Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan para pemimpin, yaitu pemimpin pemerintahan, pemimpin buruh, dan pemimpin pengusaha. Oleh karena itu, kita juga yang akan menentukan manfaat AI dan Platform Ekonomi Digital bagi individu, masyarakat dan seluruh masyarakat di dunia. Dengan kata lain, solidaritas buruh akan memicu para pemangku kepentingan untuk meningkatkan peradaban dunia.
Oleh : Mohammad Jumhur Hidayat**
JERNIH– Pimpinan, Rekan-rekan, Delegasi dan hadirin yang terhormat. Selamat pagi dan assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Dalam forum ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya kaum buruhlah yang paling memahami praktik-praktik ketidakadilan. Dalam sesi yang membahas Platform Ekonomi Digital, saya teringat dengan awal mula munculnya kapitalisme di mana pemerintah gagap, gelisah, dan bingung menghadapi eksploitasi manusia oleh manusia.
Begitu pula saat ini, meskipun negara masih bingung menghadapi Platform Ekonomi Digital, tetapi hal ini tidak akan berlangsung lama. Konferensi ini akan mendorong setiap negara untuk mencegah eksploitasi manusia oleh manusia atau exploitation des personnes par des personnes.
Kita sebagai manusia adalah yang merencanakan, merancang, merekayasa, dan menciptakan Kecerdasan Buatan atau AI termasuk Platform Ekonomi Digital. Oleh karena itu, sungguh menggelikan jika saat ini AI dan Platform Ekonomi Digital melawan manusia, melawan kita. Masalah AI dan Platform Ekonomi Digital adalah masalah pemimpin. Jika pemimpin bertekad melindungi rakyatnya, maka pasti ada jalan keluar untuk mengatasinya.
Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan para pemimpin, yaitu pemimpin pemerintahan, pemimpin buruh, dan pemimpin pengusaha. Oleh karena itu, kita juga yang akan menentukan manfaat AI dan Platform Ekonomi Digital bagi individu, masyarakat dan seluruh masyarakat di dunia. Dengan kata lain, solidaritas buruh akan memicu para pemangku kepentingan untuk meningkatkan peradaban dunia.
Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Indonesia dan juga seluruh pemerintah di banyak negara lain yang sejalan dengan pandangan serikat pekerja, atas perlunya mengatur Platform Ekonomi Digital yang tidak teratur ini, melalui Konvensi dan Rekomendasi ILO. Dari regulasi ini, maka berarti ada sekitar 6 juta pengemudi online di Indonesia akan menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat. Tentu saja di Indonesia kami siap bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyiapkan regulasi yang sesuai dengan semangat keadilan sosial.
Terkait Bahaya Biologis atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara umum, kami, para buruh Indonesia optimistis dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah bersama serikat pekerja dan lembaga pemberi kerja akan meningkatkan pengawasan dan penegakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, baik dari segi regulasi maupun implementasi termasuk khususnya di industri ekstraktif atau pertambangan di mana ekspansi besar-besaran industri ini seringkali mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan ramah lingkungan.
Terkait dengan adanya amandemen Maritime Labor Convention 2006 (Konvensi Perburuhan Maritim), sidang ini juga telah mendorong peningkatan tanggung jawab seperti pemulangan, perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan, mobilitas dalam persyaratan cuti di darat dan jaminan perlindungan sosial di mana pun mereka berada. Terima kasih banyak kepada ILO yang telah meminta banyak pemerintah untuk melayani di luar wilayah administratif negara. Dalam hal ini ILO telah mendidik pemerintah republik atau pemerintah kerajaan untuk juga menjadi pemerintah kemanusiaan.
Terakhir, formalisasi pekerja informal menjadi isu penting saat ini, termasuk semakin berkembangnya Platform Ekonomi Digital yang menampung banyak pekerja informal. Ke depannya, ketika Konvensi Pekerja Platform Ekonomi Digital lahir dan diratifikasi, maka akan terjadi pergeseran yang secara otomatis dari pekerja informal ke pekerja formal. Di antara kelemahan pekerja informal adalah ketidakpastian tentang keamanan kerja, keamanan pendapatan, dan jaminan sosial. Terkait dengan ketidakpastian keamanan ini, sistem kerja yang dianggap formal di Indonesia juga masih terasa informal. Itu sebabnya kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang berencana menghapus outsourcing ilegal yang berarti juga melarang kontrak kerja jangka pendek yang berulang.
Sekarang, mari kita mengingat Konferensi Asia Afrika 70 tahun yang lalu di Bandung-Indonesia yang melahirkan Prinsip Bandung yang menghormati setiap hak asasi manusia bahwa tidak boleh ada penindasan terhadap hak-hak dasar setiap orang atau setiap ras atau setiap bangsa. Dengan memperingati Semangat Bandung, kita berterima kasih kepada Konferensi ILO ini yang telah menetapkan Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota. Peningkatan ini diharapkan akan memperluas Palestina menjadi negara anggota formal PBB dan ILO.
Izinkan saya mengakhiri pidato ini dengan memberikan salam hormat kepada kita semua.
Saluuut kepada seluruh delegasi buruh
Saluuut kepada seluruh delegasi pengusaha
Saluuut kepada seluruh delegasi pemerintah
Terima kasih dan Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.[ ]
* Teks pidato yang dibacakan di Forum Sidang Pleno ILO, Geneva, 9 Juni 2025
** Ketua Delegasi Buruh Indonesia; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
