Cina Peringatkan Jepang untuk Tidak Ikuti Sanksi AS Atas Xinjiang dan Hong Kong

Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, dan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, sampai menghabiskan 90 menit bertelepon. Via Motegi, Jepang membalasnya dengan  menyerukan Beijing untuk menghentikan gangguan ke Kepulauan Diaoyu dan mendesak Cina untuk menangani masalah hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong

JERNIH– Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, memperingatkan Jepang agar tidak memberikan sanksi kepada Cina atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong, menjelang pertemuan tingkat tinggi antara Tokyo dan Washington.

Wang dan mitranya dari Jepang, Toshimitsu Motegi, melakukan percakapan telepon selama 90 menit pada Senin (6/4), pada telepon yang datang dari Beijing, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.

Kepentingan Jepang yang semakin meningkat dalam persaingan AS-Cina yang semakin tegang terbukti dalam keputusan Presiden AS Joe Biden untuk menjamu Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga di Gedung Putih pada 16 April. Hal itu menandai kunjungan pertama oleh seorang pemimpin asing sejak Biden menjabat.

Dalam langkah yang jarang terjadi, Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan dua bagian melalui panggilan telepon antara Wang dan Motegi. Satu pernyataan Wang mengkritik upaya Biden baru-baru ini untuk berkoordinasi dengan sekutunya dalam strategi bersama menghadapi Cina. Wang memperingatkan Tokyo untuk tidak mengikuti langkah AS dalam memberikan sanksi kepada Cina atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong.

“Jika dengan kedok multilateralisme, negara-negara terlibat dalam politik blok atau konfrontasi kekuatan besar, atau bahkan secara sewenang-wenang menjatuhkan sanksi sepihak dan ilegal pada negara lain berdasarkan informasi yang salah, dunia akan mundur ke hukum rimba,” kata Wang, sok bijak.

“Kehendak negara adidaya tertentu,” kata Wang, “tidak mewakili komunitas internasional; sejumlah kecil negara yang mengikuti negara ini tidak memiliki hak untuk memonopoli aturan multilateralisme.”

Dalam pernyataan lain yang dirilis pada hari yang sama oleh Kementerian Luar Negeri Cina, Wang mengulangi pukulannya ke AS, mendesak Jepang untuk tidak “terbawa suasana” oleh negara-negara yang bias terhadap Cina.

“AS dan Jepang adalah sekutu, tetapi demikian pula Cina dan Jepang juga telah menandatangani perjanjian perdamaian dan persahabatan sehingga Jepang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan perjanjian ini,” kata Wang.

Peringatan Beijing muncul karena Jepang telah menunjukkan tanda-tanda mengambil peran yang semakin tegas di kawasan Indo-Pasifik, yang telah menjadi hotspot bagi ketegangan AS-China karena berbagai ketegangan teritorial antara Cina dan sekutu AS, seperti Jepang dan Filipina.

Motegi dan Menteri Pertahanan Jepang dilaporkan akan berdiskusi dengan Jerman saat Suga berada di Washington, sebuah langkah yang menurut pengamat menunjukkan Tokyo berusaha membuat negara-negara yang lebih kuat untuk mengakui kedaulatan Jepang di Kepulauan Diaoyu. Diaoyu juga dikenal sebagai Kepulauan Senkaku di Jepang, yang mengontrol rantai kepulauan tersebut meskipun Beijing mengklaim kepemilikannya.

Pertemuan AS-Jepang bulan lalu menghasilkan pernyataan bersama di mana AS menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Kepulauan Diaoyu, serta jarang menyebut keamanan di Selat Taiwan.

The Post sebelumnya melaporkan pertemuan 16 April antara Suga dan Biden juga diharapkan menyentuh topik Taiwan.

Ketegangan antara Tentara Pembebasan Rakyat dan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang di Laut Cina Timur telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir setelah Tokyo berulang kali menyuarakan keprihatinan atas Undang-undang Penjaga Pantai Cina yang baru.

Undang-undang mengizinkan kekuatan kuasi-militer Cina untuk menggunakan senjata terhadap kapal asing yang dianggap Beijing memasuki perairannya secara ilegal.

Dalam percakapannya teleponnya dengan Wang, Motegi mengungkapkan “keprihatinan yang kuat” tentang undang-undang ini, menyerukan Beijing untuk menghentikan gangguan ke Kepulauan Diaoyu dan mendesak Cina untuk menangani masalah hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.

Pernyataan dua bagian yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Cina tidak membahas Undang-undang Penjaga Pantai, dan hanya mencatat bahwa Wang Yi menjelaskan posisi Cina dalam “masalah Kepulauan Diaoyu dan Laut Cina Selatan”.

Wang juga menentang kritik Jepang atas penanganan Cina atas Xinjiang dan Hong Kong, menurut pernyataan itu. “Sebagai tetangga, Jepang perlu menunjukkan setidaknya sedikit rasa hormat terhadap masalah internal Cina,” kata Wang. [South China Morning Post]