Potongan video (clip) pembacaan puisi oleh Butet Kertarajasa di UII Yogya menjadi bagian menarik tersendiri dari keseluruhan diskusi kritis. Apa maunya Butet? Apa yang ia gugat?
WWW.JERNIH.CO – Sastra Indonesia memiliki tradisi panjang sebagai menara pengawas kekuasaan. Dari pamflet-pamflet Wiji Thukul hingga sajak-sajak teater Rendra, puisi selalu punya cara untuk menjadi batu bata yang dilemparkan ke jendela sang penguasa.
Kali ini dari suasana malam yang seru di kampus UII Yogya muncul seorang Butet Kertarajasa. Di depan audiens yang pasti hadir karena merasa ada krisis, juga para pembawa pemikiran-pemikiran kritis macam Prof Mahfud MD juga Rocky Gerung, seperti gayanya, Butet cuek dan menyemburkan bait-bait dan lirik puisinya yang tajam pun langsung.
Tak ayal puisi berjudul “JIKA” yang ia bacakan adalah kelanjutan estetis dari tradisi perlawanan tersebut.
Secara visual dan auditori, Butet tidak sedang menyajikan estetika yang mendayu-dayu. Puisi ini adalah sebuah protes profetik (ramalan bernada peringatan) yang menggunakan struktur pengkondisian (“Jika… Maka…”) sebagai pisau bedah untuk menguliti realitas politik kontemporer.
Keresahan terdalam Butet bermuara pada satu hal: pembusukan etika kekuasaan. Dengan menggunakan bentuk anafora (pengulangan kata di awal baris) lewat kata “Jika”, Butet sedang menyusun daftar dakwaan terhadap apa yang ia lihat sebagai anomali kepemimpinan masa kini.
“Jika yang menyebabkan aku bertakhta hanya siasat dan akal-akalan, maka ketika berkuasa aku konsisten plonga-plongo, tak tahu mau bicara apa.”
Baris ini adalah hantaman satir yang sangat tajam. Kata “plonga-plongo” tentulah bukan ejekan fisik, melainkan sebuah analisis kritis terhadap ketiadaan otentisitas dan kapasitas intelektual pemimpin yang lahir dari rahim “siasat dan akal-akalan” (rekayasa politik/hukum). Butet meresahkan lahirnya pemimpin boneka—sosok yang gagap saat harus berdiri tanpa naskah dari para dalangnya.
Butet melangkah lebih jauh dengan menyoroti bagaimana instrumen negara telah dialihfungsikan menjadi alat penjarahan yang sah. Keresahan ini tergambar eksplisit dalam bait-bait yang menyentuh isu ekologi dan ekonomi.
Di sana seakan terjadi dahaga komoditas yang ia representasikan lewat frasa “kurancang undang-undang yang bikin kenyang makan aneka tambang” secara kritis menelanjangi fenomena state capture—kondisi di mana regulasi dan hukum sengaja didesain bukan untuk kesejahteraan publik, melainkan untuk melegalkan eksploitasi nikel, timah, dan batu bara oleh segelintir elite.
Simak bagaimana ia memaknai kamuflase kebijakan dengan lantunan menangkap ironi di mana program publik seperti “pemberian gizi dan membangun koperasi” dicurigai hanya sebagai kedok “setor muka” untuk menutupi praktik korupsi sistemik.
Aspek paling mengerikan sekaligus memikat dari puisi ini adalah eskalasi ancamannya. Butet tidak hanya meratap; ia sedang menarik garis takdir.
Ketika ia menulis, “Jika hukum kujadikan bola pingpong untuk mainan, maka pada saatnya hukum akan menggorok leherku…”, ia sedang mengkritik fenomena “hukum pesanan” atau manipulasi konstitusi yang kerap terjadi demi melanggengkan kekuasaan.
Secara teoretis, Butet sedang menggambarkan konsep karma politik atau historical inevitability (keniscayaan sejarah). Melalui diksi-diksi yang eskatologis dan vulgar (“digulung zaman”, “melumatkan aku ke dalam septik tank sebagai tinja”, “wajah penuh darah dan nanah”), Butet melepaskan kesantunan bahasa Jawa yang biasa melekat pada kultur Yogyakarta.
Ia memilih bahasa yang kotor, amis, dan kasar untuk menandingi apa yang ia anggap sebagai perilaku politik yang jauh lebih kotor.
Jadi puisi “JIKA” adalah refleksi dari kebuntuan saluran demokrasi formal. Ketika parlemen menjinak dan hukum bisa dikompromikan, Butet mengingatkan penguasa akan satu kekuatan yang kerap dilupakan: “suara-suara bisu yang cerdas dan mematikan.” Ini adalah representasi dari kemarahan rakyat yang terpendam (latent anger).
Ditulis dan dibacakan di Yogyakarta—kota yang secara historis kerap menjadi episentrum gerakan moral—puisi ini adalah sebuah lonceng kematian bagi moralitas penguasa yang bebal. Butet menutup puisinya bukan dengan kepasrahan, melainkan dengan keyakinan bahwa sejarah selalu punya cara brutal untuk membersihkan dirinya sendiri.
Memviral dan memenuhi layar-layar ponsel rakyat. Saya khawatir, “JIKA” lalu dipelintir sebagai produk provokasi, seperti yang terjadi pada film “Pesta Babi”. Tetapi yang jelas, Butet tak membutuhkan penyandang dana untuk bikin puisi di atas selembar kertas, seperti yang ditanyakan oleh seorang jenderal kepada kreator “Pesta Babi”. (*)
BACA JUGA: Mengapa Tak Boleh Nonton “Pesta Babi”?
