Bagaimana seorang musisi rap keturunan Uganda-India bisa menjadi orang nomor satu di New York City? Mamdani kenyang makan asam-garam kemanusiaan kota Big Apple itu.
WWW.JERNIH.CO – Zohran Kwame Mamdani telah menorehkan tinta emas dalam sejarah politik Amerika Serikat saat ia resmi dilantik sebagai Wali Kota New York ke-112 pada 1 Januari 2026. Lahir di Uganda pada tahun 1991, Mamdani adalah pemimpin muda luar biasa. Ia adalah muslim pertama, orang keturunan Asia Selatan pertama, sekaligus generasi milenial pertama yang memimpin kota metropolitan terbesar di dunia tersebut.
Pelantikannya yang bersejarah, di mana ia bersumpah di atas Al-Quran di sebuah stasiun bawah tanah yang ikonik, menandai pergeseran besar dalam lanskap politik New York menuju arah yang lebih progresif dan inklusif.
Mr. Cardamom
Sebelum terjun ke panggung politik formal, perjalanan karier Mamdani sangat dipengaruhi oleh pengalamannya di akar rumput. Ia pernah meniti karier sebagai musisi rap, sebuah latar belakang yang memberinya kemampuan komunikasi yang otentik dan tajam.
Menggunakan nama panggung Young Cardamom yang kemudian bertransformasi menjadi Mr. Cardamom, ia memilih “kapulaga” sebagai simbol identitas. Nama ini bukan sekadar alias, melainkan cerminan akarnya yang unik; sebuah percampuran budaya antara Asia Selatan dan Afrika Timur yang ia bawa dalam setiap rima dan liriknya.
Karya-karya Mamdani selalu menjadi medium untuk menyuarakan narasi imigran yang jarang terdengar. Dalam lagu “Kanda (Chap Chap)” (2015), ia menggunakan chapati sebagai metafora sejarah hidupnya yang lahir di Uganda namun memiliki darah India.
Melalui EP “Sidda Mukyaalo” (2016), yang berarti “tidak ada jalan kembali ke desa,” ia mengeksplorasi kompleksitas migrasi dan diaspora dalam tiga bahasa sekaligus: Inggris, Luganda, dan Swahili. Puncaknya, video musik “Nani” (2019) yang viral, menampilkan aktris legendaris Madhur Jaffrey, menjadi pernyataan berani yang meruntuhkan stereotip tradisional perempuan Asia Selatan sembari merayakan budaya jalanan New York yang progresif.
Koneksi artistik Mamdani bahkan merambah ke dunia sinema melalui kolaborasi dengan ibunya, sutradara Mira Nair. Ia dipercaya mengkurasi dan memproduksi soundtrack untuk film Disney “Queen of Katwe” (2016), di mana ia menyumbangkan lagu orisinal berjudul “#1 Spice”.
Melalui proyek-proyek seperti “Salaam” (2017), Mamdani juga tidak ragu menyentuh isu-isu sensitif seperti Islamofobia di Amerika, membuktikan bahwa kesadaran politiknya telah terasah tajam lewat pena musik jauh sebelum ia merancang kebijakan di legislatif.
Menariknya, Mamdani menganggap karier musiknya sebagai “laboratorium” bagi kemampuannya berpolitik. Ia sering berseloroh bahwa pengalamannya sebagai “rapper kelas C” yang harus menjajakan karyanya di jalanan Queens adalah latihan terbaik untuk teknik canvassing atau mengetuk pintu warga.
Keterampilan berbicara dengan orang asing dan memenangkan hati mereka di trotoar New York adalah warisan dari masa-masa ia mempromosikan albumnya. Kini, meski telah duduk di kursi Walikota, pengaruh hip-hop tetap melekat kuat—mulai dari referensi dalam pidato resminya hingga dukungan moral yang ia terima dari ikon musik seperti RZA dari Wu-Tang Clan.
BACA JUGA: Fajar Baru di New York, Zohran Mamdani dan Al-Quran Bersejarah di Balai Kota
Konselor Perumahan
Namun, titik balik utamanya terjadi saat ia bekerja sebagai konselor perumahan di Queens. Di sana, ia menyaksikan langsung penderitaan warga berpenghasilan rendah yang menghadapi penggusuran dan penyitaan rumah.
Sebelum ia memegang jabatan publik, ia bekerja di garis depan krisis biaya hidup New York melalui sebuah organisasi nirlaba bernama Chhaya CDC (Community Development Corporation).
Di Chhaya CDC, sebuah organisasi yang melayani komunitas Asia Selatan dan Indo-Karibia di Queens, Mamdani bekerja sebagai konselor pencegahan penyitaan rumah (foreclosure prevention). Tugas kesehariannya bukanlah duduk di balik meja yang nyaman, melainkan menghadapi drama kemanusiaan yang menyesakkan dada.
Ia menjadi perisai bagi keluarga-keluarga kelas pekerja yang berada di ambang kehilangan rumah mereka akibat praktik pinjaman predator atau kesulitan finansial.
Mamdani sering menceritakan bagaimana ia menghabiskan berjam-jam di telepon dengan pihak bank, bernegosiasi untuk modifikasi pinjaman agar warga tidak diusir ke jalanan.
Di momen-momen inilah, ia melihat wajah asli dari ketimpangan ekonomi New York: di satu sisi ada sistem perbankan yang kaku dan birokratis, dan di sisi lain ada keluarga yang sudah bekerja belasan jam sehari namun tetap tidak mampu mengejar kenaikan biaya hidup.
Pekerjaan ini memaksa Mamdani untuk memahami seluk-beluk hukum perumahan yang rumit dan bagaimana kebijakan di tingkat atas sering kali gagal melindungi orang biasa. Ia belajar bahwa bagi banyak warga New York, rumah bukan sekadar aset investasi, melainkan harga diri dan stabilitas keluarga.
Pengalamannya di Queens—daerah yang paling beragam di dunia—mengajarkannya bahwa krisis perumahan tidak mengenal warna kulit, namun sangat memukul komunitas imigran yang sering kali tidak memahami hak-hak hukum mereka atau terkendala bahasa.
Hal inilah yang mendorongnya untuk menggunakan gaya bahasa yang lugas dan tidak berbelit-belit dalam politik; ia berbicara seperti orang yang sedang memberikan nasihat hukum di meja dapur warga.
Kesadaran politik Mamdani meledak ketika ia menyadari bahwa konseling secara individu saja tidak cukup. Ia merasa seperti “sedang mencoba menguras air laut dengan sendok teh” sementara kebocoran sistemik terus terjadi.
Ia melihat bahwa masalah utamanya bukan pada kemalasan warga, melainkan pada kekuatan politik para pengembang (developers) dan tuan tanah besar (landlords) yang mendikte undang-undang di Albany (ibu kota negara bagian).
Frustrasi melihat sistem yang memihak pemilik modal inilah yang akhirnya mendorong Mamdani untuk berhenti menjadi konselor dan memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik.
Ia membawa kemarahan dan empati dari meja konseling tersebut langsung ke panggung politik, dengan satu misi tunggal: memastikan tidak ada lagi warga New York yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar sewa rumah.
Pengalaman ini memicu semangat aktivismenya, yang membawanya dari seorang penyelenggara lapangan menjadi anggota Majelis Negara Bagian New York pada 2020, di mana ia secara konsisten memperjuangkan hak-hak penyewa dan layanan publik.
Sebagai seorang sosialis demokrat yang bangga dan anggota aktif Democratic Socialists of America (DSA), Mamdani membawa gaya politik yang berani dan sering kali konfrontatif terhadap kemapanan. Dengan moto kampanye “New York terlalu mahal,” ia mengusung agenda radikal seperti program bus gratis di seluruh kota, pembekuan sewa apartemen untuk jutaan penyewa, hingga kenaikan pajak bagi korporasi dan warga berpenghasilan di atas satu juta dolar.
Sikap politiknya tidak terbatas pada isu lokal; ia juga dikenal karena keberaniannya menyuarakan posisi internasional yang kontroversial bagi arus utama politik AS, seperti pembelaan terhadap hak-hak Palestina.
Di tengah gemerlap kekuasaan, Mamdani tetap mempertahankan profil kekayaan yang sangat sederhana, yang sering disebut sebagai “Walikota Termiskin.” Dengan kekayaan bersih yang hanya berada di kisaran angka enam digit rendah, sebagian besar asetnya berasal dari gajinya sebagai pejabat publik.
Ia sengaja menjalani gaya hidup modest—tinggal di apartemen dengan sewa yang distabilkan di Astoria, menolak dana kampanye dari pengembang real estat besar, dan lebih memilih menggunakan kereta bawah tanah daripada mobil dinas mewah. Bagi Mamdani, keterbatasan finansial pribadinya adalah bukti bahwa ia adalah bagian dari rakyat yang ia wakili, yang memahami betul perjuangan membayar tagihan di kota yang semakin mahal.(*)
