Masuk akal untuk menyimpulkan bahwa situasi yang dihadapi Muslim di India saat ini, dengan cepat mengejar realitas yang dialami oleh minoritas Uighur di Cina sejak 2017, dengan perbandingan yang terlalu sulit untuk diabaikan.
JERNIH–Arnab Goswami, pemimpin redaksi Republic TV, jaringan tv berita India yang setara dengan pembawa acara Fox News Tucker Carlson, bertanya kepada jutaan pemirsanya, mengapa seorang jurnalis Australia dari media yang berbasis di Amerika Serikat tidak ditangkap karena diduga melaporkan kejahatan rasial di India.
“Pertanyaan saya adalah, mengapa hukum India tidak mengambil tindakan terhadap CJ Werleman?”tanya Goswami dalam segmen berjudul ‘Unfollow Twitter’ yang disiarkan Jumat lalu.
Poin Goswami, mengapa pihak berwenang India tidak menuntut CJ Werleman, seperti yang dilakukan terhadap tiga jurnalis India, yang semuanya Muslim (termasuk kolumnis Washington Post, Rana Ayub) dan tiga anggota Kongres Muslim, karena membagikan video di Twitter yang menunjukkan seorang Muslim tua diserang sebuah geng Hindu di Haryana. Serangan itu digambarkan CJ Werleman, bahwa mereka—para korban dan keluarnya—sebagai kejahatan kebencian bermotif agama, yang disangkal Kepolisian Negara Bagian Uttar Pradesh yang dikuasai Partai Bharatiya Janata (BJP).
Pemerintah memanfaatkan bantahan polisi untuk mengajukan tuntutan terhadap jurnalis dan anggota kongres, karena “menyebarkan informasi yang salah yang bertujuan memicu ketegangan agama”.
Majalah India, The Wire, menulis, mereka mendukung para jurnalisnya yang melaporkan serangan itu, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ini adalah “upaya untuk mengkriminalisasi pelaporan apa pun”. The Wire menulis bahwa pelaporannya “berdasarkan laporan yang akurat dan benar, berdasarkan apa yang dikatakan korban sendiri tentang insiden tersebut”.
Tapi yang menjadi focus persoalan adalah adanya upaya yang diatur pemerintah India untuk menutupi dan membungkam Muslim, serta siapa pun yang berbicara menentang kejahatan kebencian yang semakin meningkat. Serangan kebencian tersebut dilakukan kalangan nasionalis Hindu pro-Pemerintah, terhadap Muslim dan minoritas agama lainnya di India.
Pemerintah India tidak hanya menekan Twitter untuk melarang jurnalis dan aktivis hak asasi manusia yang melaporkan kejahatan kebencian anti-Muslim, tetapi organisasi nasionalis Hindu juga mengancam perusahaan-perusahaan media dengan kekerasan.
Tahun lalu, ketika Dr Gregory Stanton memperingatkan bahwa “persiapan” untuk genosida terhadap Muslim di India dan Kashmir sedang berlangsung, tanggapan dari komunitas internasional tidak bisa lebih acuh tak acuh, meskipun Dr Stanton secara luas dianggap sebagai otoritas terkemuka dalam genosida dan pembersihan etnis.
Ada banyak alasan untuk percaya bahwa peringatannya kini telah berubah menjadi awan badai yang berkumpul yang dapat dilihat di cakrawala. Bahkan masuk akal untuk menyimpulkan bahwa situasi yang dihadapi Muslim di India saat ini, dengan cepat mengejar realitas yang dialami oleh minoritas Uighur di Cina sejak 2017, dengan perbandingan yang terlalu sulit untuk diabaikan.
Konspirasi Islamofobia
Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, para imam masjid dikriminalisasi dan ditangkap atas tuduhan palsu; masjid-masjid diserang di seluruh negeri; dan konspirasi Islamofobia telah menjadi dasar bagi undang-undang baru yang mendiskriminasi umat Islam, lanjut CJ Werleman.
Pernikahan beda agama dilarang; kematian Muslim dalam tahanan meningkat; dan serangan hukuman mati tanpa pengadilan terjadi dengan frekuensi dan keganasan yang lebih besar. Ada 10 serangan massa yang terpisah terhadap Muslim sejak 1 Mei.
Eskalasi permusuhan terhadap Muslim ini dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan, yang mendiskriminasi Muslim yang memiliki kewarganegaraan India, dan pencabutan status semi-otonom Kashmir. Tetapi hari ini kita menyaksikan ‘pembedaan’ minoritas agama di semua lini dan di semua tingkat masyarakat India.
Bulan lalu, Kepolisian Uttar Pradesh menangkap Umar Guatam, seorang mualaf Muslim yang menjadi seorang imam masjid, setelah menuduhnya secara paksa membuat 1.000 orang Hindu jadi mualaf selama 35 tahun, meskipun tidak seorang pun dari mereka pernah menuduh konversi paksa atau mengajukan keluhan tentang dipaksa untuk pindah agama ke Islam.
Di bawah undang-undang anti-konversi yang kejam di negara bagian tersebut, beban pembuktian bukan pada jaksa, tetapi pada Muslim yang dituduh secara paksa mengubah dari agama Hindu, sehingga memaksa Muslim untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, daripada negara yang membuktikan kesalahan mereka.
Undang-undang anti-konversi berjalan seiring dengan undang-undang ‘cinta Jihad’ yang baru diundangkan, yang melarang pernikahan antar-agama, dan memajukan teori konspirasi Islamofobia yang menuduh bahwa pria Muslim mempermainkan wanita Hindu untuk menikahi mereka, sebagai bagian dari plot untuk mengubah India menjadi sebuah kekhalifahan Islam.
Di New Delhi, pedagang kaki lima Muslim dihantam dan diboikot oleh pesaing Hindu yang telah diradikalisasi oleh teori konspirasi ‘jihad pedagang kaki lima’, yang tentu saja paralel dengan ‘jihad tanah’, ‘jihad ekonomi’, ‘konspirasi jihad-corona’, ‘jihad sejarah’, dan ‘jihad media’.
Ketika Muslim diserang dan digantung oleh geng-geng Hindu karena konspirasi yang penuh kebencian ini, mereka tidak memiliki sistem peradilan pidana yang adil untuk diandalkan. Departemen kepolisian negara itu sedang diradikalisasi oleh pasukan nasionalis Hindu, sebuah kenyataan yang terlihat dengan meningkatnya kematian dan penyiksaan Muslim dalam tahanan polisi baru-baru ini.
Sebuah laporan baru-baru ini tentang penyiksaan dan kematian di penjara di seluruh dunia mengungkapkan, 1.731 orang tewas dalam tahanan pasukan keamanan India dan petugas pada 2019, di mana sebagian besar korban berasal dari komunitas minoritas, terutama Muslim dan Dalit, CJ Werleman mencatat.
Perlu juga dicatat bahwa petugas polisi berpartisipasi dalam pembunuhan 52 Muslim selama Kerusuhan Delhi 2020, dengan laporan pencarian fakta yang mengutip “contoh pelecehan seksual terhadap wanita Muslim oleh polisi, dan juga contoh polisi yang terlibat dalam kekerasan dan pelecehan langsung”.
Walau peristiwa terpisah ini sendiri tidak sama dengan genosida, yang jelas adalah bahwa tahun 2020-an telah mewakili dekade kehidupan yang berbahaya bagi 200 juta Muslim di India, tulis CJ Werleman dalam byline times. [byline times]
