Crispy

ASN Yang Tolak Pindah ke Ibu Kota Baru Bisa Ajukan Pensiun Dini

JAKARTA- Kementerian PAN-RB mencatat sebanyak 118.523 orang aparatur sipil negara (ASN) atau PNS pusat yang akan ikut pindah

ke ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020) menjelaskan bahwa para ASN tersebut mempunyai dua pilihan, yakni pertama, ikut pindah ke ibu kota baru, disana mereka akan diberi rumah dinas selama mengabdi di sana. Kedua, jika tidak mau ikut pindah ke ibu kota baru mereka harus mengambil opsi pensiun dini.


“Memang ditanya dulu, kan nggak mungkin dia ngantor di Jakarta, orang semuanya pindah. Kalau tidak mau kan bisa program pensiun dipercepat,”.

Tjahyo juga menjelaskan bahwa pemindahan ASN akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024, sebagaimana telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu.

Nantinya, kata Tjahyo, setiap ASN yang pindah ke IKN akan mendapat rumah dinas. Disana juga disediakan fasilitas pendidikan untuk keluarga mereka.

“Kita siapkan sekolah, rumah, sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kita siapkan, ada semua,” katanya.

Saat ini Kementerian PAN-RB telah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke ibu kota negara. Ada dua skenario yang disiapkan, pertama berlaku bagi 182.462 PNS. Angka ini berasal dari asumsi ASN kelembagaan kementerian/lembaga (K/L), angka ini tidak mensyaratkan usia ASN yang ikut pindah ke IKN.

Skenario kedua yaitu diterapkan kepada 118.513 ASN, dimana ASN yang ikut pindah hanya yang berusia maksimal 45 tahun.

“Angka 118.523 PNS ini berasal dari 116.157 PNS pusat dengan usia sampai dengan 45 tahun, lalu pejabat struktural 2.356 orang”

Para ASN tersebut kepindahannya akan ditanggung pemerintah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Biaya pemindahan yang harus disiapkan pemerintah, untuk skenario pertama atau terhadap 182.462 PNS sekitar Rp 2,9 triliun. Sedangkan skenario kedua atau untuk 118.513 PNS sebesar Rp 1,8 triliun.

Prioritas pemindahan ASN diatur sebagai berikut, yang pertama pindah adalah ASN lembaga negara, sekretariat lembaga negara, alat negara, seperti Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, sekretariat lembaga negara, Setneg, Setkab. Lalu, TNi, Polri, BIN, Kejagung.

Selanjutnya prioritas kedua, barulah ASN dari kementerian yang nomenklaturnya disebut dalam UUD, ruang lingkup/urusannya disebut dalam UUD, dan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi.

yang terakhir pindah adalah adalah LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) dan dan LNS (Lembaga Non Struktural).

(tvl)

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close