Veritas

“Muslim India Berada di Tubir Lubang Kubur”

Bagi Ashutosh Varshney, professor ahli konflik dari Brown University, Providence, AS, yang terjadi di New Delhi pekan lalu adalah pembantaian, bukan kerusuhan

JAKARTA—Kekerasan komunal, perang antar-agama adalah hal yang sering kita dengar terjadi di India—negara yang sering menepuk dada sebagai negara demokrasi. Namun yang terjadi pekan lalu adalah yang terburuk sepanjang beberapa dekade. New Delhi dengan segera bergolak menjadi neraka bagi Muslim, rumah-rumah mereka dirusak, toko-toko Muslim dijarah dan dibakar. Laporan berbagai media massa menyebutkan 45 orang tewas, sebagian besar Muslim.

Foreign Policy mewawancarai Ashutosh Varshney, seorang profesor di Brown University, Providence, AS. Varshney yang merupakan penulis ‘Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India’, percaya kerusuhan pekan lalu di Delhi itu memiliki banyak ciri khas pembantaian terorganisasi.

Ashutos Varshney

Kerusuhan kemarin jelas menunjukan siapa sebenarnya Modi. Pada Pada 2002, ketika Modi menjadi gubernur di Gujarat, kerusuhan sejenis berlangsung. Lebih dari 1.000 orang terbunuh, sebagian besar adalah Muslim. Modi—meski kemudian dinyatakan bebas oleh pengadilan, dianggap tak melakukan apa pun untuk mencegah kekerasan.

Pada 1984, juga di Delhi, sekitar 3.000 orang Sikh menjadi sasaran dan dibunuh setelah Perdana Menteri Indira Gandhi dibunuh pengawalnya, seorang Sikh. Dalam kedua kasus itu, menurut para ahli, kerusuhan tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pihak kepolisian. Varshney percaya, bentrokan maut pekan lalu dengan mudah bisa terulang di mana pun di India. Ia juga melihat umat Islam sangat rentan.

Berikut adalah transkrip wawancara wartawan Foreign Policy Ravi Agrawal dengan Varshney.

Ravi Agrawal: Menurut Anda, apakah kekerasan di Delhi pekan lalu harus didefinisikan sebagai kerusuhan atau sebagai sesuatu yang lebih serius: pembantaian?

Ashutosh Varshney: Pembantaian adalah jenis khusus kerusuhan ketika tidak lagi hanya bentrokan antara dua gerombolan atau kelompok. Sebaliknya, polisi berpihak pada satu kelompok dan kadang-kadang bahkan secara langsung berpartisipasi dalam kekerasan. Perbedaan utama antara kerusuhan dan pembantaian terletak pada perilaku negara, melalui kepolisiannya. Istilah ini lahir di Rusia zaman Tsar ketika pembantaian dilakukan terhadap orang-orang Yahudi.

RA: Dengan apa yang terjadi kemarin, bagaimana Anda akan mengklasifikasikan kekerasan di Delhi?

AV: Pada siang dan malam pertama (Minggu, 23 Februari) kita melihat dua gerombolan saling berhadapan. Ada kematian di kedua sisi. Namun pada hari kedua dan ketiga, keberpihakan polisi menjadi jelas.

Lalu masjid, rumah-rumah serta toko-toko Muslim diserang. Polisi tidak menanggapi permintaan bantuan. Catatan menunjukkan volume tinggi dari panggilan-panggilan itu berasal dari bagian-bagian yang mayoritas Muslim di timur laut Delhi. Namun polisi tak pernah muncul. Massa Hindu kemudian menyerang.

Bagian kedua adalah partisipasi yang lebih langsung. Ada video, khususnya yang memperlihatkan pria muda Muslim diserang gerombolan Hindu. Dan polisi meminta pria Muslim yang jatuh dan dipukuli itu menyanyikan lagu kebangsaan, seiring mereka dipukuli. Itu sangat mengerikan.

Para Muslim New Delhi berdoa di masjid yang sempat diserang

Namun bukti yang lebih signifikan sejauh ini adalah dari polisi yang berpaling dan tidak menanggapi permintaan bantuan dari pihak Muslim, seiring rumah, tempat ibadah, dan perusahaan komersial diserang.

RA: Fakta bahwa semua ini terjadi di New Delhi, ibu kota India, sangat penting…

AV: Delhi memiliki struktur unik untuk operasi polisi. Di setiap bagian lain dari India, polisi melapor kepada pemerintah negara bagian, dan bukan kepada pemerintah pusat, karena hukum dan ketertiban didefinisikan sebagai subjek negara oleh konstitusi India.

Namun polisi Delhi melapor ke pemerintah pusat, bukan ke pemerintah negara bagian, padahal secara teknis Delhi bukan negara bagian penuh. Fakta bahwa pemerintah pusat dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) karenanya akan membuat pemerintah Modi bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban di Delhi.

Lalu Menteri Dalam Negeri, Amit Shah, akan menjadi otoritas terakhir yang akan dilaporkan oleh kepolisian Delhi. Jadi tanggung jawab atas kegagalan memelihara hukum dan ketertiban juga dia pikul.

RA: Beberapa pelaku serangan terdengar berteriak, “Jai Shri Ram,” atau “Kemenangan bagi Dewa Ram.” Bisakah Anda menjelaskan pentingnya kata-kata itu?

AV: “Jai Shri Ram,” berbicara secara teologis, adalah perayaan Dewa Ram, dewa Hindu yang dikenal karena belas kasih dan dianggap sebagai perwujudan dari moralitas dan etika tertinggi. Namun dalam kampanye ideologis nasionalis Hindu baru-baru ini, Jai Shri Ram telah dipersenjatai untuk mengekspresikan otot, maskulinitas, dan paksaan—sebagai lawan dari kebaikan dan kasih sayang.

Jadi, makna Jai ​​Shri Ram telah diubah menjadi seruan perang untuk pembentukan pemerintahan nasionalis Hindu, dipimpin para nasionalis Hindu.

RA: Mengingat bahwa Anda menggambarkan peristiwa pekan lalu di Delhi sebagai tanda dari awal pembantaian, seberapa parah bahaya dari wabah kekerasan serupa lainnya di seluruh negeri?

AV: Populasi Muslim yang paling rentan adalah di negara-negara yang diperintah BJP, karena peran polisi sangat penting—dan polisi berada di bawah pemerintah negara bagian.

Jika pemerintah BJP di berbagai negara bagian India mendorong polisi melawan kaum Muslim, maka hanya petugas polisi yang paling berani yang akan menentang, karena struktur otoritasnya sangat jelas. Bahaya bagi minoritas Muslim di negara-negara yang diperintah BJP sangat serius.

Uttar Pradesh (negara bagian terbesar di India dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa) tampaknya sangat rentan. Muslim mencakup sekitar 18 persen dari populasi di sana, dan mereka tersebar di seluruh negara.

Ada kerusuhan besar di Muzaffarnagar pada 2013, misalnya, dan polisi tidak terlihat. UP juga diperintah oleh seorang politisi, Yogi Adityanath, yang prasangka dan semangat anti-Muslimnya terkenal dan telah ditampilkan secara terbuka.

RA: Apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil dan media untuk mencegah pecahnya kekerasan?

AV: Masyarakat sipil bisa sangat penting dalam menciptakan benteng perlawanan dan perdamaian, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara instan. Pembentukan jaringan antar-agama antara Hindu dan Muslim membutuhkan beberapa tahun, atau bahkan lebih. Peluang komunitas yang terintegrasi terpecah jauh lebih rendah daripada probabilitas komunitas yang terpisah terpecah.

Masalah yang lebih mendesak adalah bagaimana meminimalkan tingkat atau intensitas kekerasan. Dan di situlah media memainkan peran penting. Dengan melaporkan dengan berani; dengan mengecam apa yang dianggap tidak dapat diterima dan dianggap sebagai pelanggaran norma, aturan, dan hukum yang jelas; dan dengan menciptakan narasi kritik, media dapat memperlambat atau mengurangi intensitas kekerasan.

Terkadang polisi juga ikut campur—bahkan tanpa persetujuan politik. Secara hukum dan konstitusional, polisi dapat turun tangan saat krisis. Namun, para perwira polisi, administrator, dan birokrat itu tampak lebih sedikit jumlahnya sekarang daripada sebelumnya.

Mereka tidak sepenuhnya absen. Saya berulang kali menemukan dalam contoh penelitian saya tentang petugas polisi dan administrator yang hanya akan menerapkan hukum dan tidak mengikuti naskah politik. Namun sejumlah besar petugas polisi dan birokrat tidak memiliki keberanian untuk melawan otoritas politik.

RA: Wartawan di India sedang dalam ancaman, sementara itu. Seorang fotografer mengatakan kepada Washington Post bahwa ada gerombolan yang mengancam akan melepas celananya untuk memeriksa apakah ia disunat—untuk menentukan apakah ia seorang Muslim…

AV: Ideologi pemerintah telah menciptakan situasi di tingkat dasar di mana instruksi tidak harus datang dari atas. Agen-agen yang disebut merancang strategi mereka sendiri dan berpikir bahwa dengan bertindak dengan cara fanatik, dengan menyerang Muslim, mereka dapat naik dalam hierarki politik.

Polisi dalam kerusuhan pekan lalu

RA: Masa jabatan kedua Perdana Menteri Modi dimulai Mei lalu, setelah ia memenangkan pemilihan nasional yang telak. Sementara tanda-tanda Hindu yang berotot, yang chauvinistic, telah hadir di masa jabatan pertamanya (seperti yang kita lihat dalam beberapa insiden penggantungan Muslim, misalnya). Mengapa seperti ada peningkatan dan dorongan BJP yang berkuasa untuk itu?

AV: Menjelang masa jabatan pertama Modi pada 2014, kampanye politik ini memiliki sedikit tema nasionalis Hindu. Saya tidak bisa menghitung lebih dari dua pidato. Anda dapat mengatakan ada laporan dan beberapa pertunjukan fanatisme dalam berfungsinya politisi tingkat menengah, tetapi itu bukan narasi dominan.

Dalam kampanye menjelang masa jabatan kedua Modi, pada 2019, platform itu lebih langsung tentang rekonstruksi nasionalis Hindu di India. Dapat dikatakan bahwa mengingat perolehan suara BJP meningkat sebesar 7 poin persentase, pemilihan umum India telah mengesahkan dorongan yang lebih ideologis dari varietas nasionalis Hindu.

Namun juga jelas dari data pemilu bahwa mandat itu rumit. Pemungutan suara yang mendukung Modi tidak selalu hanya mendorong agenda sosial dan budaya. Keamanan nasional juga menjadi masalah. Program kesejahteraan telah mendapatkan popularitas: Program BJP untuk sanitasi dan gas masak sangat populer. Melihat pemilu pada Mei 2019 sebagai pemungutan suara untuk restrukturisasi ideologis India akan berarti menempatkan interpretasi yang berlebihan atas keinginan para pemilih. Namun itulah yang terjadi dalam politik.

BJP tampaknya cukup berani untuk menggunakan rute legislatif untuk mulai merestrukturisasi pemerintahan. Dan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan yang disahkan pada 11 Desember (yang mengarah pada serentetan protes saat ini) adalah puncak dari itu. [ForeignPolicy]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close