan tersebut menceritakan kejahatan kekejaman yang nyaris tidak masuk akal, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran yang telah dilakukan anggota pasukan sejak meluncurkan invasi brutal skala penuh pada bulan Februari dalam upaya untuk merebut wilayah Ukraina.
Tekanan untuk segera membawa Rusia ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terus bergaung terutama sejak 14 Juli lalu, manakala ICC dan sekitar 44 negara berjanji untuk bekerja sama dalam penyelidikan mereka.
“Kebenaran sederhananya adalah, seperti yang kita bicarakan, anak-anak, wanita dan pria, tua dan muda, hidup dalam teror,” kata Jaksa ICC, Karim Khan, saat membuka Konferensi Akuntabilitas Ukraina di De Hague, saat itu. Khan mengatakan pertemuan tingkat menteri itu membahas “kebutuhan koordinasi, koherensi” dan “perlunya strategi menyeluruh” karena berbagai negara dan pengadilan bekerja untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan.
Kantor berita terkemuka Associated Press dan Frontline, yang melacak insiden di Ukraina, sejauh ini telah menghitung 338 potensi kejahatan perang.
Di saat pertemuan berlangsung di De Hague pun, rudal Rusia terus menghantam kota Vinnytsia di Ukraina tengah, dalam apa yang disebut presiden Ukraina sebagai “tindakan terorisme terbuka” terhadap penduduk sipil negara itu.
Saat itu Jaksa Agung Ukraina, Iryna Venediktova (sebelum diberhentikan) mengangkat sebuah foto yang tampaknya menunjukkan tubuh seorang anak. “Hari ini, 20 orang tewas oleh rudal Rusia, termasuk tiga anak-anak, 52 terluka oleh rudal Rusia, termasuk anak-anak. Dan informasi ini kami dapatkan setiap hari dari pagi hingga malam, malam hingga pagi,” kata Venediktova.
Utusan hak asasi manusia Departemen Luar Negeri AS, Uzra Zeya, pada pertemuan di De Haague itu menuduh pasukan Rusia melakukan kekejaman saat dia menyampaikan pesan ke konferensi dari Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
“Setiap hari, kejahatan perang meningkat. Pemerkosaan, penyiksaan, eksekusi di luar proses hukum, penghilangan paksa, deportasi paksa. Serangan terhadap sekolah, rumah sakit, taman bermain, gedung apartemen, gudang gandum, fasilitas air dan gas,” kata Zeya. “Ini bukan tindakan unit jahat – mereka cocok dengan pola yang jelas di setiap bagian Ukraina yang disentuh oleh pasukan Rusia.”
Pada 14 Juli itu tidak kurang dari 40 negara dari Uni Eropa dan seluruh dunia mengirim perwakilan ke Den Haag untuk konferensi yang diselenggarakan oleh Khan, Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra dan Komisioner Keadilan Uni Eropa, Didier Reynders. [The Guardian/Blooomberg/AP]
