JERNIH – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Keputusan ini pun menyulut kritik dari sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
Anies Rabu (9/9/2020) malam mengumumkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjalankan PSBB seperti pada munculnya awal pandemi dan menarik PSBB transisi dengan mempertimbangkan tiga hal. “Yakni kematian karena Covid-19 yang tinggi, angka keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19, dan tempat tidur ICU untuk pasien Covid-19,” ungkap Anies.
Saat memberi penjelasan, Anies mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa dalam penanganan Covid-19 diutamakan kesehatan, agar ekonomi bisa berjalan. Maka, kata Anies, tidak ada pilihan lain bagi Jakarta untuk menarik rem darurat.
Kebijakan ini memantik reaksi dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengecap kebijakan Anies ini sebagai penyebab melemahnya indeks harga saham gabungan (IHSG). Kebijakan itu dinilai investor sebagai munculnya ketidakpastian baru.
“Indeks sampai dengan kemarin kita lihat kemajuan. Karena hari ini indeks [IHSG] masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI tadi malam sehingga indeks pagi ini sudah [turun] di bawah 5.000,” sindir Airlangga, dalam acara Kadin, Kamis (9/9/2020).
Diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini dibuka anjlok ke level 5.084,32. Bahkan, Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan saham pada pukul 10.36 JATS.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) ini juga terang-terangan menyindir soal kebijakan gas rem Gubernur Anies yang seharusnya tidak mengganggu kepercayaan masyarakat. “Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga public confidence. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market,” kata Airlangga.
Pernyataan Airlangga itu mendapat kritik balik. Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan bahwa pernyataan Menko Perekonomian cermin pola pikir pemerintah yang melihat ekonomi lebih penting dari kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat.
“Ini merupakan problem utama sejak awal, takut lockdown akhirnya di-lockdown oleh puluhan negara, Takut Perpanjang PSBB akhirnya virus membuat peternakan sendiri dalam transmisi setiap komunitas warga,” katanya.
IHSG yang fluktuatif dalam zaman Covid, lanjunya, adalah hal biasa tidak perlu menyalahkan satu sama lain. Apalagi, pemerintah mengatakan bahwa Indonesia dalam situasi extraordinary. Artinya sewaktu sewaktu bisa terjadi turbulensi ekonomi nasional apalagi Pasar Modal seperti IHSG.
Sementara Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2020 akan terkontraksi lebih dalam dari perkiraan pemerintah sebelumnya terimbas kebijakan PSBB Gubernur DKI.
Suahasil mengatakan, sebelumnya, pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia akan terkontraksi -1 hingga 0 persen pada kuartal III/2020. “Tapi, kami perkirakan akan lebih rendah dari range itu,” katanya.
Suahasil mengutarakan, kasus Covid-19 di Pulau Jawa, khususnya Jakarta memang mengalami peningkatan dalam beberapa minggu terakhir. Padahal, dari sisi ekonomi, sudah mulai terlihat pemulihan. Beberapa indikator makroekonomi mulai menunjukkan perbaikan, misalnya indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sudah memasuki zona hijau.
Suahasil mengharapkan, tekanan pandemi Covid-19 pada pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 tidak akan sedalam kuartal II/2020, yang tercatat -5,32 persen.
Sikap kritik juga diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia khawatir pelaksanaan PSBB penuh pada akhir kuartal III/2020 dapat memberikan tekanan pada sektor manufaktur.
“Apalagi kalau diikuti provinsi-provinsi lain menerapkan PSBB yang ketat. Tapi, yang perlu disampaikan, bagi pemerintah kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Agus menambahkan saat ini utilisasi sektor manufaktur telah berangsur pulih ke kisaran 53-54 persen. Agus menargetkan angka tersebut dapat terus meningkat dan menyentuh level 60 persen pada akhir 2020. Utilisasi sektor manufaktur sebenarnya telah anjlok ke bawah posisi 50 persen per Mei 2020 dari posisi prapandemi di kisaran 60 persen.
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan pemberlakuan kembali PSBB penuh di Ibu Kota merupakan faktor baru. Maka dari itu, menurutnya, perlu pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan drastis PSBB seperti pada kuartal II/2020.
Mahendra meramalkan pendekatan khusus tersebut dibutuhkan jika penurunan pertumbuhan ekonomi tidak ingin lagi terulang pada kuartal IV/2020. Mahendra berpendapat pemulihan pertumbuhan ekonomi penting pada semester kedua 2020 agar pertumbuhan ekonomi secara konsolidasi pada tahun ini tidak terlalu anjlok.
“Kita harus berupaya mencari langkah-langkah yang bisa mensinergikan keduanya (kesehatan dan ekonomi). Kita harus menjaga keseimbangan ini sebaik-baiknya,” katanya. [*]
